Hantavirus Mulai Hantui Indonesia, Kemenkes Diminta Siagakan Fasilitas Kesehatan Nasional

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
Hantavirus Mulai Hantui Indonesia, Kemenkes Diminta Siagakan Fasilitas Kesehatan Nasional

Mengenal patogen Zoonosis. (Foto: unsplash/jan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Pemerintah diminta meningkatkan kewaspadaan nasional dan memperkuat sistem deteksi dini menyusul temuan kasus Hantavirus di sejumlah wilayah Indonesia.

Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan RI, sedikitnya tercatat 23 kasus Hantavirus dengan angka kematian mencapai tiga jiwa dalam tiga tahun terakhir yang tersebar di sembilan provinsi.

Baca juga:

Hantavirus Ancam Dunia, DPR Desak Pemerintah Siapkan Deteksi Dini

Risiko Fatalitas dan Gejala Klinis

Anggota DPR RI, Netty Prasetiyani, menyoroti tingkat fatalitas penyakit ini yang menyentuh angka 13 persen. Kondisi tersebut menuntut respons cepat dari otoritas kesehatan untuk memperkuat sistem surveilans dan edukasi kepada masyarakat luas mengenai ancaman penyakit zoonosis ini.

“Walaupun jumlah kasusnya belum besar, tingkat fatalitas yang mencapai 13 persen tidak boleh dianggap ringan. Pemerintah harus bergerak cepat memperkuat deteksi dini, surveillance, dan edukasi kesehatan masyarakat,” ujar Netty, Senin (11/5).

Penyebaran Hantavirus terjadi melalui hewan pengerat seperti tikus, di mana virus menular lewat urine, kotoran, air liur, atau debu yang terkontaminasi dan terhirup oleh manusia. Masyarakat perlu mewaspadai gejala awal yang menyerupai flu biasa, seperti demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot, mual, muntah, hingga sesak napas akut.

“Karena gejalanya mirip penyakit umum lainnya, masyarakat sering terlambat menyadari. Padahal jika kondisi memburuk, Hantavirus dapat menyerang paru-paru maupun organ tubuh lainnya dan berisiko fatal,” jelas Netty.

Penguatan Sanitasi dan Surveilans Lingkungan

Kondisi lingkungan dengan kepadatan penduduk tinggi serta pengelolaan sampah yang buruk menjadi faktor utama pendorong penyebaran Hantavirus. Netty menegaskan bahwa kesehatan masyarakat memiliki kaitan erat dengan kualitas sanitasi lingkungan dan pengendalian populasi hewan pengerat di area pemukiman.

Baca juga:

23 Kasus Hantavirus di Indonesia Sejak 2024, DPR Dorong Metode One Health

Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan perlu memastikan tenaga kesehatan di daerah terdampak memiliki kapasitas mumpuni untuk mengenali gejala secara cepat dan melakukan diagnosis dini.

Koordinasi lintas sektor bersama pemerintah daerah juga menjadi kunci dalam mengendalikan populasi tikus dan memperbaiki sistem pengelolaan limbah rumah tangga.\

“Kita tidak boleh menunggu kasus membesar baru bertindak. Prinsip kesehatan masyarakat adalah mencegah sebelum menjadi wabah,” tegasnya menutup keterangan.

