[HOAKS atau FAKTA]: Mahkamah Konstitusi Putuskan Pemilu 2024 Diulang

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 01 April 2024
[HOAKS atau FAKTA]: Mahkamah Konstitusi Putuskan Pemilu 2024 Diulang

Youtube REDAKSI TV mengunggah video dengan klaim bahwa MK menyetujui putusan untuk mengulang Pemilihan Umum (Pemilu) (Dok Turn Back Hoax)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Persidangan sengketa Pemilu Prasiden 2024 tengah berlangsung. Sejumlah isu soal permohonan sidang yang diajukan pasangan calon Prasiden/Wakil Presiden 2024 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md itupun viral di media sosial.

Salah satunya akun Youtube REDAKSI TV yang mengunggah video dengan klaim bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyetujui putusan untuk mengulang Pemilihan Umum (Pemilu).

NARASI

“Harapan rakyat terwujud:bangbang: Malam ini Gugatan MK disetujui pemilihan resmi diulang kembali”

Baca juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Anies Menangkan Gugatan di MK, Pemilu Diulang

FAKTA

Dari hasil penelusuran tim Turn Back Hoaks (Mafindo), informasi yang beredar tersebut adalah hoaks. Setelah menonton keseluruhan video, tidak ditemukan informasi valid yang menjelaskan mengenai klaim tersebut.

Cuplikan pada video identik dengan unggahan KOMPAS TV dengan judul 'Begini Strategi Kubu Anies dan Ganjar Layangkan Gugatan ke MK, Apa Kesiapan Pihak Prabowo-Gibran?'.

Dalam video yang diunggah tersebut berisi tentang kubu paslon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md yang mengajukan gugatan hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi.

Baca juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Surya Paloh Titip Nama Menteri ke Prabowo-Gibran

Kedua paslon tersebut menuntut dilakukannya pemungutan suara ulang dalam kontestasi Pemilu 2024. Permintaan paslon satu disampaikan oleh Refly Harun, yaitu pemungutan suara ulang dan diskualifikasi terhadap paslon dua, Prabowo Subianto -Gibran Rakabuming Raka.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh tim pemenangan Ganjar-Mahfud Md. Permintaan kedua paslon tersebut karena ada dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Baca juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Dalang Korupsi Bansos Beras


KESIMPULAN

Informasi yang beredar tersebut dipastikan hoaks. Video tidak menjelaskan mengenai klaim Pemilu diulang.

Cuplikan dalam video hanya potongan video lain yang berisi tentang kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud yang menginginkan pemungutan suara diulang.

##HOAKS/FAKTA #Penyebar Hoaks
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Warga Diminta Tidak Terprovokasi Jelang Peringatan HUT Kemerdekaan Ke-81 Republik Indonesia
Panglima meminta masyarakat tidak mudah mempercayai kabar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat juga diminta melaksanakan aktivitas seperti biasa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 10 Agustus 2026
Warga Diminta Tidak Terprovokasi Jelang Peringatan HUT Kemerdekaan Ke-81 Republik Indonesia
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Pemerintah Larang Toko dan Warung Dibangun Dekat Kopdes Merah Putih
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto memastikan kehadiran Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tidak akan mematikan usaha warung kelontong.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Pemerintah Larang Toko dan Warung Dibangun Dekat Kopdes Merah Putih
Indonesia
Polda Metro Jaya Amankan Perempuan Diduga Sebarkan Hoaks Ajakan Demo Jelang HUT ke-81 RI
Polisi mengamankan seorang perempuan yang diduga menyebarkan informasi palsu terkait ajakan demonstrasi menjelang HUT ke-81 RI.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 Agustus 2026
Polda Metro Jaya Amankan Perempuan Diduga Sebarkan Hoaks Ajakan Demo Jelang HUT ke-81 RI
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Bahlil Tegaskan Pemilik Kulkas, AC, TV dan Sepeda akan Dikenai Pajak Tahun Depan
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dikabarkan akan menerapkan pajak untuk TV, Kulkas, hingga AC. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Bahlil Tegaskan Pemilik Kulkas, AC, TV dan Sepeda akan Dikenai Pajak Tahun Depan
Indonesia
Komdigi Cermati Platform Medsos, Minta Warga Waspadai Konten Hoaks Jelang HUT RI
Konten-konten hoaks yang beredar saat ini, bisa menimbulkan keresahan dan ketakutan bagi anggota masyarakat awam yang kurang berhati-hati
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 03 Agustus 2026
Komdigi Cermati Platform Medsos, Minta Warga Waspadai Konten Hoaks Jelang HUT RI
Indonesia
Kementerian Komdigi Diminta Segera Tindak Tegas Akun Penyebar Hoaks Hingga Disinformasi
Negara tidak boleh membiarkan ruang digital dipenuhi informasi yang sengaja dipelintir, dimanipulasi, atau disebarkan tanpa dasar
Angga Yudha Pratama - Senin, 03 Agustus 2026
Kementerian Komdigi Diminta Segera Tindak Tegas Akun Penyebar Hoaks Hingga Disinformasi
Indonesia
Pengamat Minta Polisi Usut Aktor di Balik Sindikat Buzzer
Penanganan perkara tidak boleh berhenti pada para pelaku yang diduga menjalankan aktivitas di lapangan.
Dwi Astarini - Sabtu, 01 Agustus 2026
Pengamat Minta Polisi Usut Aktor di Balik Sindikat Buzzer
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Toko Klontong Dilarang Berada Dekat Koperasi Merah Putih
Disebutkan, larangan mendirikan kios itu berlaku dalam radius 2 kilometer dan jika ketahuan akan diancam denda.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 01 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Toko Klontong Dilarang Berada Dekat Koperasi Merah Putih
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pakai Sendal Jepit saat Naik Motor akan Ditilang Polisi
Pengendara sepeda motor yang berkendara menggunakan sendal jepit akan ditilang, denda Rp 250 ribu. Cek informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 31 Juli 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pakai Sendal Jepit saat Naik Motor akan Ditilang Polisi
Indonesia
Rp 220 Juta Disita, Polda Telisik Dugaan Sindikat Propaganda Hoaks Medsos Dibiayai Uang Negara
Polda Metro Jaya menyita Rp220 juta dari sindikat hoaks medsos. Polisi mendalami dugaan dana negara digunakan untuk membiayai propaganda digital. Delapan tersangka ditangkap.
Wisnu Cipto - Rabu, 29 Juli 2026
 Rp 220 Juta Disita, Polda Telisik Dugaan Sindikat Propaganda Hoaks Medsos Dibiayai Uang Negara
Bagikan