Hasil Survei IndEX: Kepuasan Publik pada Jokowi Jadi Faktor Penentu Pilpres 2024

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 09 November 2023
Hasil Survei IndEX: Kepuasan Publik pada Jokowi Jadi Faktor Penentu Pilpres 2024

Survei kepuasan publik versi Indonesia Elections and Strategic (IndEX) Research. ANTARA/HO-indEX

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Lembaga survei Indonesia Elections and Strategic (indEX) Research mengatakan sosok Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menjadi salah satu faktor yang menentukan dalam Pilpres 2024, berkat tingginya kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan di era Jokowi.

Survei indEX menunjukkan 82,3 persen publik puas dipimpin Jokowi, dengan 12,3 persen diantaranya merasa sangat puas. Hanya 16,0 persen menyatakan tidak puas, dengan 1,8 persen sangat tidak puas, dan sisanya tidak tahu/tidak jawab 1,7 persen.

Baca Juga:

6 Pahlawan Nasional Baru yang Ditetapkan Presiden Jokowi

Meskipun belum tentu capres yang didukung Jokowi bakal menang mutlak, dukungannya bisa mengancam peluang capres-cawapres rivalnya.

"Tingginya approval rating menempatkan Jokowi sebagai figur penentu dalam ajang Pilpres mendatang," kata Direktur Eksekutif indEX Research Vivin Sri Wahyuni dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Posisi strategis Jokowi sebagai kepala negara dengan approval rating yang sangat tinggi memberi peluang besar bagi capres-cawapres yang didukungnya bakal menang dalam perhelatan Pilpres.

Meskipun tetap netral, tetapi arah dukungan Istana tetap bisa menggerakkan dukungan dari publik.

"Pada akhirnya pilihan publik di bilik suaralah yang akan menentukan, sekaligus menjadi hakim atas manuver elite-elite politik," ujar Vivin.

Vivin mengatakan mengatakan Jokowi pernah mengatakan bahwa kepemimpinan nasional pada tiga periode mendatang akan sangat menentukan arah masa depan Indonesia.

Jika keberlanjutan bisa dipertahankan dan semakin kuat, jalan kian terbuka lebar bagi Indonesia untuk mencapai cita-cita menjadi negara maju.

"Pilpres 2024 menjadi momentum strategis bagi bangsa Indonesia melalui penentuan figur kepemimpinan nasional berikutnya,” tutur Vivin.

Lebih lanjut Vivin mengatakan PDI Perjuangan yang mendominasi dua periode pemerintahan Jokowi kini berada pada titik persimpangan dan drama politik Tanah Air semakin mendekati puncak dengan adu kuat dua figur kingmaker di tubuh PDIP, yakni Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo.

Baca Juga:

Menantu Jokowi dan Relawannya Tegaskan Dukung Prabowo - Gibran

Arah dukungan Jokowi juga dinilai semakin mengkristal setelah Prabowo menggandeng putera sulungnya yang masih menjabat Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawapres yang bakal mendampingi dalam Pilpres.

Sebelumnya adik Gibran, Kaesang Pangarep, juga didapuk sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dikenal sebagai pendukung kuat Jokowi. Sudah sejak lama PSI mengincar Kaesang bergabung sebagai kader untuk memperkuat posisi partai non-parlemen tersebut.

Namun hal itu membuat Jokowi dipandang tidak sejalan dengan Megawati yang mendukung pencapresan Ganjar Pranowo. PDIP kemudian memilih Menko Polhukam Mahfud MD sebagai bacawapres pendamping Ganjar.

Jika dikilas balik, dukungan bulat PDIP terhadap Ganjar relatif baru diberikan pada April lalu. Keputusan itu diambil setelah elektabilitas PDIP dan Ganjar terjun bebas akibat heboh penolakan atas kehadiran timnas Israel dalam Piala Dunia U20.

PDIP sebelumnya setengah hati mengusung Ganjar, bahkan gubernur Jawa Tengah itu pernah mendapat sanksi karena menyatakan akan maju sebagai capres. Dukungan terhadap Ganjar justru muncul dari partai-partai lain, termasuk Jokowi yang kerap bersikap cawe-cawe.

Jokowi juga awalnya mendorong penyatuan antara kubu Prabowo dan Ganjar dalam Pilpres demi menjamin keberlanjutan program-program pembangunan. Namun Mega menolak jika Ganjar hanya sebatas menjadi cawapres, sedangkan Prabowo juga ngotot ingin tetap sebagai capres.

