Heru Budi Kukuhkan 19 Anggota DTKJ, Upaya Pemprov DKI Atasi Kemacetan

MerahPutih.com - Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono mengukuhkan 19 anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) periode 2023-2026 di Balairung, Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, pada Senin (25/9).

Pengukuhan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 541 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Dewan Transportasi Kota Provinsi DKI Jakarta Periode 2023-2026.

Baca Juga:

Heru Budi akan Tegakkan Aturan ASN Dilarang Menyukai, Berkomentar dan Mengikuti Medsos Capres

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, pengukuhan ini bisa menjadi babak baru bagi DKI Jakarta untuk mengurangi kemacetan dan mengoptimalkan penggunaan transportasi publik.

"Jadi rekan-rekan anggota DTKJ ini sudah bekerja sejak April dan periode kerja mereka akan selesai pada Maret 2026. Kita harapkan setelah pengukuhan ini DTJK dapat memberikan saran dan masukan kepada Pemprov DKI Jakarta dalam rangka perbaikan kerja transportasi Jakarta secara keseluruhan," ujar Syafrin Liputo.

Kemudian, Ketua DTKJ terpilih Haris Muhammadun menjelaskan, anggota DTKJ yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat diharapkan bisa bersinergi dan bekerja selama tiga tahun ke depan.

"Kami ada 19 orang. Ada unsur akademisi, pakar transportasi, pengusaha transportasi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) transportasi, pengguna transportasi, awak angkutan, hingga ex officio dari Polda Metro Jaya, serta Dishub DKI Jakarta. Dari berbagai background itu, kita ingin bersinergi dan berkolaborasi untuk menjadikan transportasi Jakarta menjadi lebih baik seperti slogan Sukses Jakarta untuk Indonesia," jelas Haris.

Baca Juga:

Heru Budi Ungkap Penyebab Sejumlah Wilayah Jakarta Krisis Air Bersih

Haris mengungkapkan, DTKJ fokus terhadap berbagai langkah strategis dalam mengurangi dampak kemacetan Jakarta. Di antaranya fokus memperluas cakupan rute transportasi publik, rekomendasi kebijakan tarif Transjakarta rute Terminal Kalideres ke Bandara Soekarno-Hatta, hingga rekomendasi kebijakan WFH dan WFO untuk warga yang bekerja di Jakarta.

"Pertama, waktu pengaturan ulang jam kerja yang pada akhirnya kami memang evaluasi, dan ternyata bersifat imbauan saja. Yang paling bagus adalah bagaimana kita memperluas jangkauan angkutan umum," ungkap Haris.

Di samping itu, Haris juga menyampaikan, saat ini DTKJ sedang fokus untuk mendampingi rencana pembangunan LRT Jakarta rute 1B Velodrome-Manggarai.

"Kita lakukan pendampingan supaya match antara rencana dan keinginan atau kebutuhan masyarakat. Sebetulnya, ada salah satu keinginan masyarakat seperti perpanjangan (Jalur LRT Velodrome) sampai ke Dukuh Atas. Komisi Litbang kita sedang melakukan kajian bersama stakeholder yang lain," terang Haris. (Asp)

Baca Juga:

Heru Budi Panggil Dinas KPKP Soal Dugaan Pungli Bansos