[HOAKS atau FAKTA]: KTP dan NPWP Dibuat Ganda Untuk Persiapan Pemilu 2024

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 16 September 2022
[HOAKS atau FAKTA]: KTP dan NPWP Dibuat Ganda Untuk Persiapan Pemilu 2024

Tangkap layar konten hoaks. (Foto: Mafindo)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Beredar sebuah unggahan foto di Facebook oleh akun bernama Ahamid yang memperlihatkan 3 buah KTP dan NPWP yang memiliki data yang berbeda namun memiliki foto yang identik.

Dalam gambar tersebut juga menarasikan 1 orang yang memiliki 3 KTP dan NPWP berbeda tersebut digunakan untuk persiapan 2024 yang mana merupakan tahun pemilu.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Jadi Cawapres Ganjar di Pemilu 2024

NARASI

“MANUSIA BIADAB KLU GINI.”

“Persiapan 2024 Satu Orang 3 KTP Dan NPWP”

FAKTA

Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut tidak benar. Melansir BBC.com, foto dalam unggahan tersebut merupakan kartu tanda penduduk (KTP) dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang diduga dikirimkan dari Kamboja.

KTP serta NPWP ini disinyalir akan digunakan untuk kejahatan finansial.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Akui akan Sulit Bayar Hutang Jika Harga BBM Tidak Naik

“Kalau melihat ada KTP, NPWP, Buku Tabungan, dan Kartu ATM, bisa jadi pengiriman ini terkait dengan rencana kejahatan siber, kejahatan perbankan, atau pencucian uang,” kata Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi pada Kamis 9 Februari 2017.

Selain itu, melansir Merdeka.com, temuan KTP dan NPWP ini tidak ada kaitannya dengan isu politik melainkan digunakan untuk kejahatan cyber, kejahatan perbankan atau pencucian uang.

KESIMPULAN

Dengan demikian, unggahan yang disebarluaskan oleh akun Facebook AHamid merupakan konten yang menyesatkan. (Knu)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Ferdy Sambo Pasrah, Barang Bukti Tengkorak Disita Polisi

#E-KTP #Pemilu #Pemilu 2024 ##HOAKS/FAKTA
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : 18 Gubernur Berontak, Ancam Keluar NKRI
Setelah disimak, tidak benar ada 18 gubernur yang memberontak ingin keluar dari NKRI.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
[HOAKS atau FAKTA] : 18 Gubernur Berontak, Ancam Keluar NKRI
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Kemendikbud Larang Guru Punya Barang Mewah karena Tak Pantas
Beredar informasi yang menyebut Kemendikbud akan melarang guru memiliki barang mewah. Cek Kebenaran informasinya!
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 29 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Kemendikbud Larang Guru Punya Barang Mewah karena Tak Pantas
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Gibran Minta MBG Dihentikan
Beredar informasi di media sosial yang menyebut Wapres Gibran Rakabuming Raka meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan.
Frengky Aruan - Senin, 28 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Gibran Minta MBG Dihentikan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pasca Tak Jadi Menkeu, Purbaya Kini Jabat Dirjen Bea Cukai
Beredar isu di media sosial, eks Menkeu Purbaya dilantik menjadi Dirjen Bea Cukai. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 24 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pasca Tak Jadi Menkeu, Purbaya Kini Jabat Dirjen Bea Cukai
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Aturan Baru, Tarif Parkir di Jakarta Rp 60 Ribu Per Jam
Beredar unggahan yang menyebut tarif parkir mobil di Jakarta kini menjadi Rp 60 ribu per jam. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 24 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Aturan Baru, Tarif Parkir di Jakarta Rp 60 Ribu Per Jam
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pembangunan IKN Dihentikan, Anggaran Dialihkan Buat MBG
Hasil pencarian hanya memberitakan jika pembangunan IKN hanya sekali dilaporkan berhenti sementara, yakni pada 10 Agustus 2024 lalu.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pembangunan IKN Dihentikan, Anggaran Dialihkan Buat MBG
Bagikan