[HOAKS atau FAKTA] Pemerintah Pusat tak Punya Uang hingga Berutang ke Pemprov DKI

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 10 Mei 2020
[HOAKS atau FAKTA] Pemerintah Pusat tak Punya Uang hingga Berutang ke Pemprov DKI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (MP/.Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Di media sosial tengah ramai dengan postingan akun facebook bernama Beang Adhietya yang mengunggah gambar berupa tangkapan layar dari artikel kompas.com berjudul “Sri Mulyani: Pemerintah Pusat Tidak Memiliki Uang Untuk Membayar Utang Ke Pemprov DKI Jakarta”.

Akun facebook tersebut mengklaim bahwa Pemerintah Pusat tidak mampu membayar hutang yang hanya 5 Triliun Rupiah kepada Pemprov DKI Jakarta

foto
Foto: Mafindo

Narasi

"NGUTANG BISA SAMPAI RIBUAN TRILIUN.. TAPI TAK MAMPU BAYAR HUTANG KE PEMPROV DKI YANG HANYA 5 TRILIUN BETAPA BOBROKNYA KEUANGAN NEGERI INI...

Umar Bin Khattab :

Suatu Negeri akan Hancur Jika Para Penghianat Jadi Petinggi, dan Harta dikuasai Orang-orang Fasik"

Baca Juga

Jokowi Harusnya Berterima Kasih ke Anies, Gerindra: Jangan Ada Kompetisi Tidak Sehat

Cek Fakta:

Setelah ditelusuri, klaim bahwa pemerintah pusat tidak memiliki uang untuk membayar utang ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, adalah salah. Faktanya artikel itu merupakan editan.

Ditemukan artikel yang diterbitkan Kompas.com pada Jumat 8 Mei 2020 pukul 04.04 WIB berisi sindiran Pimpinan DPRD DKI Jakarta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Adapun judul artikelnya adalah “Sindir Sri Mulyani, Pimpinan DPRD DKI: Semua Daerah Tak Punya Uang, Kenapa Hanya Jakarta?”.

Dijelaskan di dalam artikel itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menanggapi pernyataan Sri Mulyani. Pernyatannya terkait Pemprov DKI Jakarta yang tak lagi mampu memberikan bantuan untuk 1,1 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di tengah pandemi COVID-19.

Foto: Mafindo

Zita mempertanyakan kenapa hanya DKI Jakarta yang disinggung oleh pemerintah pusat. Padahal seharusnya pemerintah pusat memberikan solusi terkait ketidakmampuan daerah memberi bantuan untuk warganya yang terdampak.

“Saya kira semua daerah juga tidak cukup itu uangnya, tapi yang disebut cuma DKI Jakarta. Kalau DKI dapat solusi, tentunya daerah lain juga dapat solusi dari pemerintah pusat,” kata Zite seperti dilansir Kompas.com, Kamis 7 Mei 2020.

Sementara itu, Sri Mulyani mengklaim telah membayar utang pemerintah pusat ke Pemprov DKI. Utang itu terkait dana bagi hasil (DBH) tahun anggaran 2019.

Total utang pemerintah pusat kepada DKI Jakarta sebesar Rp5,16 triliun. Namun utang yang dibayarkan baru setengahnya atau senilai Rp2,6 triliun.

“Sisanya akan disalurkan dalam periode selanjutnya setelah audit BPK dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP),” kata Sri Mulyani.

Kesimpulan:

Postingan tersebur dipastikan hoaks. Netizen tersebut diduga telah memelintir dan mengganti judul sehingga maknanua berubah.

Netizen pun diminta tak menyebarkan hoaks ditengah pandemi yang terjadi. Selain merugikan, ancaman hukuman pidana menanti tatkala ada korban yang dirugikan. (Knu)

##HOAKS/FAKTA
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Kemendikbud Larang Guru Punya Barang Mewah karena Tak Pantas
Beredar informasi yang menyebut Kemendikbud akan melarang guru memiliki barang mewah. Cek Kebenaran informasinya!
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 29 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Kemendikbud Larang Guru Punya Barang Mewah karena Tak Pantas
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Gibran Minta MBG Dihentikan
Beredar informasi di media sosial yang menyebut Wapres Gibran Rakabuming Raka meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan.
Frengky Aruan - Senin, 28 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Gibran Minta MBG Dihentikan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pasca Tak Jadi Menkeu, Purbaya Kini Jabat Dirjen Bea Cukai
Beredar isu di media sosial, eks Menkeu Purbaya dilantik menjadi Dirjen Bea Cukai. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 24 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pasca Tak Jadi Menkeu, Purbaya Kini Jabat Dirjen Bea Cukai
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Aturan Baru, Tarif Parkir di Jakarta Rp 60 Ribu Per Jam
Beredar unggahan yang menyebut tarif parkir mobil di Jakarta kini menjadi Rp 60 ribu per jam. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 24 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Aturan Baru, Tarif Parkir di Jakarta Rp 60 Ribu Per Jam
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pembangunan IKN Dihentikan, Anggaran Dialihkan Buat MBG
Hasil pencarian hanya memberitakan jika pembangunan IKN hanya sekali dilaporkan berhenti sementara, yakni pada 10 Agustus 2024 lalu.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pembangunan IKN Dihentikan, Anggaran Dialihkan Buat MBG
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Toko Harian yang Dekat dengan Kopdes Merah Putih Dipaksa Ditutup
Video yang dibagikan merupakan video petugas penertiban PPKM yang bersitegang dengan pemilik warung kopi di Bandar Lampung pada Juli 2021.
Dwi Astarini - Rabu, 16 September 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Toko Harian yang Dekat dengan Kopdes Merah Putih Dipaksa Ditutup
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Dunia Tempatkan Indonesia Jadi Negara Termiskin 2026
Klasifikasi resmi World Bank sendiri menempatkan Indonesia di kelompok negara berpenghasilan menengah-atas, bukan negara paling miskin.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 10 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Dunia Tempatkan Indonesia Jadi Negara Termiskin 2026
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Kota Malang Resmi Tolak MBG
Narasi itu merujuk pada peristiwa yang terjadi hampir tiga bulan sebelumnya, yakni aksi demonstrasi mahasiswa di Kota Malang pada Senin (15/6).
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Kota Malang Resmi Tolak MBG
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Indonesia Resmi Keluar dari Keanggotaan World Bank
Beredar konten yang menyebut Indonesia keluar dari keanggotaan World Bank. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 07 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Indonesia Resmi Keluar dari Keanggotaan World Bank
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA ]: Pemerintah Enggan Keluarkan Anggaran untuk Tangani Karhutla Kalimantan karena Efisiensi
Beredar informasi yang menyebut pemerintah enggan mengeluarkan anggaran untuk penanganan karhutla di Kalimantan. Cek informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 04 September 2026
[HOAKS atau FAKTA ]: Pemerintah Enggan Keluarkan Anggaran untuk Tangani Karhutla Kalimantan karena Efisiensi
Bagikan