Heru Budi Bentuk Satgas Gempa DKI Jakarta

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 30 Mei 2023
Heru Budi Bentuk Satgas Gempa DKI Jakarta

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (3/5/2023). ANTARA/Siti Nurhaliza

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penilaian Gedung dan Nongedung untuk pengurangan risiko bencana gempa bumi di ibu kota.

Secara geografis, Jakarta memiliki karakteristik tanah lunak dan dikelilingi oleh beberapa sumber gempa, sehingga diperlukan mitigasi sejak dini dalam rangka mengurangi risiko terhadap bencana gempa bumi.

Baca Juga:

Heru Budi Bela Ketua RT Riang Prasetya Soal Polemik Ruko yang Menutup Fasilitas Umum

Pembentukan Satgas ini sebagai bagian dari upaya Pemerintah DKI dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan terhadap ancaman gempa bumi.

"Dengan dibentuknya Satgas Penilaian Gedung dan NonGedung, diharapkan kita dapat bersama-sama mengurangi risiko gempa bumi untuk menjamin keberlangsungan usaha, meminimalisir korban jiwa, kerugian instrastruktur dan gangguan aktivitas layanan masyarakat," ujar Heru di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (30/5).

Satgas tersebut terdiri dari gabungan unsur-unsur pentahelix yakni pemerintah pusat (BNPB, BRIN, BMKG), sedangkan pemerintah daerah (BPBD, Disgulkarmat, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKCTRP.

Ada dari organisasi masyarakat (Forum Pengurangan Risiko Bencana dan Jakarta Rescue), KADIN DKI Jakarta, Asia Pasific Alliance for Disaster Management (APAD) Indonesia, dan Universitas Tarumanagara.

"Mereka memiliki tugas mulai dari melakukan pemantauan terhadap keandalan gedung dan nongedung di Jakarta dalam menghadapi ancaman gempa bumi, memberikan rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan gedung, hingga melakukan koordinasi intensif dengan lembaga terkait untuk memberikan saran dan masukan terhadap hasil pemeriksaan.

Baca Juga:

Heru Budi Diminta Kaji Pemanfaatan Gelombang Laut Sebagai Sumber Energi

Penilaian ini nantinya akan diintegrasikan ke dalam sebuah sistem yang dinamakan SIDUGATAMI (Sistem Gedung Tangguh Bencana Gempa Bumi).

Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji, menambahkan pada tahap awal pemeriksaan akan dilakukan di Gedung Balai Kota DKI yang terletak di Jakarta Pusat dan Menara Saidah yang terletak di Jakarta Selatan.

Kemudian hasil pemeriksaan akan disampaikan kepada pemilik gedung dalam bentuk rekomendasi hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan ke depan.

"Untuk tahap selanjutnya, pemeriksaan akan dilakukan sebanyak dua kali dalam sebulan dengan menyasar pada fasilitas umum dan fasilitas publik yakni Pasar Kramat Jati, Apartemen Kalibata City, RSUD Koja, dan SMAN 99 Jakarta," terang Isnawa.

Sebagai informasi tambahan, Satgas Terpadu pun akan berkolaborasi dengan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan untuk melakukan penilaian terhadap keselamatan kebakaran pada bangunan gedung dengan memeriksa beberapa aspek seperti sistem proteksi kebakaran aktif dan pasif, sarana penyelamatan jiwa, akses pemadam kebakaran, dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG). (Asp)

Baca Juga:

