Hantavirus Sudah Masuk Indonesia, Pemerintah Diminta Siaga Satu

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
Hantavirus Sudah Masuk Indonesia, Pemerintah Diminta Siaga Satu

MV Hondius. (foto: Oceanwide Expedition)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Kasus hantavirus di kapal pesiar MV Hondius yang memicu perhatian Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menjadi pengingat serius terhadap ancaman penyakit zoonosis global. Untuk itu, pemerintah dan masyarakat diharap bisa meningkatkan kewaspadaan mengingat virus ini memiliki tingkat fatalitas tinggi dan risiko penularan nyata di wilayah Indonesia.

Wabah hantavirus strain Andes di kapal pesiar MV Hondius menyebabkan tiga orang meninggal dunia dan sejumlah lainnya masuk kategori terduga infeksi (suspect).

WHO saat ini tengah melakukan pelacakan lintas negara karena strain Andes merupakan satu-satunya jenis hantavirus yang dapat menular antarmanusia. Peristiwa ini harus menjadi alarm bagi Indonesia agar tidak menganggap remeh penyakit yang sering dianggap langka tersebut.

Baca juga:

Taipei Umumkan Satu Orang Meninggal Diduga Akibat Hantavirus

“Peristiwa di kapal MV Hondius harus menjadi alarm bagi seluruh negara, termasuk Indonesia. Kita tidak boleh menganggap hantavirus sebagai ancaman jauh atau penyakit langka yang tidak relevan bagi Indonesia,” ujar Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, Senin (11/5).

Indonesia menghadapi faktor risiko besar akibat kepadatan penduduk dan populasi tikus yang tinggi di area permukiman.

Data Kementerian Kesehatan menunjukkan terdapat sedikitnya 23 kasus hantavirus jenis Seoul Virus dalam tiga tahun terakhir dengan manifestasi demam berdarah disertai sindrom ginjal (HFRS). Dari jumlah tersebut, tiga pasien dilaporkan meninggal dunia akibat komorbid dan kegagalan multi organ.

Penguatan Sistem Kesehatan dan Sanitasi

Penularan hantavirus umumnya terjadi melalui inhalasi partikel udara yang terkontaminasi urin, feses, atau air liur tikus. Edy menilai penyakit ini sering luput dari perhatian karena gejalanya menyerupai demam berdarah, tifus, hingga leptospirosis.

Guna mengantisipasi lonjakan kasus, legislatif mendorong penguatan sistem kewaspadaan dini melalui pendekatan One Health yang mengintegrasikan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan.

Baca juga:

23 Kasus Hantavirus di Indonesia Sejak 2024, DPR Dorong Metode One Health

“Ini menunjukkan bahwa hantavirus bukan sekadar ancaman teoritis. Virusnya sudah ada di Indonesia dan kasusnya nyata. Persoalannya, penyakit ini sering tidak terdeteksi karena gejalanya mirip demam berdarah,” tegas Politikus PDI Perjuangan tersebut.

Langkah strategis yang perlu segera diambil meliputi perluasan surveilans demam akut, peningkatan kapasitas laboratorium PCR di rumah sakit rujukan, serta pengendalian populasi tikus. Masyarakat juga diimbau menggunakan alat pelindung diri seperti masker dan sarung tangan saat membersihkan area gudang atau lokasi yang banyak terdapat kotoran tikus untuk memutus rantai penularan.

