Hanura Tolak Pelantikan Ade Komarudin sebagai Ketua DPR

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Senin, 11 Januari 2016
Hanura Tolak Pelantikan Ade Komarudin sebagai Ketua DPR

Anggota DPR Fraksi Hanura Dadang Rusdiana. (Foto: Facebook/H. Dadang Rusdiana SE. MSi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Penolakan Ade Komarudin sebagai Ketua DPR menggantikan Setya Novanto ditentang oleh Fraksi Partai Hanura. Hal itu disampaikan oleh Dadang Rusdiana, Sekretaris Fraksi Hanura, di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (11/1).

"Jangan (dilantik) sekarang, lebih baik Rabu atau Kamis," kata Sekretaris Fraksi Hanura ini.

Namun, penolakan pelantikan ketua DPR pengganti Setya Novanto oleh Hanura bukan soal sosok Ade, melainkan persoalan legal standing rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang akan digelar oleh pimpinan DPR tersebut.

"Bamus ini legal standing-nya tidak jelas. Tidak bisa putuskan apa-apa. Sidang paripurna sekarang kan untuk buka masa sidang dulu, baru ada Bamus," ujarnya.

Selain persoalan legal standing Bamus, Dadang juga mengatakan jika beberapa pihak masih mengangkat wacana revisi Undang-Undang MD3. Dengan alasan itu, Dadang menyarankan pelantikan ketua DPR baru tidak dilakukan saat ini.

Diketahui, sebelum gelar rapat Bamus, Plt Ketua DPR Fadli Zon menekankan rapat Bamus dengan pimpinan DPR akan membahas terkait pelatikan dua politisi PDI Perjuangan yang menggantikan Tjahjo Kumolo dan Pramono Anung. Selain itu, Fadli juga menyampaikan dalam rapat Bamus tersebut akan membahas rencana pelantikan Ade Komarudin sebagai Ketua DPR pengganti Novanto.

Diketahui, Ade Komarudin adalah Ketua Fraksi Golkar yang ditunjuk Golkar kubu Munas Bali pimpinan Aburizal Bakrie, sebagai Ketua DPR pengganti Setya Novanto yang mengundurkan diri beberapa waktu lalu terkait soal "papa minta saham". Walaupun demikian, penunjukan Ade sebagai pengganti Novanto tersebut masih mendapatkan pertentangan dari Golkar kubu Munas Ancol pimpinan Agung Laksono. (dit)


BACA JUGA:

  1. Klarifikasi Fahri Hamzah Soal Pencopotan dari Wakil Ketua DPR
  2. Fahri Hamzah Dukung Orangnya Ical Jadi Ketua DPR
  3. Sudirman Said Jawab Tudingan Fahri Hamzah Soal Freeport
  4. Fahri Hamzah Ungkap Presiden Tolak Freeport Saat di Amerika
  5. Fahri Hamzah Serang Balik Sudirman Said karena Lecehkan Kehormatan DPR
#Ketua DPR RI #Hanura #Ade Komarudin
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Berita
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Puan Maharani meminta pemerintah memaksimalkan pencarian rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan sekitar Anak Krakatau, Selat Sunda.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Indonesia
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Puan Maharani mengingatkan tingginya ancaman gempa di Indonesia dan mendorong pemerintah memperkuat kesiapsiagaan serta penanganan bencana terpadu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 08 September 2026
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Indonesia
Puan Buka Masa Persidangan DPR, Kasus Hukum hingga BPJS yang Jadi Sorotan
Puan Maharani membuka Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2026-2027. Sejumlah isu disorot, mulai kasus hukum, lapangan kerja, pendidikan hingga BPJS Kesehatan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 14 Agustus 2026
Puan Buka Masa Persidangan DPR, Kasus Hukum hingga BPJS yang Jadi Sorotan
Indonesia
Hanura Siap Hadapi Berapa Pun Ambang Batas Parlemen Pemilu 2029
Besaran angka ambang batas bukan satu-satunya tolok ukur yang menentukan apakah sebuah partai bisa menembus Senayan atau tidak
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 Agustus 2026
Hanura Siap Hadapi Berapa Pun Ambang Batas Parlemen Pemilu 2029
Indonesia
Hari Anak Nasional 2026, Ketua DPR Tegaskan Anak Harus Terbebas dari Bullying
Berbagai tantangan masih dihadapi anak-anak Indonesia, mulai dari stunting, putus sekolah, kekerasan, perkawinan usia dini, eksploitasi, perundungan, hingga ancaman di ruang digital.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Hari Anak Nasional 2026, Ketua DPR Tegaskan Anak Harus Terbebas dari Bullying
Indonesia
HUT ke-80 Bhayangkara, Puan Maharani Tekankan Profesionalisme dan Akuntabilitas Polri
Puan Maharani menegaskan Hari Bhayangkara ke-80 harus menjadi momentum memperkuat legitimasi Polri melalui pelayanan profesional, transparan, dan akuntabel.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 Juli 2026
HUT ke-80 Bhayangkara, Puan Maharani Tekankan Profesionalisme dan Akuntabilitas Polri
Indonesia
Puan Maharani Soroti 200 Ribu Anak Terpapar Judi Online: Sudah Darurat Nasional
Puan Maharani menyebut maraknya anak terpapar judi online sebagai alarm darurat nasional dan ancaman serius bagi masa depan generasi Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 22 Mei 2026
Puan Maharani Soroti 200 Ribu Anak Terpapar Judi Online: Sudah Darurat Nasional
Indonesia
Ketua DPR Tekankan APBN 2027 Jangan Hanya Sekadar Angka, Tapi Harus Menyejahterakan Rakyat
Ketua DPR RI menegaskan APBN 2027 harus menjadi instrumen nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Ketua DPR Tekankan APBN 2027 Jangan Hanya Sekadar Angka, Tapi Harus Menyejahterakan Rakyat
Indonesia
Kasus FH UI Jadi Sorotan Publik, Puan: Kekerasan Seksual Harus Ditindak Tegas
Puan Maharani menegaskan tak boleh ada kekerasan seksual di kampus. Ia soroti kasus dugaan pelecehan di FH UI dan minta penanganan adil serta transparan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 16 April 2026
Kasus FH UI Jadi Sorotan Publik, Puan: Kekerasan Seksual Harus Ditindak Tegas
Indonesia
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Hal terpenting dalam proses revisi undang-undang krusial itu adalah memastikan pemilu berjalan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 April 2026
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Bagikan