[HOAKS atau FAKTA]: Pusat Perbelanjaan Golden Swalayan Jadi Kluster Baru Penyebaran Corona

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 26 Mei 2020
[HOAKS atau FAKTA]: Pusat Perbelanjaan Golden Swalayan Jadi Kluster Baru Penyebaran Corona

Ilustrasi. (Foto: MP/Pixabay.com/geralt)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Masyarakat Kota Kediri dikejutkan dengan beredarnya informasi perihal adanya klaster baru persebaran virus corona atau Covid-19 yakni pusat perbelanjaan Golden Swalayan.

Menurut narasi yang beredar, warga diminta wajib lapor terlebih dahulu kepada RT di wilayahnya masing-masing apabila ingin berkunjung ke Golden Swalayan. Untuk menambah rasa percaya publik, pesan tersebut mencatut nama Humas Pemerintah Kota Kediri.

Baca Juga:

'Ikut Tampil' Tangani COVID-19, BIN Diingatkan Tak Kebablasan

Berikut pesan tesebut:

Sehubungan dengan adanya klaster baru penyebaran virus corona di Golden Swalayan…

Di himbau kpd seluruh warga apabila ada yg ke Golden swalayan sblum tgl 18 Mei, rings waktu 1 minggu sebelumnya agar supaya lapor ke Ketua RT masing2 dan sebaiknya melakukan isolasi mandiri di rumah dan jangan lupa pakai masker. Kalau ada gejala panas dan batuk segera di periksakan ke puskesmas.
Mudah2an kita semua terhindar dari covid 19 dan pandemic cepat berakhir.
Aamiin…

# copas dari teman HUMAS PEMKOT KEDIRI

Tangkapan layar berita hoaks kluster baru Golden Swalayan di Kediri. (Foto: MP/turnbackhoax)
Tangkapan layar berita hoaks kluster baru Golden Swalayan di Kediri. (Foto: MP/turnbackhoax)


FAKTA:

Namun pasca dilakukan penelusuran Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), belakangan diketahui bahwa narasi yang terdapat dalam pesan tersebut adalah palsu. Melansir dari suara.com, Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Kediri Fauzan Adima dengan tegas menyatakan bahwa pesan tersebut adalah tidak benar alias hoaks.

“Berita yang beredar tersebut hoaks dari orang yang tidak bertanggung jawab dan berusaha memecah belah. Kami tidak pernah mengeluarkan himbauan seperti itu,” jelas dia.

Fauzan menjelaskan bahwa sebelumnya Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Kediri memang sempat melakukan sampling rapid test di Golden Swalayan dan hasilnya reaktif. Namun untuk memastikan hal tersebut, Dinkes Kota Kediri akhirnya melakukan test ulang sehari setelahnya dan mendapati hasilnya nonreaktif.

“Tadi pagi kami rapid test yang kedua hasilnya non reaktif. Jadi masyarakat jangan tergesa-gesa menyimpulkan, karena metodologi test virus corona ini memang harus bertahap,” imbuh Fauzan.

Baca Juga:

DPR Minta Pemerintah Bikin Protokol Kesehatan Lebih Detail

KESIMPULAN :

Pasca beredarnya pesan yang menggegerkan warga tersebut, pihak Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Kediri pun akhirnya angkat bicara dengan menyatakan bahwa pesan tersebut adalah palsu alias hoaks. (Knu)

Baca Juga:

Maknai Idul Fitri, PGI Ajak Umat Islam Saling Tolong Menolong Ditengah Pandemi Corona

##HOAKS/FAKTA #Virus Corona
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : PBB Nyatakan DPR Ilegal karena Terindikasi Korupsi Sistematis
PBB menemukan anggota dewan terlibat dalam korupsi.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 September 2025
[HOAKS atau FAKTA] : PBB Nyatakan DPR Ilegal karena Terindikasi Korupsi Sistematis
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : BEM UI Peringatkan Masyarakat tidak Keluar Malam karena Ada Operasi Penembak Misterius
BEM UI tidak pernah mengeluarkan imbauan tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
[HOAKS atau FAKTA] : BEM UI Peringatkan Masyarakat tidak Keluar Malam karena Ada Operasi Penembak Misterius
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Puan Maharani Mundur dari Ketua DPR karena Diboikot Presiden Prabowo
Tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Puan Maharani Mundur dari Ketua DPR karena Diboikot Presiden Prabowo
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Takut Terjadi Perang, Malaysia Minta Maaf dan Kembalikan Blok Ambalat ke Indonesia
emerintah Malaysia menyebut persoalan Ambalat akan diselesaikan melalui jalur diplomatik, hukum, dan teknis forum penetapan batas maritim.
Dwi Astarini - Sabtu, 13 September 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Takut Terjadi Perang, Malaysia Minta Maaf dan Kembalikan Blok Ambalat ke Indonesia
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Meminta Maaf ke Rakyat Karena Tak Bisa Membubarkan DPR
Unggahan dengan narasi Prabowo Meminta Maaf ke Rakyat telah mendapatkan sekitar 73.600 tanda suka, 2.500-an komentar, dan dibagikan ulang 2.200-an ribu kali.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Meminta Maaf ke Rakyat Karena Tak Bisa Membubarkan DPR
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Berikan Bansos Tahap 3 Sebesar Rp 7 Juta untuk Setiap Rakyat Indonesia
Bansos ini disebut-sebut akan dibagikan sesuai dengan nomor induk kependudukan (NIK).
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 September 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Berikan Bansos Tahap 3 Sebesar Rp 7 Juta untuk Setiap Rakyat Indonesia
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Akibat Sering Kritik Jokowi, Rumah Roy Suryo Dibakar Massa
Sebuah unggahan sempat beredar di TikTok berisi video dengan narasi 'Rumah Roy Suryo Dibakar Massa'
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 September 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Akibat Sering Kritik Jokowi, Rumah Roy Suryo Dibakar Massa
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Pindahkan 150 Ribu TKI dari Malaysia untuk Bekerja di Jepang
Unggahan video tentang Presiden pindahkan TKI Malaysia ke Jepang, tak menyebutkan alasan dan kapan kebijakan tersebut diberlakukan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 September 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Pindahkan 150 Ribu TKI dari Malaysia untuk Bekerja di Jepang
Indonesia
Bantahan TNI Terkait 5 Kabar Yang Tuduh Ada Dugaan Keterlibatan TNI Dalam Demo
Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah membantah informasi yang menyebutkan anggota TNI terlibat dalam aksi demonstrasi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 September 2025
Bantahan TNI Terkait 5 Kabar Yang Tuduh Ada Dugaan Keterlibatan TNI Dalam Demo
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden Prabowo Bekukan DPR
Alasan pembekuan karena DPR tak kunjung mengesahkan RUU Perampasan Aset koruptor.
Wisnu Cipto - Jumat, 05 September 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden Prabowo Bekukan DPR
Bagikan