Incar 1.800 Ton Emas Simpanan Orang Indonesia, Bank Emas Bisa Sumbang Rp 245 T ke PDB

MerahPutih.com - Layanan Bank Emas (bullion bank) yang baru saja diresmikan Presiden Prabowo Subianto dua hari lalu diklaim bisa menyumbang Rp 245 triliun ke produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) mengungkapkan saat ini ada potensi emas sebanyak 1.800 ton simpanan masyarakat yang masih berada di luar sistem keuangan formal. Oleh karena itu, pemerintah ingin mengundang masyarakat untuk menyimpan emasnya di Bank Emas.

Dari simpanan emas maysarakat yang masuk ke Bank Emas tersebut bisa dimonetisasi agar menjadi bagian dari likuiditas pembangunan sekaligus menambah cadangan PDB negara.

Baca juga:

Deposito Emas Pegadaian Diklaim Melonjak 100 Kg Sehari Setelah Prabowo Resmikan Bank Emas

"Maka kemudian, laju pertumbuhan ekonomi, laju pembangunan ekonomi bisa dipacu dengan adanya tambahan likuiditas pembangunan yang berasal dari monetisasi emas," kata Direktur Utama BRI Sunarso, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (28/2).

Sunarso menjelaskan alasan kedua Bank Emas bisa meningkatkan PDB karena berhubungan dengan pemanfaatan cadangan emas untuk diproduksi menjadi produk turunan. Nantinya, lanjut dia, emas hasil produksi bisa mendapatkan nilai tambah di dalam negeri.

Menurut dia, Indonesia juga tidak perlu lagi mengimpor bahan baku emas dalam volume besar, apabila kebutuhan tersebut sudah bisa dipenuhi di dalam negeri melalui cadangan emas yang disimpan dalam bank emas.

Baca juga:

Bank Emas Bentuk Ekosistem Layanan Dari Hulu ke Hilir, Freeport Bakal Suplai 28 Ton Emas

“Itu yang diperkirakan akan mampu menyerap tambahan 1,8 juta tenaga kerja baru, kemudian akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sisi nominal sekitar Rp245 triliun menyumbang kepada PDB,” tandas bos BRI itu, dikutip Antara.

Untuk diketahui, Bank Emas atau Bullion Bank merupakan salah satu inisiatif pemerintah yang terhimpun dalam Asta Cita Prabowo-Gibran. Bank Emas hadir dengan tujuan hilirisasi dan optimalisasi pengelolaan emas dalam negeri. (*)