[HOAKS atau FAKTA]: Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim Jadi Buronan Kasus Korupsi Laptop

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Kamis, 19 Juni 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim Jadi Buronan Kasus Korupsi Laptop

Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. (Foto: dok. Presiden RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dikabarkan jadi buronan.

Akun Facebook 'Putra Jofun To' membagikan narasi yang menyebut bahwa Nadiem menjadi DPO kasus dugaan korupsi pengadaan laptop yang terjadi di Kementerian yang pernah dipimpinnya.

Kasus inipun diketahui memang tengah ditangani Kejaksaan Agung.

NARASI

Heboh..!! NADIEM MAKARIM EKS KEMENDIKBUD JADI DPO KEJAGUNG KASUS KORUPSI 9,9T

Kejagung di kawal ketat TNI menggeledah apartemen milik Nadiem dan menemukan sejumlah barang bukti. Mantap mendikbud diduga telah melakukan korupsi dengan pengadaan laptop senilai hampir 10 T rupiah. Mantan mendikbut itu sendiri masih dalam buruan kejagung setelah menjabat keberadaannya tak di temukan.

9,9 TRILIUN LENYAP JEJAK NADIEM DIENDUS KEJAGUNG!

9,9 triliun rupiah. Ulangi perlahan biar nyesek 9,9 triliun bukan buat bangun sekolah, bukan buat naikin gaji guru. Tapi buat beli laptop chromebook, laptop yang bahkan siswa nggak butuh, laptop berbasis internet sementara sinyal aja putus nyambung dan ini kejadian pas eranya Nadiem Makarim.

Yes, mantan menteri, mantan bos startup, tapi kebijakan digitalnya? Lebih mirip dropshipper yang penting cuan muter, bukan fungsi nyambung. Rp9,9 triliun tuh bisa beli berapa juta laptop standar? Tapi mereka pilih chromebook yang diuji 2019 dinyatakan nggak efektif, tapi tetep dibeli karena di negeri ini yang nggak dibutuhkan tetep dibeli. Untung kejagung mulai usut karena kalau enggak? Yang pintar bukan siswanya, tapi yang ngatur proyeknya

Unggahan tersebut juga disertai takarir yang berbunyi, “Salah satu anak buah Jokowi korupsi..sekarang DPO..”

Baca juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Pengadaan Laptop Kemendikbudristek, Nadiem Kasih Uang untuk Jokowi

Kejagung Cari Sosok Kuasa Pengguna Anggaran Pengadaan Laptop di Kemendikbudristek

FAKTA

Ternyata, informasi yang beredar tersebut adalah hoaks.

Video yang beredar bersumber dari peristiwa penggeledahan apartemen dua eks stafsus Nadiem Makarim, JT dan FH pada Rabu (21/5/2025).

Penggeledahan dilakukan terkait dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook yang diperkirakan terjadi pada 2019-2023.

Kejaksaan Agung juga menyebut Nadiem belum dipanggil untuk diperiksa.

“Yang bersangkutan (Nadiem) belum dipanggil dalam proses penyidikan, ini apalagi (masuk) DPO. Jadi, tidak benar,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar.

Penyidik masih dalam proses pendalaman kasus, dengan meminta keterangan 28 saksi yang telah diperiksa.

KESIMPULAN

Kejagung telah membantah informasi mengenai penetapan Nadiem Makarim sebagai DPO.

Unggahan berisi klaim 'Nadiem Makarim ditetapkan sebagai DPO kasus korupsi pengadaan laptop Rp 9,9 triliun' merupakan konten yang menyesatkan. (Knu)

##HOAKS/FAKTA #Nadiem Makarim #Kemendikbudristek #Kasus Korupsi
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden Erdogan Tidak Mau Bersalaman dengan Prabowo
Tengah viral di media sosial soal informasi yang menyebut Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menolak bersalaman dengan Presiden RI Prabowo Subianto.
Frengky Aruan - Minggu, 21 Juni 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden Erdogan Tidak Mau Bersalaman dengan Prabowo
Indonesia
DPR Endus Bau Amis Mark Up Motor Listrik BGN, Sepakat Dihibahkan ke Guru Honorer
Yahya menyatakan aset bernilai ekonomis hasil pembiayaan uang rakyat harus mendatangkan manfaat optimal
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
DPR Endus Bau Amis Mark Up Motor Listrik BGN, Sepakat Dihibahkan ke Guru Honorer
Indonesia
Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji Asrul Azis Taba Ajukan Penangguhan Penahanan ke KPK
KPK memastikan seluruh tahanan memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar yang berlaku
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji Asrul Azis Taba Ajukan Penangguhan Penahanan ke KPK
Indonesia
Diperiksa KPK 7 Jam, Bos Maktour Fuad Hasan Bantah Ada Transaksi Kuota Haji Tambahan
Bos Maktour, Fuad Hasan, diperiksa KPK selama tujuh jam. Hal itu terkait kasus korupsi kuota haji.
Soffi Amira - Kamis, 18 Juni 2026
Diperiksa KPK 7 Jam, Bos Maktour Fuad Hasan Bantah Ada Transaksi Kuota Haji Tambahan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Gara-gara Kasus Korupsi, Prabowo Ganti MBG dengan Bantuan Tunai
Bakom menegaskan bahwa tidak ada instruksi dari pihak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menghentikan operasional dapur MBG di seluruh Indonesia.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Juni 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Gara-gara Kasus Korupsi, Prabowo Ganti MBG dengan Bantuan Tunai
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Larang Rakyat Demo Kenaikan BBM Jenis Pertamax
Informasi ini diunggah akun TikTok “TENTANG MEDIA”.
Frengky Aruan - Selasa, 16 Juni 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Larang Rakyat Demo Kenaikan BBM Jenis Pertamax
Dunia
[HOAKS atau FAKTA] : Indonesia Tolak Keinginan Timor Leste Kembali ke NKRI
Klaim Timor Leste ingin kembali ke Indonesia adalah hoaks. Faktanya, video hanya membahas impor barang dari Indonesia tanpa pernyataan resmi bergabung ke NKRI.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 Juni 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Indonesia Tolak Keinginan Timor Leste Kembali ke NKRI
Indonesia
Sidang Perdana Eks Bupati Pati Sudewo, Jaksa Ungkap Dugaan Gratifikasi Rp 1,37 Miliar
Eks Bupati Pati Sudewo menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Semarang. Jaksa mengungkap gratifikasi proyek perkeretaapian senilai Rp 1,37 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 Juni 2026
Sidang Perdana Eks Bupati Pati Sudewo, Jaksa Ungkap Dugaan Gratifikasi Rp 1,37 Miliar
Indonesia
Kelelahan Sepulang Haji, Dirut Maktour Tunda Pemeriksaan KPK Terkait Kuota Haji
Direktur Utama Maktour, Fuad Hasan Maksyur, belum memenuhi panggilan KPK dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 karena kondisi kesehatan menurun.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 Juni 2026
Kelelahan Sepulang Haji, Dirut Maktour Tunda Pemeriksaan KPK Terkait Kuota Haji
Indonesia
KPK Periksa Model Fitri Assiddikki dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana CSR BI dan OJK
KPK memeriksa Fitri Assiddikki, mantan staf ahli Heri Gunawan, sebagai saksi kasus dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 Juni 2026
KPK Periksa Model Fitri Assiddikki dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana CSR BI dan OJK
Bagikan