[HOAKS atau FAKTA]: Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim Jadi Buronan Kasus Korupsi Laptop

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Kamis, 19 Juni 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim Jadi Buronan Kasus Korupsi Laptop

Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. (Foto: dok. Presiden RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dikabarkan jadi buronan.

Akun Facebook 'Putra Jofun To' membagikan narasi yang menyebut bahwa Nadiem menjadi DPO kasus dugaan korupsi pengadaan laptop yang terjadi di Kementerian yang pernah dipimpinnya.

Kasus inipun diketahui memang tengah ditangani Kejaksaan Agung.

NARASI

Heboh..!! NADIEM MAKARIM EKS KEMENDIKBUD JADI DPO KEJAGUNG KASUS KORUPSI 9,9T

Kejagung di kawal ketat TNI menggeledah apartemen milik Nadiem dan menemukan sejumlah barang bukti. Mantap mendikbud diduga telah melakukan korupsi dengan pengadaan laptop senilai hampir 10 T rupiah. Mantan mendikbut itu sendiri masih dalam buruan kejagung setelah menjabat keberadaannya tak di temukan.

9,9 TRILIUN LENYAP JEJAK NADIEM DIENDUS KEJAGUNG!

9,9 triliun rupiah. Ulangi perlahan biar nyesek 9,9 triliun bukan buat bangun sekolah, bukan buat naikin gaji guru. Tapi buat beli laptop chromebook, laptop yang bahkan siswa nggak butuh, laptop berbasis internet sementara sinyal aja putus nyambung dan ini kejadian pas eranya Nadiem Makarim.

Yes, mantan menteri, mantan bos startup, tapi kebijakan digitalnya? Lebih mirip dropshipper yang penting cuan muter, bukan fungsi nyambung. Rp9,9 triliun tuh bisa beli berapa juta laptop standar? Tapi mereka pilih chromebook yang diuji 2019 dinyatakan nggak efektif, tapi tetep dibeli karena di negeri ini yang nggak dibutuhkan tetep dibeli. Untung kejagung mulai usut karena kalau enggak? Yang pintar bukan siswanya, tapi yang ngatur proyeknya

Unggahan tersebut juga disertai takarir yang berbunyi, “Salah satu anak buah Jokowi korupsi..sekarang DPO..”

Baca juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Pengadaan Laptop Kemendikbudristek, Nadiem Kasih Uang untuk Jokowi

Kejagung Cari Sosok Kuasa Pengguna Anggaran Pengadaan Laptop di Kemendikbudristek

FAKTA

Ternyata, informasi yang beredar tersebut adalah hoaks.

Video yang beredar bersumber dari peristiwa penggeledahan apartemen dua eks stafsus Nadiem Makarim, JT dan FH pada Rabu (21/5/2025).

Penggeledahan dilakukan terkait dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook yang diperkirakan terjadi pada 2019-2023.

Kejaksaan Agung juga menyebut Nadiem belum dipanggil untuk diperiksa.

“Yang bersangkutan (Nadiem) belum dipanggil dalam proses penyidikan, ini apalagi (masuk) DPO. Jadi, tidak benar,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar.

Penyidik masih dalam proses pendalaman kasus, dengan meminta keterangan 28 saksi yang telah diperiksa.

KESIMPULAN

Kejagung telah membantah informasi mengenai penetapan Nadiem Makarim sebagai DPO.

