Soffi Amira
MerahPutih.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, mendorong pemerintah segera mengambil langkah strategis guna mengantisipasi potensi kenaikan harga tiket pesawat menyusul lonjakan harga avtur dunia yang dilaporkan mencapai hingga 80 persen.
Menurut Rivqy, kenaikan harga avtur sebagai komponen utama biaya operasional maskapai berpotensi langsung berdampak pada tarif penerbangan.
Jika tidak diantisipasi secara serius, kondisi ini dapat menekan daya beli masyarakat serta mengganggu pemulihan sektor pariwisata dan konektivitas antarwilayah.
“Kita tidak bisa membiarkan mekanisme pasar berjalan tanpa pengawasan dalam situasi ekstrem seperti ini. Pemerintah perlu hadir untuk memastikan kenaikan biaya tidak sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat,” ujar Rivqy di Jakarta, Jumat (3/4).
Baca juga:
DPR Ingatkan Risiko Finansial Pertamina akibat Penahanan Harga BBM
Ia juga menambahkan bahwa kenaikan harga avtur di tengah eskalasi global memang menjadi tantangan yang sulit dihindari. Namun demikian, menurutnya, dampaknya terhadap harga tiket pesawat tetap bisa dikelola.
“Dalam konteks global saat ini, kenaikan harga avtur memang tidak mudah dihindari. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa mencegah dampaknya terhadap harga tiket. Pemerintah harus hadir karena mobilitas masyarakat Indonesia, dengan kondisi geografis kepulauan, sangat bergantung pada transportasi udara,” tegasnya.
Rivqy juga menyoroti bahwa krisis avtur telah melanda sejumlah negara, salah satunya Vietnam, yang bahkan harus memangkas jadwal penerbangan secara ekstrem akibat keterbatasan pasokan dan lonjakan harga. Menurutnya, kondisi serupa tidak boleh terjadi di Indonesia.
“Kita harus belajar dari negara lain. Krisis avtur sampai memaksa pengurangan penerbangan secara drastis adalah peringatan serius. Indonesia tidak boleh mengalami hal yang sama,” ujarnya.
Baca juga:
Pemerintah Diminta Percepat Pembenahan Transportasi Publik Demi Tekan Konsumsi BBM
Ia menekankan bahwa sektor transportasi udara memiliki peran vital dalam mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi ekonomi nasional, terutama di negara kepulauan seperti Indonesia.
Ketua Umum DKP Panji Bangsa itu menilai bahwa kondisi ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap struktur biaya penerbangan nasional, termasuk ketergantungan terhadap avtur impor dan efisiensi operasional maskapai.
“Kita perlu melihat ini secara komprehensif, bukan hanya jangka pendek, tetapi juga bagaimana membangun ketahanan energi sektor penerbangan ke depan,” tambahnya.
Sebagai langkah konkret, Rivqy mengusulkan Pemerintah dapat mempertimbangkan pemberian subsidi terbatas atau insentif fiskal bagi maskapai untuk menahan lonjakan tarif tiket dalam jangka pendek.
Baca juga:
Kementerian ESDM Diminta Tetapkan Kriteria Tegas Penerima BBM Subsidi
Ia juga mendorong peningkatan kapasitas produksi avtur dalam negeri serta efisiensi distribusinya untuk menekan biaya logistik.
Selain itu, Rivqy menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara perusahaan penerbangan pelat merah dan maskapai swasta di Indonesia guna menjaga stabilitas industri di tengah tekanan global.
“Kolaborasi antara maskapai BUMN dan swasta harus diperkuat agar industri penerbangan nasional lebih tangguh menghadapi krisis,” jelasnya.
Rivqy berharap pemerintah dapat bergerak cepat dan responsif agar dampak kenaikan harga avtur global tidak membebani masyarakat secara berlebihan.
"Yang kita jaga bukan hanya industri penerbangan, tetapi juga aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi yang terjangkau,” pungkasnya. (Pon)