Heru Budi Bahas Teknologi Digital saat Bertemu Gubernur New South Wales

#Heru Budi Hartono #DKI Jakarta #Gempa
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
579 Ribu Orang Jakarta Obesitas, Saatnya Pemerintah Gencarkan Kampanye Kurangi Gula
Masyarakat banyak mengonsumsi makanan serta minuman yang mengandung kadar lemak, gula, dan garam tinggi.
Dwi Astarini - 2 jam, 49 menit lalu
579 Ribu Orang Jakarta Obesitas, Saatnya Pemerintah Gencarkan Kampanye Kurangi Gula
Indonesia
Satu Rumah Sakit dan Bandara Terdampak Gempa di Kota Tarakan
BNPB menyatakan gempa bumi ini menyebabkan beberapa bangunan mengalami kerusakan ringan hingga sedang.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 05 November 2025
Satu Rumah Sakit dan Bandara Terdampak Gempa di Kota Tarakan
Indonesia
DPRD DKI Akui Ada Pemangkasan Subsidi Transportasi Jakarta Tahun Depan
Namun, besaran penurunan anggaran belum bisa dipastikan.
Dwi Astarini - Rabu, 05 November 2025
DPRD DKI Akui Ada Pemangkasan Subsidi Transportasi Jakarta Tahun Depan
Indonesia
Surat Pendaftaran Ulang Ditolak, Pemprov DKI bakal Kirim ke RT/RW
Langkah ini dilakukan agar tidak ada pedagang yang mengaku belum mendapat informasi terkait dengan penataan, terutama bagi mereka yang tidak aktif memantau media sosial.
Dwi Astarini - Rabu, 05 November 2025
Surat Pendaftaran Ulang Ditolak, Pemprov DKI bakal Kirim ke RT/RW
Indonesia
Pramono Ingin Kota Tua Jadi Etalase Bagi Seni dan Budaya
Pemerintah DKI Jakarta akan menggandeng seniman-seniman dari kampus IKJ untuk menunjukan keahliannya di panggang Kota Tua.
Dwi Astarini - Rabu, 05 November 2025
Pramono Ingin Kota Tua Jadi Etalase Bagi Seni dan Budaya
Indonesia
Dishub DKI Ingin Wujudkan Transportasi Lebih Hijau, Efisien, dan Inklusif
DKI Jakarta kini menempatkan Transjakarta sebagai tulang punggung mobilitas warga sekaligus model integrasi nasional.
Dwi Astarini - Rabu, 05 November 2025
Dishub DKI Ingin Wujudkan Transportasi Lebih Hijau, Efisien, dan Inklusif
Indonesia
Revolusi Transportasi Jakarta: Transjakarta Jadi Penggerak Kota Hijau dan Cerdas
Konsep keberlanjutan Transjakarta dirumuskan dalam tiga nilai utama, yaitu bersih, berdaya, dan bestari.
Dwi Astarini - Rabu, 05 November 2025
 Revolusi Transportasi Jakarta: Transjakarta Jadi Penggerak Kota Hijau dan Cerdas
Indonesia
Penyelidikan Penemuan 2 Kerangka Manusia Misterius di Kwitang Diambil Alih Polda Metro, Disebut Segera Terungkap
Pengambilalihan kasus dilakukan agar penyelidikan bisa berjalan lebih komprehensif mengingat kompleksitas temuan dan perlunya pemeriksaan forensik yang mendalam.
Dwi Astarini - Selasa, 04 November 2025
Penyelidikan Penemuan 2 Kerangka Manusia Misterius di Kwitang Diambil Alih Polda Metro, Disebut Segera Terungkap
Indonesia
Pramono Janji Perbaiki Tanggul Baswedan yang Jebol 40 Meter
Perbaikan itu hanya sebagai upaya penanganan jangka pendek.
Dwi Astarini - Selasa, 04 November 2025
Pramono Janji Perbaiki Tanggul Baswedan yang Jebol 40 Meter
Indonesia
Pemprov DKI bakal Lakukan Modifikasi Cuaca 25 Hari Mendatang, Tegaskan Dananya masih Ada
Pramono memastikan Pemprov DKI masih memiliki anggaran untuk mofidikasi cuaca dengan biaya mencapai Rp 200 juta sekali pelaksanaan.
Dwi Astarini - Selasa, 04 November 2025
Pemprov DKI bakal Lakukan Modifikasi Cuaca 25 Hari Mendatang, Tegaskan Dananya masih Ada
Bagikan