Hasto Sebut TPN dan JK Punya Kepentingan Sama di Pilpres 2024

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 22 Desember 2023
Hasto Sebut TPN dan JK Punya Kepentingan Sama di Pilpres 2024

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (kanan) di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Jumat (22/12/2023). (ANTARA/Devi Nindy)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Presiden (Wapres) ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) memutuskan mendukung paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024.

Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto menyebut, pihaknya dengan JK punya kepentingan yang sama meskipun berbeda kubu pada Pilpres 2024.

Dia berkata demikian, saat ditanya awak media di kantor DPP PDI Perjuangan (PDIP), Menteng, Jakarta, Jumat (22/12), soal JK yang memutuskan mendukung Anies-Muhaimin.

Baca Juga:

TKN Harap JK Lontarkan Komentar Adem Pasca-Dukung Pasangan AMIN

"Kami punya kepentingan yang sama bagaimana Pemilu ini bisa berjalan dengan demokratis tanpa intimidasi, tanpa penggunaan aparatur negara, sehingga netralitas dari seluruh penyelenggara pemilu, seluruh aparatur negara, politik tanpa intimidasi, itu yang menjadi concern bersama dengan Pak Jusuf Kalla," kata Hasto.

Soal dukungan JK pada Pilpres 2024, Hasto memahami eks Ketum Golkar itu memiliki hubungan yang panjang dengan Anies.

"Kalau Pak JK kan memang punya emotional bonding dengan Pak Anies. Ini sejak Pak Anies menjabat sebagai rektor di Universitas Paramadina. Kami memahami hubungan historis tersebut," ujarnya.

Baca Juga:

Budiman Sudjatmiko Nilai Dukungan JK ke AMIN Tidak Banyak Pengaruh

Sebelumnya, JK resmi menyatakan mendukung kandidat nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) di Pilpres 2024. Dikatakan JK, Anies termasuk muridnya di dunia politik dan cepat belajar untuk menyelesaikan setiap problem.

Mantan Ketum Golkar itu mengatakan, Indonesia membutuhkan sosok presiden yang memahami soal ekonomi. Terlebih ekonomi dunia menjadi tidak terkendali menyusul konflik dan perang antarnegara, sehingga Indonesia membutuhkan pemimpin yang paham dasar-dasar ekonomi. (Pon)

Baca Juga:

TKN Tak Kaget JK Dukung AMIN di Pilpres 2024

#Hasto Kristiyanto #Jusuf Kalla #Pilpres 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
MK tak Terima Gugatan Syarat Pendidikan Gibran, Apa Alasannya?
Mahkamah Konstitusi menolak gugatan syarat pendidikan Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka. Lalu, apa alasannya?
Soffi Amira - Rabu, 07 Oktober 2026
MK tak Terima Gugatan Syarat Pendidikan Gibran, Apa Alasannya?
Indonesia
Dari AS hingga Asia, Forum CALD Soroti Gelombang Populisme dan Kemunduran Demokrasi
Demokrasi menghadapi tantangan serius ketika kekuasaan politik dan ekonomi semakin terkonsentrasi, kepercayaan publik terhadap institusi melemah, ketimpangan membesar, serta populisme mendapatkan ruang untuk berkembang.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Dari AS hingga Asia, Forum CALD Soroti Gelombang Populisme dan Kemunduran Demokrasi
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
Sambut 1 Abad Sumpah Pemuda, PDIP Luncurkan Wadah Aspirasi Pemuda 'Public Pulse 28'
Gagasan Public Pulse 28 sejatinya telah dirintis sejak 2024 sebagai ruang dialektika berkala.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Sambut 1 Abad Sumpah Pemuda, PDIP Luncurkan Wadah Aspirasi Pemuda 'Public Pulse 28'
Indonesia
PDIP Menyeru ke NU untuk Tetap Jadi Penjaga Moral Bangsa, Bebas dari Kooptasi Kekuasaan
NU telah ikut membentuk DNA Indonesia bersama PNI, Muhammadiyah, dan seluruh komponen bangsa lainnya. 

Dwi Astarini - Sabtu, 25 Juli 2026
PDIP Menyeru ke NU untuk Tetap Jadi Penjaga Moral Bangsa, Bebas dari Kooptasi Kekuasaan
Indonesia
PDIP Tagih Jawaban BGN soal Data Kader Diduga Ikut Proyek MBG
PDIP kirim surat setelah adanya pernyataan dari petinggi BGN yang menyebut hampir seluruh partai politik terlibat dalam pengadaan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Frengky Aruan - Minggu, 19 Juli 2026
PDIP Tagih Jawaban BGN soal Data Kader Diduga Ikut Proyek MBG
Indonesia
JK Ungkap Hasil Pertemuan dengan Prabowo, Bahas Proyek Energi Raksasa Senilai Rp 70 Triliun
JK membeberkan hasil pertemuan dengan Prabowo. Salah satu agenda utama yang dibahas adalah percepatan proyek energi nasional bernilai hingga Rp 70 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 Juni 2026
JK Ungkap Hasil Pertemuan dengan Prabowo, Bahas Proyek Energi Raksasa Senilai Rp 70 Triliun
Indonesia
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
PSI beralasan kasus yang menyeret Grace bukan urusan partai karena melibatkan pernyataan yang menjadi tanggung jawab pribadi.
Wisnu Cipto - Rabu, 06 Mei 2026
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Indonesia
Disinggung Jusuf Kalla soal Peran Jadi Presiden, Jokowi: Saya Bukan Siapa-siapa, Cuma Orang Kampung
Presiden ke-7 RI, Jokowi, menanggapi statement Jusuf Kalla. Ia menyebut bahwa Jokowi menjadi presiden berkat dirinya.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
Disinggung Jusuf Kalla soal Peran Jadi Presiden, Jokowi: Saya Bukan Siapa-siapa, Cuma Orang Kampung
Bagikan