Hantavirus Mulai Hantui Indonesia, Kemenkes Diminta Siagakan Fasilitas Kesehatan Nasional

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
Hantavirus Mulai Hantui Indonesia, Kemenkes Diminta Siagakan Fasilitas Kesehatan Nasional

Mengenal patogen Zoonosis. (Foto: unsplash/jan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Pemerintah diminta meningkatkan kewaspadaan nasional dan memperkuat sistem deteksi dini menyusul temuan kasus Hantavirus di sejumlah wilayah Indonesia.

Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan RI, sedikitnya tercatat 23 kasus Hantavirus dengan angka kematian mencapai tiga jiwa dalam tiga tahun terakhir yang tersebar di sembilan provinsi.

Baca juga:

Hantavirus Ancam Dunia, DPR Desak Pemerintah Siapkan Deteksi Dini

Risiko Fatalitas dan Gejala Klinis

Anggota DPR RI, Netty Prasetiyani, menyoroti tingkat fatalitas penyakit ini yang menyentuh angka 13 persen. Kondisi tersebut menuntut respons cepat dari otoritas kesehatan untuk memperkuat sistem surveilans dan edukasi kepada masyarakat luas mengenai ancaman penyakit zoonosis ini.

“Walaupun jumlah kasusnya belum besar, tingkat fatalitas yang mencapai 13 persen tidak boleh dianggap ringan. Pemerintah harus bergerak cepat memperkuat deteksi dini, surveillance, dan edukasi kesehatan masyarakat,” ujar Netty, Senin (11/5).

Penyebaran Hantavirus terjadi melalui hewan pengerat seperti tikus, di mana virus menular lewat urine, kotoran, air liur, atau debu yang terkontaminasi dan terhirup oleh manusia. Masyarakat perlu mewaspadai gejala awal yang menyerupai flu biasa, seperti demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot, mual, muntah, hingga sesak napas akut.

“Karena gejalanya mirip penyakit umum lainnya, masyarakat sering terlambat menyadari. Padahal jika kondisi memburuk, Hantavirus dapat menyerang paru-paru maupun organ tubuh lainnya dan berisiko fatal,” jelas Netty.

Penguatan Sanitasi dan Surveilans Lingkungan

Kondisi lingkungan dengan kepadatan penduduk tinggi serta pengelolaan sampah yang buruk menjadi faktor utama pendorong penyebaran Hantavirus. Netty menegaskan bahwa kesehatan masyarakat memiliki kaitan erat dengan kualitas sanitasi lingkungan dan pengendalian populasi hewan pengerat di area pemukiman.

Baca juga:

23 Kasus Hantavirus di Indonesia Sejak 2024, DPR Dorong Metode One Health

Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan perlu memastikan tenaga kesehatan di daerah terdampak memiliki kapasitas mumpuni untuk mengenali gejala secara cepat dan melakukan diagnosis dini.

Koordinasi lintas sektor bersama pemerintah daerah juga menjadi kunci dalam mengendalikan populasi tikus dan memperbaiki sistem pengelolaan limbah rumah tangga.\

“Kita tidak boleh menunggu kasus membesar baru bertindak. Prinsip kesehatan masyarakat adalah mencegah sebelum menjadi wabah,” tegasnya menutup keterangan.

#Virus #Hantavirus #Pandemi #DPR #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Presiden Prabowo Subianto Bakal Hadiri Rapat Paripurna DPR
Dalam rapat itu, ada dua agenda utama, yakni penetapan mitra kerja Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 30 September 2026
Presiden Prabowo Subianto Bakal Hadiri Rapat Paripurna DPR
Berita Foto
RDP Ombudsman dan Komisi II DPR Bahas Temuan Lapas Mewah di Cibinong
Ketua Ombudsman Nuzran Joher mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 29 September 2026
RDP Ombudsman dan Komisi II DPR Bahas Temuan Lapas Mewah di Cibinong
Indonesia
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Transjakarta menyesuaikan rute perjalanan imbas demo DPR, Selasa (29/9). Berikut daftar rute yang dialihkan sementara.
Soffi Amira - Selasa, 29 September 2026
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Berita Foto
Kalapas Cibinong Nonaktif Wisnu Hadiri RDP dengan Komisi XIII DPR Bahas Temuan Lapas Mewah
Eks Kalapas Cibinong Wisnu Hani Putanto mengikuti RDP dengan Komisi XIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2026).
Didik Setiawan - Senin, 28 September 2026
Kalapas Cibinong Nonaktif Wisnu Hadiri RDP dengan Komisi XIII DPR Bahas Temuan Lapas Mewah
Indonesia
DIM RUU Perlindungan Ketenagakerjaan Makin Bertambah, Belum Hasilkan Naskah Final
Pembahasan mencakup sejumlah isu ketenagakerjaan, antara lain hubungan kerja, pengupahan, pelindungan pekerja perempuan, dan pemagangan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
DIM RUU Perlindungan Ketenagakerjaan Makin Bertambah, Belum Hasilkan Naskah Final
Indonesia
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
DPR menyoroti fasilitas mewah di Lapas Cibinong yang disebut digunakan warga binaan. Ombudsman dan Ditjenpas akan dipanggil untuk klarifikasi.
Frengky Aruan - Minggu, 27 September 2026
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
Indonesia
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Kasus temuan hunian mewah di Lapas Cibinong menuai sorotan. DPR meminta adanya audit anggaran hingga aset di lapas tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 25 September 2026
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Indonesia
Apindo Minta Masukan Perluasan Kesempatan Kerja di RUU Pelindungan Ketenagakerjaan
Agar RUU Pelindungan Ketenagakerjaan disempurnakan nomenklatur menjadi RUU Pelindungan Ketenagakerjaan dan Perluasan Kesempatan Kerja.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 September 2026
 Apindo Minta Masukan Perluasan Kesempatan Kerja di RUU Pelindungan Ketenagakerjaan
Indonesia
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
RUU Perampasan Aset kini sedang dikebut. Komisi III DPR menargetkan RUU tersebut disahkan 15 Desember 2026.
Soffi Amira - Kamis, 24 September 2026
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
Indonesia
DPR Dorong Reforma Agraria Berujung pada Akses Lahan dan Produksi
Reforma agraria tidak boleh dimaknai sebatas legalisasi aset atau penerbitan sertifikat tanah.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
DPR Dorong Reforma Agraria Berujung pada Akses Lahan dan Produksi
Bagikan