Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - BANYAK figur publik dan komika yang ikut dalam aksi Peringatan Darurat Indonesia untuk menolak rencana pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada di MPR/DPR, Senayan, Kamis (22/8). Sejak pukul 10.00 WIB, halaman depan kompleks parlemen Senayan mulai dipadati berbagai elemen masyarakat dari bermacam latar belakangan.
Di antara kerumunan itu, terlihat komika Rigen, Arie Kriting, Abdur Arsyad, Bintang Emon sampai Reza Rahardian. Mereka ikut dalam gerakan ini. Dalam kesempatan itu, di tengah mimbar bebas, Reza Rahardian menyampaikan orasi. Reza berbicara di depan ratusan masyarakat Indonesia yang berkumpul dalam aksi hari ini.
Dalam balutan kaus hitam, Reza mengatakan gerakan ini merupakan momen yang tepat bagi dirinya bergabung bersama rakyat lainnya. Ia merasa masih ada saja upaya yang dilancarkan lembaga rakyat, yakni DPR, untuk menjegal dan membegal peraturan yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.
"MK berusaha memperbaiki citranya setelah wajahnya habis porak-poranda sebelumnya. Hari ini kita sudah mendapatkan keputusan yang sangat kita hormati, dan masih juga berusaha untuk dibegal. Masih juga berusaha untuk djegal," kata Reza dalam video singkat di akun Instagram @chikifauzi, Kamis (22/8).
Ia mengatakan DPR tidak lagi mewakili rakyat Indonesia. "Mahkamah Konstitusi sudah melakukan perbuatan untuk mengembalikan nobility-nya sebagai penegak konstitusi. Lalu hari ini kita mendapat kenyataan bahwa itu coba dianulir oleh sebuah lembaga yang katanya adalah 'wakil-wakil kita semua hari ini' lantas anda-anda di dalam ini wakil siapa?," kata dia.
Baca juga:
Selain Reza, Komika abdur Arsyad juga kesempatan menyampaikan aspirasinya di mimbar bebas. Abdur mengatakan ada yang lebih lucu daripada komika, yakni anggota DPR RI. "Jangan berharap kami lucu, karena yang lebih lucu yang di dalam sana," katanya.
Ia pun menyebutkan orang-orang di DPR RI yang harusnya mewakili rakyat ialah orang-orang tolol. "Kumpulan orang-orang tolol, saya ulangi kumpulan orang-orang tolol. Tolol setololnya," kata dia. Ia mengatakan dengan satire bahwa rakyat semua yang berkumpul melakukan aksi mendapatkan kerja dengan usaha sendiri. Bukan mendapatkan kerja karena bapaknya.
"Teman-teman kita berkumpul hari ini. Di siang ini, kita semua cari kerja sendiri bukan dibantu bapaknya. Mohon maaf bapak ibu yang hari ini mengalami kemacetan. Bapak ibu mengalami kemacetan, tapi kami pastikan bahwa demokrasi tidak akan macet lima tahun mendatang," katanya.
Aksi demonstrasi yang berlangsung hari ini menokak wacana DPR RI yang akan mengesahkan RUU Pilkada tentang ketentuan syarat pencalonan kepala daerah.
Ketentuan syarat batas minimal kepala daerah sudah ditetapkan oleh MK melalui Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang menyebut syarat usia calon gubernur dan calon wakil gubernur harus berumur minimal 30 tahun pada saat penetapan calon.
Namun, DPR malah membahas perubahan UU Pilkada. Rencana pengesahan RUU Pilkada tersebut diduga untuk memuluskan langkah Kaesang Pangarep mencalonkan diri di kontestasi Pilkada Jakarta 2024.(Tka)
Baca juga:
Apa Itu Peringatan Darurat? Begini Kronologi hingga Postingan Ini Viral
