Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Presidensi G20 Indonesia mendorong pemulihan ekonomi dari dampak COVID-19 yang merata dan inklusif, termasuk dengan melibatkan penyandang disabilitas.
"Karena mereka memiliki hak yang setara mulai dari akses pendidikan, akses tenaga kerja. Penyandang disabilitas bukan kelompok yang selalu dianggap bergantung tapi kelompok yang produktif," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Kampanye G20 daring bertajuk "Engaging Persons with Disabilities for Inclusivity" di Jakarta, Rabu (27/1).
Baca Juga:
Kominfo Kerja Sama Lintas Sektor Bahas Tiga Isu Digital di DEWG G20
Ia mengatakan, pemerintah Indonesia terus berupaya menyelesaikan persoalan disabilitas secara lintas sektor. Pemerintah mengajak dunia usaha turut membangun ekosistem agar penyandang disabilitas dapat terus produktif.
Jumlah penyandang disabilitas di Indonesia diperkirakan mencapai 21,2 juta orang dari total 1 miliar penyandang disabilitas di dunia. Sebanyak 80 persen penyandang disabilitas di dunia memang tinggal di negara berkembang.
Ia mengakui, penyandang disabilitas di negara berkembang mengalami tekanan yang semakin besar di tengah COVID-19, antara lain karena menjadi kelompok yang paling rentan kehilangan pekerjaan.
Selain keterbatasan infrastruktur di negara berkembang, kondisi penyandang disabilitas di tengah COVID-19 juga diperparah oleh akses yang minim terhadap program jaminan sosial dan pendidikan.
"Hanya sekitar 28 persen dari penyandang disabilitas di negara berkembang yang memiliki jaminan sosial, dan tidak lebih dari 1 persen penyandang disabilitas yang memiliki jaminan sosial di negara berpenghasilan rendah," kata Airlangga.
Sementara itu anak-anak penyandang disabilitas juga kesulitan mengatasi learning loss karena keterbatasan alat peraga, alat pendidikan, soft ware, dan akses internet.
"Harus mampu melepaskan diri dari stigamatisasi terhadap kelompok disabilitas. Mereka anak-anak berkebutuhan khusus, vukan berarti mereka tidak mampu," ucapnya.
Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia mengatakan pemerintah Indonesia berkomitmen menyertakan isu disabilitas sebagai bagian isu dalam perhelatan G20 tahun 2022.
Angkie mengatakan, sebagai pemegang Presidensi G20 tahun ini, Indonesia akan memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang dalam pertemuan tersebut, salah satunya isu kesetaraan penyandang disabilitas di berbagai sektor.
"Kehadiran isu disabilitas dalam forum tingkat tinggi G20 merupakan terobosan serta kemajuan positif Indonesia sebagai tuan rumah, untuk memberi ruang pada semua aspek tanpa terkecuali," katanya.
Baca Juga:
Alasan Wagub DKI Izinkan G20 di Jakarta meski Kasus Omicron Tinggi
