[HOAKS atau FAKTA]: Sistem Informasi Personel Polri Dibobol Peretas

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 16 Juni 2020
[HOAKS atau FAKTA]: Sistem Informasi Personel Polri Dibobol Peretas

Ilustrasi. (Foto: MP/Pixabay.com/geralt)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengguna media sosial Twitter dihebohkan dengan kabar peretasan terhadap data anggota Polri yang bertugas di Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri.

Hal ini diketahui dari posting-an akun @secgron. Dia menulis bahwa data Polri telah diretas dan Korps Bhayangkara harus segera berbenahi.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Kelaparan dan Miskin, Kakek di Serang Makan Kapuk

Berikut isi unggahan tersebut:

“Halo @DivHumas_Polri saatnya berbenah. Seseorang mengklaim sudah berhasil membobol data seluruh anggota Polri. Orang ini kemudian dengan mudahnya bisa mengakses, mencari dan mengganti data anggota Polri tersebut. Contohnya ini, baru mutasi ke Densus 88 eh datanya udah bocor,” cuit akun tersebut, Senin, 15 Juni 2020.

Dilihat dari unggahan itu, terdapat sebuah tangkapan layar yang memuat gambar seorang anggota Polri yang bertugas di Polda Kalimantan Barat.

Ilustrasi. (Foto: MP/Turnbackhoax.id)
Ilustrasi. (Foto: MP/Turnbackhoax.id)

Anggota itu disebut telah dimutasi dan bertugas di Densus 88 Antiteror Polri. Dari tangkapan layar itu juga, terlihat jelas foto, nama, pangkat, hingga riwayat jabatan anggota Polri tersebut.

Bahkan, diinformasikan bahwa akses ke aplikasi untuk mengakses dan mengganti data tersebut dijual seharga USD 1.200 atau setara dengan Rp17 juta. Sementara untuk informasi bug pada aplikasi tersebut dijual seharga USD 2.000 atau setara Rp 28,5 juta.

FAKTA:

Karopenmas Polri Brigjen Awi Setiyono menegaskan, screen shot yang menyebut terjadi pembobolan Sistem Informasi Personel Polri (SIPP) yang tersebar di media sosial beda dengan sistem terkini.

"Hal tersebut merupakan hoaks, tidak terbukti. Polri sudah memastikan tidak ada pembobolan data SIPP karena variabel tangkapan layar yang beredar tidak sama dengan SIPP yang digunakan SSDM Polri saat ini," kata Awi di Kantor DivHumas Polri, Selasa (16/6).

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA] Lewat Akun Youtube, Kak Seto Ikut Campur Urusan Keluarga


KESIMPULAN:

Maka dipastikan unggahan yang tersebar di media sosial adalah tidak benar alias hoaks.

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri masih mengusut kasus ini. Polisi hendak mencari tahu maksud dan motif pelaku menyebar hoaks terkait hal ini.

"Sampai dengan saat ini Dittipidsiber Bareskrim Polri masih melakukan pendalaman dan penyelidikan terhadap pelaku serta motif dari penyebar hoaks database SIPP anggota Polri tersebut," katanya Awi. (Knu)

Baca Juga:

130 Ribu Hoaks Corona Beredar di Masyarakat, 17 Pelaku Ditahan

##HOAKS/FAKTA
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Kemendikbud Larang Guru Punya Barang Mewah karena Tak Pantas
Beredar informasi yang menyebut Kemendikbud akan melarang guru memiliki barang mewah. Cek Kebenaran informasinya!
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 29 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Kemendikbud Larang Guru Punya Barang Mewah karena Tak Pantas
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Gibran Minta MBG Dihentikan
Beredar informasi di media sosial yang menyebut Wapres Gibran Rakabuming Raka meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan.
Frengky Aruan - Senin, 28 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Gibran Minta MBG Dihentikan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pasca Tak Jadi Menkeu, Purbaya Kini Jabat Dirjen Bea Cukai
Beredar isu di media sosial, eks Menkeu Purbaya dilantik menjadi Dirjen Bea Cukai. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 24 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pasca Tak Jadi Menkeu, Purbaya Kini Jabat Dirjen Bea Cukai
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Aturan Baru, Tarif Parkir di Jakarta Rp 60 Ribu Per Jam
Beredar unggahan yang menyebut tarif parkir mobil di Jakarta kini menjadi Rp 60 ribu per jam. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 24 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Aturan Baru, Tarif Parkir di Jakarta Rp 60 Ribu Per Jam
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pembangunan IKN Dihentikan, Anggaran Dialihkan Buat MBG
Hasil pencarian hanya memberitakan jika pembangunan IKN hanya sekali dilaporkan berhenti sementara, yakni pada 10 Agustus 2024 lalu.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pembangunan IKN Dihentikan, Anggaran Dialihkan Buat MBG
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Toko Harian yang Dekat dengan Kopdes Merah Putih Dipaksa Ditutup
Video yang dibagikan merupakan video petugas penertiban PPKM yang bersitegang dengan pemilik warung kopi di Bandar Lampung pada Juli 2021.
Dwi Astarini - Rabu, 16 September 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Toko Harian yang Dekat dengan Kopdes Merah Putih Dipaksa Ditutup
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Dunia Tempatkan Indonesia Jadi Negara Termiskin 2026
Klasifikasi resmi World Bank sendiri menempatkan Indonesia di kelompok negara berpenghasilan menengah-atas, bukan negara paling miskin.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 10 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Dunia Tempatkan Indonesia Jadi Negara Termiskin 2026
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Kota Malang Resmi Tolak MBG
Narasi itu merujuk pada peristiwa yang terjadi hampir tiga bulan sebelumnya, yakni aksi demonstrasi mahasiswa di Kota Malang pada Senin (15/6).
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Kota Malang Resmi Tolak MBG
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Indonesia Resmi Keluar dari Keanggotaan World Bank
Beredar konten yang menyebut Indonesia keluar dari keanggotaan World Bank. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 07 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Indonesia Resmi Keluar dari Keanggotaan World Bank
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA ]: Pemerintah Enggan Keluarkan Anggaran untuk Tangani Karhutla Kalimantan karena Efisiensi
Beredar informasi yang menyebut pemerintah enggan mengeluarkan anggaran untuk penanganan karhutla di Kalimantan. Cek informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 04 September 2026
[HOAKS atau FAKTA ]: Pemerintah Enggan Keluarkan Anggaran untuk Tangani Karhutla Kalimantan karena Efisiensi
Bagikan