Hantavirus Mulai Hantui Indonesia, Kemenkes Diminta Siagakan Fasilitas Kesehatan Nasional

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
Hantavirus Mulai Hantui Indonesia, Kemenkes Diminta Siagakan Fasilitas Kesehatan Nasional

Mengenal patogen Zoonosis. (Foto: unsplash/jan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Pemerintah diminta meningkatkan kewaspadaan nasional dan memperkuat sistem deteksi dini menyusul temuan kasus Hantavirus di sejumlah wilayah Indonesia.

Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan RI, sedikitnya tercatat 23 kasus Hantavirus dengan angka kematian mencapai tiga jiwa dalam tiga tahun terakhir yang tersebar di sembilan provinsi.

Baca juga:

Hantavirus Ancam Dunia, DPR Desak Pemerintah Siapkan Deteksi Dini

Risiko Fatalitas dan Gejala Klinis

Anggota DPR RI, Netty Prasetiyani, menyoroti tingkat fatalitas penyakit ini yang menyentuh angka 13 persen. Kondisi tersebut menuntut respons cepat dari otoritas kesehatan untuk memperkuat sistem surveilans dan edukasi kepada masyarakat luas mengenai ancaman penyakit zoonosis ini.

“Walaupun jumlah kasusnya belum besar, tingkat fatalitas yang mencapai 13 persen tidak boleh dianggap ringan. Pemerintah harus bergerak cepat memperkuat deteksi dini, surveillance, dan edukasi kesehatan masyarakat,” ujar Netty, Senin (11/5).

Penyebaran Hantavirus terjadi melalui hewan pengerat seperti tikus, di mana virus menular lewat urine, kotoran, air liur, atau debu yang terkontaminasi dan terhirup oleh manusia. Masyarakat perlu mewaspadai gejala awal yang menyerupai flu biasa, seperti demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot, mual, muntah, hingga sesak napas akut.

“Karena gejalanya mirip penyakit umum lainnya, masyarakat sering terlambat menyadari. Padahal jika kondisi memburuk, Hantavirus dapat menyerang paru-paru maupun organ tubuh lainnya dan berisiko fatal,” jelas Netty.

Penguatan Sanitasi dan Surveilans Lingkungan

Kondisi lingkungan dengan kepadatan penduduk tinggi serta pengelolaan sampah yang buruk menjadi faktor utama pendorong penyebaran Hantavirus. Netty menegaskan bahwa kesehatan masyarakat memiliki kaitan erat dengan kualitas sanitasi lingkungan dan pengendalian populasi hewan pengerat di area pemukiman.

Baca juga:

23 Kasus Hantavirus di Indonesia Sejak 2024, DPR Dorong Metode One Health

Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan perlu memastikan tenaga kesehatan di daerah terdampak memiliki kapasitas mumpuni untuk mengenali gejala secara cepat dan melakukan diagnosis dini.

Koordinasi lintas sektor bersama pemerintah daerah juga menjadi kunci dalam mengendalikan populasi tikus dan memperbaiki sistem pengelolaan limbah rumah tangga.\

“Kita tidak boleh menunggu kasus membesar baru bertindak. Prinsip kesehatan masyarakat adalah mencegah sebelum menjadi wabah,” tegasnya menutup keterangan.

#Virus #Hantavirus #Pandemi #DPR #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Berita Foto
DPR Berikan Ruang bagi Anak dalam Peringatan Hari Anak Nasional
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyerahkan cendera mata ke Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 20 November 2026
DPR Berikan Ruang bagi Anak dalam Peringatan Hari Anak Nasional
Indonesia
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Puan Maharani dan Sufmi Dasco Ahmad disebut memberi perhatian serius terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset. Hal itu disampaikan DPR.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Indonesia
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
DPR membantah pembahasan RUU Perampasan Aset tidak transparan. DPR mengungkap 87 rapat, kunjungan ke 15 provinsi, dan penyerapan aspirasi masyarakat.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
Indonesia
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Puan tidak merekomendasikan nama siapa pun untuk mengisi jabatan RI 2 itu karena yakin tokoh yang nanti dicalonkan Presiden ialah sosok terbaik.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Indonesia
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Aturan tersebut mencakup perampasan aset terkait tindak pidana maupun melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa pemidanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
DPR mendorong pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset dan badan khusus pengelola aset untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
Indonesia
RUU Perampasan Aset Bisa Pulihkan Kerugian Korban, Ada Badan Independen Pengelola
Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selama ini belum cukup menjangkau pemulihan kerugian masyarakat akibat kejahatan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 19 November 2026
RUU Perampasan Aset Bisa Pulihkan Kerugian Korban, Ada Badan Independen Pengelola
Indonesia
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
DPR resmi mengesahkan UU Perampasan Aset. Regulasi ini mengatur perampasan aset terkait tindak pidana dan tanpa pemidanaan, dengan proses melalui pengadilan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
Indonesia
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
DPR menyiapkan badan pengawas independen dalam RUU Perampasan Aset untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Simak mekanisme pengawasan yang dirancang.
Soffi Amira - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang
Menenteri (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan pandangan pemerintah terkait RUU Perampasan Aset kepada Ketua DPR Puan Maharani di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 19 November 2026
Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang
Bagikan