Haji Lulung: Jangan Cari Kesalahan Anies Bentuk Pansus Banjir

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 Abraham Lunggana atau Haji Lulung meminta anggota DPRD DKI tak mencari-cari kesalahan Gubernur Anies Baswedan dengan wacana pembentukan kanitia khusus (pansus) banjir.

Lulung pun menyarankan ke wakil rakyat DKI untuk berkolabotasi dengan pemprov untuk mengatasi masalah banjir dan membangun Jakarta yang lebih baik lagi.

Baca Juga:

Ketua DPRD Akui Belum Terima Laporan Pembentukan Pansus Banjir

"Jangan cari kesalahan orang. Ini gak baik. Ayo bangun Jakarta bersama-sama," kata Haji Lulung di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (14/1).

Sebab lanjut Lulung, bila mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pemerintah itu DPRD DKI dan Pemprov DKI, artinya setiap apa yang dikerjakan itu harus bersama-sama.

"Kalau dia (DPRD) mau cari temuan silakan saja. Kalau sudah ketemu kasih informasi (ke Anies), 'Anies ini ada penjagaan, ini musti ada perawatan, ini musti ada perbaikan', begitu," jelas dia.

Meski demikian, tokoh Betawi Tanah Abang ini menghormati wacana pembuatan pansus itu. Tapi, ia mempertayakan apa tujuan dan fungsi dari pansus banjir yang digembar-gemborkan DPRD DKI itu.

"Pansus? Saya menghormati dan menghargai. Tapi apa yang mau di-pansus-in?," jelas Lulung.

Baca Juga:

Wakil Ketua DPR Waspadai Pansus Jiwasraya Dibawa ke Ranah Politik

Sejauh ini, pembentukan pansus banjir masih sekadar wacana. Ada 7 Fraksi DPRD DKI yang menyetujui pansus tersebut, yakni; Fraksi Golkar, NasDem, PAN, PSI, PDIP, Demokrat, dan PKB-PPP.

Anggota Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Jupiter menegaskan pembentukan Pansus Banjir bertujuan bukan untuk menyerang Gubernur Anies Baswedan.

Sebaliknya kata Jupiter, pansus ini dibentuk malah membantu Gubernur Anies untuk menemukan masalah penyebab banjir dan solusi banjir yang nanti bertujuan untuk mengatasi banjir.

"Rencana untuk pansus bukan untuk menyerang pak Gubernur," kata Jupiter di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Jumat (10/1). (Asp)

Baca Juga:

DPR Perlu Bentuk Pansus Usut Keterlibatan Pihak Lain dalam Korupsi Komisioner KPU