Andika Pratama
MerahPutih.com - Terpilihnya Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bakal mempunyai implikasi politis. Kepemimpinan pria yang karib disapa Gus Yahya itu diharapkan akan diarahkan untuk menjaga netralitas dan independensi NU.
"Sebagaimana yang dijanjikan Gus Yahya selama proses sosialisasi kepada PWNU, PCNU dan PCI-NU, orientasi Khittah 1926 menjadi janji politik yang harus dipenuhi oleh Kiai Yahya," kata Dosen Ilmu Politik dan International Studies Universitas Paramadina, Khoirul Umam, Senin (27/12).
Baca Juga
Kendati demikian, kata dia, PBNU tetap memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga arah politik dan demokrasi Indonesia, dengan memainkan peran strategis dalam konteks politik kebangsaan.
"NU tidak boleh terjebak dalam politik praktis," imbuhnya.
Menurut Khoirul, salah satu yang perlu dijadikan prioritas dalam politik kebangsaan adalah, terus menjaga tegaknya Islam wasathiyah (toleran dan moderat) dalam ruang demokrasi Indonesia.
Pasalnya, pada sejumlah PIlkada dan Pemilu 2019 lalu, demokrasi Indonesia mendapatkan tantangan serius dari kekuatan ekonomi-politik yang memanfaatkan sentimen Islam konsevatif dan fundamentalis.
"NU menjadi jangkar, pengayom, sekaligus tempat bertemunya (melting point) seluruh kekuatan Islam moderat di Indonesia, agar eksploitasi politik identitas yang digarap melalui hoaks, fake news dan hate speach yang membanjiri ruang demokrasi digital di Tanah Air, bisa dinetralisir dengan optimal," ujarnya.
Jelang Pemilu 2024, kata Khoirul, PBNU harus mampu untuk merevitalisasi dan mereposisi perannya sebagai kekuatan civil society yang berpengaruh dalam politik nasional.
Baca Juga
Muhammadiyah Harap Gus Yahya Perkuat Kerja Sama Antar-Ormas Islam
"Kedekatan NU dengan pemerintah memang memiliki nilai positif, misalnya NU bisa menyampaikan aspirasi akar rumput secara lebih mudah ke pengambil kebijakan publik," ujarnya.
Namun di sisi yang lain, kata Khoirul, peran NU sebagai kekuatan civil society semakin kehilangan daya kritisnya. Akibatnya dalam sejumlah kontroversi terkait proses politik legislasi UU Cipta Kerja dan UU KPK yang ditolak jutaan buruh dan mahasiswa, PBNU justru bersikap netral atau bahkan mendukung.
Bahkan, dikatakan Khoirul, muncul juga statemen mendukung Pilpres dikembalikan ke MPR, bukan lagi dipilih langsung oleh rakyat. Menurutnya, semua itu membutuhkan reorientasi arah politik kebangsaan NU, yang diharapkan bisa semakin clear dilakukan di bawah kepemimpinan Rois Amm KH Miftakhul Ahyar dan Ketum PBNU yang baru terpilih Gus Yahya.
"Terkait isu-isu negatif yang mulai dihembus pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, tentang relasi keterpilihan Gus Yahya sebagai Ketum PBNU dengan potensi normalisasi hubungan Indonesia-Israel, maka hal itu harus tegas diluruskan," kata dia.
Gus Yahya sendiri juga sudah jelas mengklarifikasi bahwa kehadirannya di forum internasional di Tel Aviv, Israel tahun 2018 lalu itu, sebagai ikhtiar lain untuk mengadvokasi masyarakat Paslestina.
"Dengan menyampaikan aspirasi Muslim dunia dan juga desakan langsung pada pengambil kebijakan Israel, di forum tersebut," imbuhnya.
Selain itu, Khoirul melanjutkan, sejak awal sikap PBNU untuk mendukung kaum Mustadafin Palestina sudah jelas dan tidak perlu diperdabatkan. Jadi, tidak ada kaitan sama sekali antara keterpilihan Gus Yahya sebagai Ketum PBNU yang baru dengan wacana normalisasi Indonesia-Israel.
"Karena amanah pendiri NU dan Muktamirin di Muktamar ke-34 sudah sangat jelas, mewujudkan keadilan dan pedamaian global merupakan cita-cita besar Nahdlatul Ulama," tutup dia. (Pon)
Baca Juga
