Eddy Flo
MerahPutih.Com - Himpunan Pemerhati Hukum Siber Indonesia (HPHSI) menilai laporan investigasi IndonesiaLeaks mengenai dugaan perusakan barang bukti kasus suap judicial review impor daging sapi rawan dimanfaatkan untuk kepentingan politik oleh segelintir kelompok.
“Ketika laporan itu dipublikasikan oleh si empunya, penyebarannya ini yang justru menjadi semacam virus hoaks yang ingin membuat sensasi,” kata Ketua HPHSI Galang Prayogo kepada wartawan, Senin (15/10).
Galang mengatakan, sensasi yang hadir dari hasil laporan IndonesiaLeaks itu sekarang ditunggangi oleh sejumlah orang atau institusi yang kontra dengan orang-orang yang disebut dalam laporan ‘buku merah’ yang dirilis IndonesiaLeaks.
“Jadi bukan kontennya yang menjadi masalah. Justru, cara dan pola penyebarannya yang berpotensi menuai polemik. Netizen mengambil kesimpulan sepihak dan menyebarkannya dengan pandangan yang menyudutkan yang jadinya seperti hasutan,” ungkapnya.
“Menyikapi laporan ini, masyarakat seolah menampik kenyataan bahwa secara gamblang, baik KPK maupun Polri telah sepakat kasus itu sudah selesai. Baik itu pidananya yakni kasus suap impor kuota daging, maupun pemeriksaan internal dua penyidik KPK,” imbuhnya.
Oleh sebab itu, Galang pun menyayangkan adanya sejumlah pihak yang menyeret laporan jurnalistik investigasi IndonesiaLeaks ke ranah politik.
“Kepolisian seolah sedang dihakimi dengan adanya laporan tersebut. Padahal, kasus ini praktis ada di KPK. Laporan investigasi tersebut hanya membahas persoalan yang sudah selesai, dan sekarang masyarakat kembali ber-euforia dengan memanfaatkan laporan IndonesiaLeaks sebagai amunisi menyerang kepolisian dan juga pemerintah,” tegasnya.
“Sekarang ada sekelompok orang menuntut Kapolri mundur, tangkap Kapolri, sementara KPK sendiri mengatakan kasusnya sudah diselesaikan. Fakta hukumnya sudah dibangun dan kini mau dirombak lagi dengan menggiring opini publik," imbuhnya.
Galang pun menegaskan, sejauh ini hubungan maupun kinerja KPK dan Polri dalam keadaan yangmenanjak dan dibutuhkan kepercayaan masyarakat untuk bisa tetap meningkatkan kinerjanya.
“Sudah saatnya memercayakan tugas penegakkan hukum kepada yang berwenang. Kalau penyebaran berita dengan menambahkan keterangan menyesatkan ini terus berlanjut, laporan IndonesiaLeaks hanya akan digunakan sebagai alat untuk sekelompok orang dalam aksi main hakim sendiri,” tandasnya.(Pon)
Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Sambut Bulan Inklusi Keuangan, Do-It Berikan Penyuluhan dan Edukasi Finansial Kepada Warga di Pulau Jawa