#Virus #Hantavirus #Pandemi #DPR #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Komentari Kematian Calon Manajer Kopdes Merah Putih saat Pelatihan, Mereka bukan Prajurit Militer
Peristiwa ini harus menjadi bahan evaluasi serius bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan program.
Dwi Astarini - Sabtu, 27 Juni 2026
DPR Komentari Kematian Calon Manajer Kopdes Merah Putih saat Pelatihan, Mereka bukan Prajurit Militer
Indonesia
Presiden KSPSI Sebut 55.000 Buruh Terancam PHK, 1 Perusahaan Sudah Tutup Operasional
Pemerintah berjanji segera mengambil keputusan agar pasokan gas bagi sektor industri kembali normal.
Dwi Astarini - Sabtu, 27 Juni 2026
Presiden KSPSI Sebut 55.000 Buruh Terancam PHK, 1 Perusahaan Sudah Tutup Operasional
Berita Foto
Audiensi Pimpinan DPR dengan Satgas Mitigasi PHK Bahas Antisipasi Gelombang PHK
Rapat koordinasi Satgas Mitigasi PHK bersama perwakilan pemerintah dan pimpinan DPR itu membahas monitoring terhadap perusahaan yang berpotensi melakukan PHK
Didik Setiawan - Jumat, 26 Juni 2026
Audiensi Pimpinan DPR dengan Satgas Mitigasi PHK Bahas Antisipasi Gelombang PHK
Indonesia
Minyakita Berbau Solar, DPR Desak Evaluasi Produsen dan Distribusi
Proses pemeriksaan tengah dilakukan oleh aparat penegak hukum, sedangkan Kementerian Perdagangan menyerahkan penindakan kepada aparat sesuai kewenangannya.
Dwi Astarini - Jumat, 26 Juni 2026
Minyakita Berbau Solar, DPR Desak Evaluasi Produsen dan Distribusi
Indonesia
Mahasiswa Diberi Rp 20 Juta, Waka Komisi X DPR RI: jangan Dimanfaatkan untuk Politik Praktis
Siapa pun yang memberikan uang kepada mahasiswa untuk menggerakkan atau mengarahkan aksi telah merusak independensi, integritas, dan idealisme mahasiswa.
Dwi Astarini - Jumat, 26 Juni 2026
Mahasiswa Diberi Rp 20 Juta, Waka Komisi X DPR RI: jangan Dimanfaatkan untuk Politik Praktis
Indonesia
Calon Manajer Kopdes Merah Putih Meninggal, DPR: Harusnya Perbanyak Latihan Manajemen Koperasi
Latihan dasar militer seharusnya hanya diarahkan untuk membangkitkan kekompakan, disiplin pribadi, dan kebersamaan.
Dwi Astarini - Jumat, 26 Juni 2026
Calon Manajer Kopdes Merah Putih Meninggal, DPR: Harusnya Perbanyak Latihan Manajemen Koperasi
Indonesia
MSCI masih Evaluasi Status Pasar RI, DPR: Momentum Percepat Reformasi Bursa Saham
MSCI terus menyoroti beberapa aspek krusial di pasar saham Tanah Air, mulai dari transparansi kepemilikan saham, kualitas arus informasi, hingga integritas infrastruktur pasar.
Dwi Astarini - Jumat, 26 Juni 2026
MSCI masih Evaluasi Status Pasar RI, DPR: Momentum Percepat Reformasi Bursa Saham
Indonesia
DPR Desak Program Pelatihan Manajer Kopdes Dievaluasi setelah Sejumlah Peserta Meninggal Dunia
Evaluasi perlu dilakukan jika ditemukan aspek yang perlu diperbaiki dalam penyelenggaraan pelatihan.
Dwi Astarini - Kamis, 25 Juni 2026
DPR Desak Program Pelatihan Manajer Kopdes Dievaluasi setelah Sejumlah Peserta Meninggal Dunia
Indonesia
Komisi II DPR Minta Penurunan Transfer ke Daerah 2027 Sebesar Rp 300 Triliun Dikaji Ulang
Semangat otonomi daerah menunjukkan kemajuan Indonesia sangat ditentukan kemajuan provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Tanah Air. 

Dwi Astarini - Kamis, 25 Juni 2026
Komisi II DPR Minta Penurunan Transfer ke Daerah 2027 Sebesar Rp 300 Triliun Dikaji Ulang
Indonesia
Calon Manajer Koperasi Desa Meninggal saat Pelatihan, DPR Dorong Evaluasi Proses Rekrutmen
Sebelum mengikuti retret, setiap calon manajer diwajibkan menjalani tes kesehatan yang dilakukan secara independen dan profesional.
Dwi Astarini - Kamis, 25 Juni 2026
Calon Manajer Koperasi Desa Meninggal saat Pelatihan, DPR Dorong Evaluasi Proses Rekrutmen
Bagikan