#Virus #Hantavirus #Pandemi #DPR #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Komentari Kematian Calon Manajer Kopdes Merah Putih saat Pelatihan, Mereka bukan Prajurit Militer
Peristiwa ini harus menjadi bahan evaluasi serius bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan program.
Dwi Astarini - Sabtu, 27 Juni 2026
DPR Komentari Kematian Calon Manajer Kopdes Merah Putih saat Pelatihan, Mereka bukan Prajurit Militer
Indonesia
Presiden KSPSI Sebut 55.000 Buruh Terancam PHK, 1 Perusahaan Sudah Tutup Operasional
Pemerintah berjanji segera mengambil keputusan agar pasokan gas bagi sektor industri kembali normal.
Dwi Astarini - Sabtu, 27 Juni 2026
Presiden KSPSI Sebut 55.000 Buruh Terancam PHK, 1 Perusahaan Sudah Tutup Operasional
Berita Foto
Audiensi Pimpinan DPR dengan Satgas Mitigasi PHK Bahas Antisipasi Gelombang PHK
Rapat koordinasi Satgas Mitigasi PHK bersama perwakilan pemerintah dan pimpinan DPR itu membahas monitoring terhadap perusahaan yang berpotensi melakukan PHK
Didik Setiawan - Jumat, 26 Juni 2026
Audiensi Pimpinan DPR dengan Satgas Mitigasi PHK Bahas Antisipasi Gelombang PHK
Indonesia
Minyakita Berbau Solar, DPR Desak Evaluasi Produsen dan Distribusi
Proses pemeriksaan tengah dilakukan oleh aparat penegak hukum, sedangkan Kementerian Perdagangan menyerahkan penindakan kepada aparat sesuai kewenangannya.
Dwi Astarini - Jumat, 26 Juni 2026
Minyakita Berbau Solar, DPR Desak Evaluasi Produsen dan Distribusi
Indonesia
Mahasiswa Diberi Rp 20 Juta, Waka Komisi X DPR RI: jangan Dimanfaatkan untuk Politik Praktis
Siapa pun yang memberikan uang kepada mahasiswa untuk menggerakkan atau mengarahkan aksi telah merusak independensi, integritas, dan idealisme mahasiswa.
Dwi Astarini - Jumat, 26 Juni 2026
Mahasiswa Diberi Rp 20 Juta, Waka Komisi X DPR RI: jangan Dimanfaatkan untuk Politik Praktis
Indonesia
Calon Manajer Kopdes Merah Putih Meninggal, DPR: Harusnya Perbanyak Latihan Manajemen Koperasi
Latihan dasar militer seharusnya hanya diarahkan untuk membangkitkan kekompakan, disiplin pribadi, dan kebersamaan.
Dwi Astarini - Jumat, 26 Juni 2026
Calon Manajer Kopdes Merah Putih Meninggal, DPR: Harusnya Perbanyak Latihan Manajemen Koperasi
Indonesia
MSCI masih Evaluasi Status Pasar RI, DPR: Momentum Percepat Reformasi Bursa Saham
MSCI terus menyoroti beberapa aspek krusial di pasar saham Tanah Air, mulai dari transparansi kepemilikan saham, kualitas arus informasi, hingga integritas infrastruktur pasar.
Dwi Astarini - Jumat, 26 Juni 2026
MSCI masih Evaluasi Status Pasar RI, DPR: Momentum Percepat Reformasi Bursa Saham
Indonesia
DPR Desak Program Pelatihan Manajer Kopdes Dievaluasi setelah Sejumlah Peserta Meninggal Dunia
Evaluasi perlu dilakukan jika ditemukan aspek yang perlu diperbaiki dalam penyelenggaraan pelatihan.
Dwi Astarini - Kamis, 25 Juni 2026
DPR Desak Program Pelatihan Manajer Kopdes Dievaluasi setelah Sejumlah Peserta Meninggal Dunia
Indonesia
Komisi II DPR Minta Penurunan Transfer ke Daerah 2027 Sebesar Rp 300 Triliun Dikaji Ulang
Semangat otonomi daerah menunjukkan kemajuan Indonesia sangat ditentukan kemajuan provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Tanah Air. 

Dwi Astarini - Kamis, 25 Juni 2026
Komisi II DPR Minta Penurunan Transfer ke Daerah 2027 Sebesar Rp 300 Triliun Dikaji Ulang
Indonesia
Calon Manajer Koperasi Desa Meninggal saat Pelatihan, DPR Dorong Evaluasi Proses Rekrutmen
Sebelum mengikuti retret, setiap calon manajer diwajibkan menjalani tes kesehatan yang dilakukan secara independen dan profesional.
Dwi Astarini - Kamis, 25 Juni 2026
Calon Manajer Koperasi Desa Meninggal saat Pelatihan, DPR Dorong Evaluasi Proses Rekrutmen
Bagikan