Harapan Pemilih dengan Status Gangguan Jiwa kepada Presiden Baru

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Kamis, 15 Februari 2024
Harapan Pemilih dengan Status Gangguan Jiwa kepada Presiden Baru

Terdapat 250 pemilih berstatus ODGJ sekaligus warga binaan di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3 di Jakarta. ANTARA/Hana Kinarina

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemilih berstatus orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) binaan Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3 menyampaikan harapan khusus bagi presiden dan wakil presiden yang nantinya terpilih usai memberikan hak suara secara langsung pada Pemilu 14 Februari 2024.

Warga binaan bernama Maruli (54 tahun) berharap agar siapapun presiden yang terpilih kelak tetap memperhatikan kaum disabilitas, terkhusus ia dan teman-teman-temannya yang memiliki gangguan kejiwaan dan selalu dikucilkan.

Baca Juga:

Prabowo-Gibran Juara di TPS Orang dengan Gangguan Jiwa



“Perhatikan kami yang disabilitas, khususnya yang ada di panti-panti seperti ini, karena banyak yang masih takut dengan ODGJ, bahkan dijauhi,” kata Maruli di Jakarta, Rabu (14/2).

Maruli juga berharap presiden terpilih nanti memikirkan kehidupan rakyat ketimbang urusan pribadi maupun keluarga, sehingga perbaikan yang dikampanyekan menjadi kenyataan, seperti penurunan harga kebutuhan pangan, stabilnya harga tukar rupiah terhadap dolar. Presiden baru juga diharapkan gencar membuka lapangan pekerjaan, sehingga angka pengangguran dapat menurun.

“Kalau harapan untuk presiden, ya kalau bisa memikirkan rakyat, terus memikirkan kehidupan rakyat. Harga pangan jangan mahal, harga kebutuhan jangan mahal-mahal. Nilai tukar dolar AS tolong distabilkan, jangan terlalu tinggi,” ujar Maruli.

Baca Juga:

Uskup Agung Jakarta Minta Warga Terima Hasil Pemilu 2024



Warga binaan lainnya, Petronela (35 tahun) juga menyampaikan harapan senada untuk presiden baru agar betul-betul peduli dan mendahulukan kepentingan rakyat. Dia berharap presiden yang baru dapat lebih sering berkunjung ke panti-panti sosial, seperti Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3, sehingga kebutuhan kaum difabel, apalagi ODGJ lebih mendapatkan perhatian.

Dikutip dari Antara, sebanyak 250 pemilih berstatus ODGJ warga binaan Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3 telah memberikan hak suara pada Pemilu 14 Februari sejak pukul 08.30 WIB. Dengan menggunakan kaos seragam pink, ungu, hijau yang telah ditentukan oleh petugas panti, ratusan warga binaan tersebut tertib menunggu panggilan untuk masuk ke bilik suara. (*)

Baca Juga:

Ada Tuduhan Curang, Prabowo: Risiko Perjalanan Sejarah

#Pemilu 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Wisnu Cipto

Jurnalis dan penulis profesional selama dua dekade di industri media, mulai dari koran, televisi, hingga konten digital. Lulusan FISIP UI terlatih merangkai kata-kata terkait isu sosial-budaya-politik-hukum secara akurat dan relevan bagi pembaca, dengan kiblat kode etik jurnalistik dan verifikasi-verifikasi-verifikasi ... Pemegang sertifikasi kompetensi dari Lembaga Pers Dr.Soetomo (LPDS), yang coba terus belajar berkarya dengan 'hati'.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Aturan Baru, ASN Wajib Pakai Baju Biru Muda Khas Prabowo saat Kampanye Pilpres 2024
Kemenag Kabupaten Jombang menegaskan informasi mengenai aturan pakaian dinas ASN berwarna biru muda merupakan hoaks.
Dwi Astarini - Jumat, 06 Februari 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Aturan Baru, ASN Wajib Pakai Baju Biru Muda Khas Prabowo saat Kampanye Pilpres 2024
Indonesia
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
DKPP mengungkap 31 perkara politik uang selama Pemilu dan Pilkada 2024. Hal itu diungkapkan Anggota Dewan DKPP, Ratna Dewi Pettatolo.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
Indonesia
Surat Suara Bekas Pemilu 2024 Laku Dijual Rp 210 Juta dalam Lelang Daring
Seluruh hasil lelang surat suara bekas itu akan disetor ke Kas Negara.
Wisnu Cipto - Senin, 24 Maret 2025
Surat Suara Bekas Pemilu 2024 Laku Dijual Rp 210 Juta dalam Lelang Daring
Indonesia
DKPP akan Luncurkan IKEPP 24 Oktober 2024
IKEPP adalah instrumen pengukuran untuk memetakan secara kuantitatif dan kualitatif kepatuhan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).
Dwi Astarini - Rabu, 09 Oktober 2024
DKPP akan Luncurkan IKEPP 24 Oktober 2024
Indonesia
Artis Jadi Ketua Tim Sukses Pilkada Hanya Buat Naikkan Popularitas
Para artis yang menjadi ketua timses sebaiknya harus mengerti harapan dan cita-cita masyarakat daerah tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 13 September 2024
Artis Jadi Ketua Tim Sukses Pilkada Hanya Buat Naikkan Popularitas
Berita Foto
Suka Cita Rayakan Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Nasdem Fatimah Tania Nadira Alatas berfoto bersama keluarga usai mengikuti Rapat Paripurna pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta masa jabatan 2024-2029 di Gedung DPRD Jakarta, Senin (26/8/2024).
Didik Setiawan - Senin, 26 Agustus 2024
Suka Cita Rayakan Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029
Indonesia
Puan Sebut Pemilu 2024 Harus Menjadi Koreksi
"Rakyat tidak dapat disalahkan atas pilihannya, apa pun yang mendasari pertimbangannya," urai Puan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 16 Agustus 2024
 Puan Sebut Pemilu 2024 Harus Menjadi Koreksi
Indonesia
Puan Sesalkan Rakyat tidak Pernah Benar-Benar Berkuasa
Konstitusi Indonesia telah meletakkan prinsip dasar berdemokrasi yaitu bahwa kedaulatan harusnya berada di tangan rakyat.
Wisnu Cipto - Jumat, 16 Agustus 2024
Puan Sesalkan Rakyat tidak Pernah Benar-Benar Berkuasa
Indonesia
Jamin Keselamatan Petugas Ad Hoc di Pilkada, Pemprov DKI Diminta Gandeng BPJS
Mereka perlu diberikan jaminan keselamatan kerja berupa dana santunan kematian hingga beasiswa untuk dua orang anak.
Dwi Astarini - Jumat, 26 Juli 2024
Jamin Keselamatan Petugas Ad Hoc di Pilkada, Pemprov DKI Diminta Gandeng BPJS
Indonesia
Tak Setorkan LHKPN, 6.969 Caleg Terpilih Pemilu 2024 Berpotensi Gagal Dilantik
Batas waktu untuk caleg terpilih melaporkan harta kekayaannya 21 hari sebelum pelantikan pada 1 Oktober 2024.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Juli 2024
Tak Setorkan LHKPN, 6.969 Caleg Terpilih Pemilu 2024 Berpotensi Gagal Dilantik
Bagikan