[HOAKS atau FAKTA]: Kasus Ijazah Jokowi, DPR minta Kapolri Segera Dinonaktifkan

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Senin, 16 Juni 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Kasus Ijazah Jokowi, DPR minta Kapolri Segera Dinonaktifkan

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Foto: Humas Polri)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Polemik soal ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo masih viral di media sosial.

Bahkan, beredar informasi DPR meminta agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinonaktifkan karena kasus itu.

Namun, tak disebutkan lebih rinci kenapa Listyo sampai perlu dinonaktifkan meski anak buahnya tengah mengusut kasus ijazah Jokowi.

Informasi itu diunggah akun X 'S4N_W1B1'. Hingga Senin (16/6), unggahan tersebut telah disukai 4.000-an akun, menuai hampir 400 balasan, dan dibagikan ulang lebih dari 1.000 kali.

NARASI

Asyeeek Kasus Ijazah Palsu Mulyono, Sampai Di DPR. – DPR Menyarankan Kapolri Di-non Aktifkan Sementara. – Karena Kapolri & Mulyono 11-12, Sama2 Tukang Tipu Alias Pembohong

Baca juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Pengadaan Laptop Kemendikbudristek, Nadiem Kasih Uang untuk Jokowi

[HOAKS atau FAKTA]: Ijazah Jokowi Hilang, padahal Mau Ditampilkan ke Publik

FAKTA

Ternyata, informasi yang beredar tersebut adalah hoaks.

Tim Cek Fakta Tempo menelusuri video tersebut, diketahui konteks dalam video itu merupakan bagian dari Rapat Dengar Pendapat bersama Komnas HAM, Kompolnas, dan LPSK mengenai kasus pembunuhan yang melibatkan Irjen Ferdy Sambo.

Tidak membahas ijazah yang diduga palsu milik Jokowi. Unggahan video berisi klaim 'DPR sarankan penonaktifan Kapolri, buntut kasus ijazah palsu Jokowi' merupakan konten yang menyesatkan.

KESIMPULAN

Konteks asli video adalah tentang DPR yang di tahun 2022 menyarankan agar Kapolri dinonaktifkan sementara selama proses hukum kasus Ferdy Sambo berlangsung. Bukan membahas ijazah Jokowi yang diduga palsu. (Knu)

##HOAKS/FAKTA #Ijazah Jokowi #Kapolri #Listyo Sigit Prabowo
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pengamat Sebut Regenerasi Kapolri Keniscayaan, Keputusan Tetap Hak Prerogatif Presiden
Pergantian Kapolri merupakan bagian dari regenerasi organisasi yang wajar dan harus ditempatkan dalam koridor konstitusi, bukan didorong tekanan demonstrasi.
Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
Pengamat Sebut Regenerasi Kapolri Keniscayaan, Keputusan Tetap Hak Prerogatif Presiden
Indonesia
Kapolri Jamin Rangkaian Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI Kondusif
Koordinasi lintas instansi terus dilakukan untuk memastikan seluruh agenda peringatan kemerdekaan.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Kapolri Jamin Rangkaian Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI Kondusif
Indonesia
Tanggapi Isu Surpres Pergantian Kapolri, Listyo Sigit: Itu Hak Prerogatif Presiden
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan isu surpres pergantian Kapolri tidak memengaruhi kinerja Polri.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 Agustus 2026
Tanggapi Isu Surpres Pergantian Kapolri, Listyo Sigit: Itu Hak Prerogatif Presiden
Indonesia
Belum Ada Surat dari Presiden Prabowo, DPR Jamin Posisi Kapolri Jenderal Sigit masih Aman
Informasi yang menyebut surpres pergantian Kapolri telah diterbitkan tidak benar.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Belum Ada Surat dari Presiden Prabowo, DPR Jamin Posisi Kapolri Jenderal Sigit masih Aman
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Pemerintah Larang Toko dan Warung Dibangun Dekat Kopdes Merah Putih
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto memastikan kehadiran Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tidak akan mematikan usaha warung kelontong.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Pemerintah Larang Toko dan Warung Dibangun Dekat Kopdes Merah Putih
Indonesia
DPR Bantah Isu Surpres Pergantian Kapolri, Habiburokhman: Tidak Benar Ada Surat Presiden
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman memastikan tidak ada surat presiden terkait pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 Agustus 2026
DPR Bantah Isu Surpres Pergantian Kapolri, Habiburokhman: Tidak Benar Ada Surat Presiden
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Bahlil Tegaskan Pemilik Kulkas, AC, TV dan Sepeda akan Dikenai Pajak Tahun Depan
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dikabarkan akan menerapkan pajak untuk TV, Kulkas, hingga AC. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Bahlil Tegaskan Pemilik Kulkas, AC, TV dan Sepeda akan Dikenai Pajak Tahun Depan
Indonesia
Komdigi Cermati Platform Medsos, Minta Warga Waspadai Konten Hoaks Jelang HUT RI
Konten-konten hoaks yang beredar saat ini, bisa menimbulkan keresahan dan ketakutan bagi anggota masyarakat awam yang kurang berhati-hati
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 03 Agustus 2026
Komdigi Cermati Platform Medsos, Minta Warga Waspadai Konten Hoaks Jelang HUT RI
Indonesia
Kementerian Komdigi Diminta Segera Tindak Tegas Akun Penyebar Hoaks Hingga Disinformasi
Negara tidak boleh membiarkan ruang digital dipenuhi informasi yang sengaja dipelintir, dimanipulasi, atau disebarkan tanpa dasar
Angga Yudha Pratama - Senin, 03 Agustus 2026
Kementerian Komdigi Diminta Segera Tindak Tegas Akun Penyebar Hoaks Hingga Disinformasi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Toko Klontong Dilarang Berada Dekat Koperasi Merah Putih
Disebutkan, larangan mendirikan kios itu berlaku dalam radius 2 kilometer dan jika ketahuan akan diancam denda.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 01 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Toko Klontong Dilarang Berada Dekat Koperasi Merah Putih
Bagikan