Kini kedua pasangan capres-cawapres, Ganjar-Mahfud dan Prabowo-Gibran, telah mendaftar ke KPU untuk berlaga di Pilpres 2024 mendatang.

Survei IndEX Research dilakukan pada 26-31 Oktober 2023 terhadap 1200 orang mewakili semua provinsi. Responden dipilih secara acak bertingkat (multistage random sampling) dan diwawancara tatap muka. Margin of error survei sebesar 2,9 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen. (*)

Baca Juga:

Jokowi Sebut Pemilu 2024 Sulit untuk Diintervensi

#Joko Widodo #Presiden Joko Widodo #Survei #Pilpres #Pilpres 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
Sekjen PDIP: Tantangan Pemerintahan Prabowo Warisan Era Jokowi
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai tantangan yang dihadapi Presiden Prabowo Subianto merupakan warisan dari pemerintahan Jokowi.
Wisnu Cipto - Senin, 01 Juni 2026
Sekjen PDIP: Tantangan Pemerintahan Prabowo Warisan Era Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Dinobatkan Jadi Alumni Terbaik UGM
Beredar informasi yang menyebut Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dinobatkan sebagai lulusan terbaik UGM. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 27 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Dinobatkan Jadi Alumni Terbaik UGM
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pembuat Ijazah Jokowi Buat Pengakuan soal Adanya Modifikasi
Beredar informasi yang menyebut, pembuat ijazah Jokowi muncul ke publik dan membuat pengakuan.
Frengky Aruan - Sabtu, 09 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pembuat Ijazah Jokowi Buat Pengakuan soal Adanya Modifikasi
Indonesia
Survei NRI: Elektabilitas Gerindra Meroket 27,25 Persen, Dampak Kepuasan Publik pada Prabowo-Gibran
Survei yang berlangsung pada 13–22 April 2026 ini melibatkan 1.200 responden di 38 provinsi melalui metode multi-stage random sampling
Angga Yudha Pratama - Rabu, 06 Mei 2026
Survei NRI: Elektabilitas Gerindra Meroket 27,25 Persen, Dampak Kepuasan Publik pada Prabowo-Gibran
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
Kabar Jokowi 'Caplok' Partai NasDem, Jubir PSI Bestari: Tidak Benar, Coba Bentuk Opini Publik Negatif
Jubir PSI yang merupakan mantan kader NasDem heran Jokowi selalu disebut-sebut.
Frengky Aruan - Senin, 13 April 2026
Kabar Jokowi 'Caplok' Partai NasDem, Jubir PSI Bestari: Tidak Benar, Coba Bentuk Opini Publik Negatif
Indonesia
Bantah Isu Ambil Alih NasDem, Jokowi: Jangan Menuduh yang Tidak Benar
Jokowi membantah isu ingin mengambil alih Partai NasDem dan NasDem Tower. Ia menegaskan tudingan tersebut tidak benar dan tidak masuk akal.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 April 2026
Bantah Isu Ambil Alih NasDem, Jokowi: Jangan Menuduh yang Tidak Benar
Indonesia
Rismon Sianipar Harus Memohon Langsung ke Jokowi, Restorative Justice-nya Masih Dikaji
Polda Metro Jaya mengungkapkan syarat utama yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, sehingga restorative justice Rismon Sianipar bisa terpenuhi
Frengky Aruan - Minggu, 12 April 2026
Rismon Sianipar Harus Memohon Langsung ke Jokowi, Restorative Justice-nya Masih Dikaji
Indonesia
Jokowi Bantah Kasih Rp 50 Miliar untuk Restorative Justice, Sebut tak Masuk Akal
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, membantah isu memberikan Rp 50 miliar untuk restorative justice. Ia mengatakan, hal tersebut tak masuk akal.
Soffi Amira - Sabtu, 11 April 2026
Jokowi Bantah Kasih Rp 50 Miliar untuk Restorative Justice, Sebut tak Masuk Akal
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Buang Anggaran, Jokowi Tidak Setuju Program Koperasi Merah Putih
Jokowi melarang Purbaya membangun program Koperasi Merah Putih karena lebih baik anggarannya diberikan kepada rakyat.
Frengky Aruan - Rabu, 08 April 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Buang Anggaran, Jokowi Tidak Setuju Program Koperasi Merah Putih
Bagikan