HUT ke-72 TNI, Pengamat Militer Nilai TNI Rentan Ditarik ke Politik

Luhung SaptoLuhung Sapto - Kamis, 05 Oktober 2017
HUT ke-72 TNI, Pengamat Militer Nilai TNI Rentan Ditarik ke Politik

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. (MP/Rizky Fitriyanto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamat intelijen dan militer Connie Rahakundini Bakrie menyatakan TNI merupakan integrated factor dari keberagaman. TNI harus berpegang pada sumpah prajurit dan sapta marga.

"Lantaran itu TNI harus paham politik tapi tidak boleh berpolitik," kata Connie saat berbicara dengan Merahputih.com, Kamis (5/10).

Connie menyampaikan, setahun lalu Presiden Joko Widodo sudah wanti-wanti. Begitu pula Presiden pertama RI Ir Sukarno. Agar TNI menjunjung tinggi sumpah prajurit dan sapta marga.

Menurutnya, TNI berbeda dengan militer di negara lain. Jika menengok asal-usulnya, TNI adalah tentara dari rakyat dan untuk rakyat.

Disebutkan, hanya ada empat negara di dunia yang punya tentara seperti itu, yakni Israel, Aljazair, Vietnam dan Indonesia sendiri.

"Karena hal ini pula TNI rentan ditarik ke ranah politik. Meskipun TNI menolak, tapi rakyat yang menghendaki. Karena pola rekrutmen partai politik buruk," ujar peneliti the Institute for National Security Studies (INSS) itu.

Setiap menjelang pemilu legislatif atau pemilu kepala daerah beberapa parpol menggandeng selebritis. Hal ini mendapat tanggapan dari wanita yang pernah mendalami ilmu pertahanan di Israel tersebut.

"Sederhananya, parpol akan mencari artis setiap pemilu legislatif atau pemilu kepala daerah. Tapi, jika disandingkan antara selebritis dengan TNI, rakyat pilih TNI karena mereka tahu tentara itu telah melewati proses seleksi yang ketat lewat pendidikan, pelatihan, dan penugasan. Jadi, itu lah yang membuat TNI akhirnya berpolitik," ungkap Connie. (Pon)

Baca juga berita berita terkait lainnya di: Presiden Jokowi Sebut Politik TNI Harus Mengutamakan Negara

#Conni Rahakundini Bakrie #Politik #HUT TNI Ke-72
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Sebut Pakar Pesan Pemimpin Tidak Boleh Joget, Rakyat Kita Suka Joget
“Saya sudah dipesan saya tidak boleh joget. Jadi, pakar-pakar itu, mereka merasa tidak pantas pemimpin Indonesia joget. Gimana? Rakyat kita suka joget kok,” kata Prabowo
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 19 September 2026
Prabowo Sebut Pakar Pesan Pemimpin Tidak Boleh Joget, Rakyat Kita Suka Joget
Berita Foto
Nyatakan Sikap, Gerakan Pemuda Islam Tolak Aksi yang Memecah Belah
Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP - GPI) Khoirul Amin menyampaikan pernyataan sikap dalam konferensi pers, di Jakarta, Rabu (25l6/8/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 26 Agustus 2026
Nyatakan Sikap, Gerakan Pemuda Islam Tolak Aksi yang Memecah Belah
Indonesia
Advokat Prabu Sutisna Imbau Tokoh Publik Jaga Persatuan, Sampaikan Pengaduan ke Bareskrim Polri
Advokat Prabu Sutisna mengimbau tokoh publik lebih bijak dalam menyampaikan pernyataan agar tidak memicu polemik di masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Juli 2026
Advokat Prabu Sutisna Imbau Tokoh Publik Jaga Persatuan, Sampaikan Pengaduan ke Bareskrim Polri
Olahraga
Timnas Argentina Terancam Sanksi FIFA Akibat Bentangkan Spanduk Politik Kontroversial Usai Kalahkan Inggris
Hukuman masa lalu tersebut jatuh setelah sejumlah pemain berpose menggunakan spanduk politik serupa menjelang laga persahabatan melawan Slovenia
Angga Yudha Pratama - Kamis, 16 Juli 2026
Timnas Argentina Terancam Sanksi FIFA Akibat Bentangkan Spanduk Politik Kontroversial Usai Kalahkan Inggris
Indonesia
KPK Ungkap Dugaan Intervensi Politik Fadia Arafiq dalam Kasus Outsourcing Pemkab Pekalongan
KPK mengungkap dugaan intervensi politik dalam kasus outsourcing di Pemkab Pekalongan. Pegawai outsourcing disebut diduga diarahkan mendukung Fadia Arafiq dalam pilkada.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 29 Mei 2026
KPK Ungkap Dugaan Intervensi Politik Fadia Arafiq dalam Kasus Outsourcing Pemkab Pekalongan
Indonesia
Dasco Dukung Putusan MK soal Kuota 30 Persen Perempuan, Bakal Masuk Revisi UU Pemilu
Putusan MK soal kewajiban 30 persen caleg perempuan mendapat dukungan dari Sufmi Dasco Ahmad. DPR memastikan aturan tersebut akan masuk dalam revisi UU Pemilu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Dasco Dukung Putusan MK soal Kuota 30 Persen Perempuan, Bakal Masuk Revisi UU Pemilu
Indonesia
Isu Reshuffle Kabinet Kembali Menguat: Qodari Geser, Hasan Nasbi Kembali Masuk
Isu reshuffle Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin santer terdengar.
Wisnu Cipto - Senin, 27 April 2026
Isu Reshuffle Kabinet Kembali Menguat: Qodari Geser, Hasan Nasbi Kembali Masuk
Indonesia
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Ketua IM57+ Institute periode 2021-2024 ini menilai, usulan KPK tersebut memiliki dasar yang kuat, baik secara teori maupun praktik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Indonesia
Cegah Korupsi Politik, KPK Usul Masa Jabatan Ketua Umum Partai Dibatasi 2 Periode
KPK usulkan ketua umum partai maksimal 2 periode untuk cegah korupsi politik. Simak 16 rekomendasi lengkap perbaikan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 23 April 2026
Cegah Korupsi Politik, KPK Usul Masa Jabatan Ketua Umum Partai Dibatasi 2 Periode
Indonesia
Bukan Cuma Janji, PKB Tekankan Peran Partai Hadir untuk Masyarakat
PKB Jakarta Barat menekankan peran penting partai yang hadir untuk masyarakat. Kepercayaan masyarakat tidak bisa dibangun lewat narasi politik saja.
Soffi Amira - Senin, 20 April 2026
Bukan Cuma Janji, PKB Tekankan Peran Partai Hadir untuk Masyarakat
Bagikan