Unggahan berisi klaim 'Nadiem Makarim ditetapkan sebagai DPO kasus korupsi pengadaan laptop Rp 9,9 triliun' merupakan konten yang menyesatkan. (Knu)

##HOAKS/FAKTA #Nadiem Makarim #Kemendikbudristek #Kasus Korupsi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPK masih Telusuri Hilangnya 2.000 Dolar Singapura dari Amplop Bupati Kuansing untuk Menhut Raja Juli
Penyidik baru menyita 12.000 SGD sehingga terdapat selisih 2.000 SGD yang hingga kini belum diketahui keberadaannya.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
KPK masih Telusuri Hilangnya 2.000 Dolar Singapura dari Amplop Bupati Kuansing untuk Menhut Raja Juli
Indonesia
Pengacara Gus Yaqut Soroti Nama Fuad Masyhur yang Tidak Muncul dalam Dakwaan KPK
Pengacara Gus Yaqut mempertanyakan nama Fuad Mahsyur, yang tidak muncul dalam dakwaan KPK.
Soffi Amira - Rabu, 12 Agustus 2026
Pengacara Gus Yaqut Soroti Nama Fuad Masyhur yang Tidak Muncul dalam Dakwaan KPK
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ikut Peringatan HUT RI di Istana Negara Harus Bayar
Beredar informasi peserta Peringatan HUT ke-81 RI di Istana Negara dipungut bayaran. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 12 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Ikut Peringatan HUT RI di Istana Negara Harus Bayar
Indonesia
Kubu Gus Yaqut Pastikan KPK hanya Sita Paspor dan Catatan: tidak Ada Uang Rp 1 Pun
Membantah narasi yang menyebut KPK menyita uang Rp 100 miliar dari rumah Yaqut.
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
Kubu Gus Yaqut Pastikan KPK hanya Sita Paspor dan Catatan: tidak Ada Uang Rp 1 Pun
Indonesia
Jaksa Dakwa Gus Yaqut Perkaya Diri Rp 4,8 Miliar dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
Eks Menag, Yaqut Cholil Qoumas, didakwa memperkaya diri Rp 4,8 miliar dari korupsi kuota haji.
Soffi Amira - Selasa, 11 Agustus 2026
Jaksa Dakwa Gus Yaqut Perkaya Diri Rp 4,8 Miliar dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
Indonesia
Gus Yaqut Didakwa Rugikan Negara Rp 622 Miliar dalam Kasus Kuota Haji
Selain itu, Yaqut juga didakwa melakukan perbuatan tersebut bersama mantan staf khususnya.
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
Gus Yaqut Didakwa Rugikan Negara Rp 622 Miliar dalam Kasus Kuota Haji
Indonesia
Gus Yaqut Jalani Sidang Perdana Kasus Korupsi Kuota Haji, Siap Hadapi Proses Hukum
Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi kuota haji di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (11/8).
Soffi Amira - Selasa, 11 Agustus 2026
Gus Yaqut Jalani Sidang Perdana Kasus Korupsi Kuota Haji, Siap Hadapi Proses Hukum
Indonesia
Sempat Tak Hadir, Rudy Tanoe Kembali Dipanggil KPK untuk Kasus Bansos Beras
KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan Rudy Tanoe sebagai saksi kasus dugaan korupsi bansos beras Kemensos tahun anggaran 2020 pada 11 Agustus 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 10 Agustus 2026
Sempat Tak Hadir, Rudy Tanoe Kembali Dipanggil KPK untuk Kasus Bansos Beras
Indonesia
SETARA Institute Soroti Proses Hukum Febrie Adriansyah, Minta Transparansi dan Objektivitas
SETARA Institute menyoroti kasus eks Jampidsus, Febrie Adriansyah. Pengujian proses hukum dinilai harus dilakukan secara transparan.
Soffi Amira - Senin, 10 Agustus 2026
SETARA Institute Soroti Proses Hukum Febrie Adriansyah, Minta Transparansi dan Objektivitas
Indonesia
Rudy Tanoe Mangkir Lagi, KPK Buka Opsi Langkah Paksa dalam Kasus Bansos Beras
KPK membuka opsi langkah paksa terhadap Rudy Tanoe jika kembali mangkir dari pemeriksaan kasus dugaan korupsi bansos beras Kemensos.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 07 Agustus 2026
Rudy Tanoe Mangkir Lagi, KPK Buka Opsi Langkah Paksa dalam Kasus Bansos Beras
Bagikan