Haji 2025, Bandara Adi Soemarmo Fasilitasi Layanan Fast Track Makkah Route

Dwi AstariniDwi Astarini - Kamis, 01 Mei 2025
Haji 2025, Bandara Adi Soemarmo Fasilitasi Layanan Fast Track Makkah Route

Layanan fast track Makkah Route di Bandara Adi Soemarmo Solo, Rabu (30/. (Foto: Merahputih.com/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - BANDAR Udara (Bandara) Adi Soemarmo memfasilitasi layanan pemeriksaan keimigrasian oleh Kerajaan Arab Saudi secara fast track Makkah Route kepada jemaah calon haji 2025. Layanan ini untuk mempermudah pelayanan haji.

Manajer Umum Bandara Adi Soemarmo Erick Rofiq Nurdin mengatakan saat ini persiapan layanan fast track Makkah Route di bandara itu sudah 100 persen. Terutama untuk fasilitas dan gedung. “Kami masih menunggu kedatangan tim dari Arab Saudi untuk instalasi alat-alat mereka. Dari kami siap mendukung pelaksanaan embarkasi di Bandara Adi Soemarmo," ujar Erick.

Dia mengatakan, pada tahun lalu, layanan fast track Makkah Route bertempat di bekas gedung terminal tenaga kerja Indonesia (TKI). Namun, tahun ini layanan digeser ke terminal internasional. Hal itu dengan pertimbangan fasilitas di terminal internasional yang lengkap.

“Kami sudah tidak melayani penerbangan internasional sehingga bisa memanfaatkan gedung terminal internasional, termasuk juga ada saran dari Danlanud (Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara) Adi Soemarmo selaku pemilik gedung," ungkap dia.

Baca juga:

Persiapan Haji 2025, DPR RI Tekankan Profesionalisme dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan



Ia mengatakan fasilitas di terminal internasional jauh lebih bagus dan mewah sehingga para jemaah calon haji akan nyaman. Seperti contoh, toilet permanen tersedia banyak dan nyaman, musala, hingga tempat yang representatif dan terpisah untuk laki-laki dan perempuan.

Ia menuturkan estimasi waktu dari Asrama Haji Donohudan hingga tiba di bandara sekitar 10 menit, ditambah sekitar 2 menit dari turun bus hingga duduk di ruang tunggu Makkah Route. “Jemaah akan tiba dengan bus kemudian berjalan kaki sekitar 25 meter, lalu naik menggunakan eskalator ke lantai dua menuju area Makkah Route,” kata dia.

Proses pemeriksaan keimigrasian oleh petugas Arab Saudi diperkirakan memakan waktu kurang dari 2 menit per orang. Jemaah kemudian bisa langsung menuju pesawat melalui garbarata. “Sedangkan jarak dari area imigrasi ke garbarata terjauh diperkirakan hanya sekitar 50 meter sehingga sangat nyaman bagi jemaah calon haji yang normal maupun yang disabilitas dan lansia (lanjut usia)," katanya.

Danlanud Adi Soemarmo Marsma TNI Bambang Juniar Djatmiko menambahkan pihaknya membantu dalam rangka pengamanan dan keselamatan selama berlangsungnya pelayanan fast track Makkah Route di Bandara Adi Soemarmo.

"Kita menjamin terselenggaranya Makkah Route ini seperti tahun lalu aman dan lancar. Karena banyak potensi ancaman seperti terorisme ataupun sabotase terhadap pesawat ataupun kru ataupun ground handling," kata Bambang.

Bambang menambahkan ancaman lain dari cuaca, pencurian, hingga kehilangan dokumen. Contoh dari cuaca, mungkin cuaca buruk ataupun ada perkembangan yang signifikan dan menjadi kendala sehingga delay.(Ismail/Jawa Tengah)

Baca juga:

Menag Minta Petugas Haji Indonesia Tanpa Diskriminasi, Bantu Jamaah dari Semua Negara

#Bandara Adi Soemarmo #Embarkasi Haji #Ibadah Haji
Bagikan
Ditulis Oleh

Dwi Astarini

Love to read, enjoy writing, and so in to music.

Berita Terkait

Indonesia
KPK Mulai Sasar Masalah Katering di Kasus Dugaan Korupsi Haji
KPK mulai menyasar masalah katering yang menjadi salah satu temuan penting Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji DPR RI.
Wisnu Cipto - Jumat, 10 Oktober 2025
KPK Mulai Sasar Masalah Katering di Kasus Dugaan Korupsi Haji
Berita Foto
Menteri Haji dan Umrah Datangi KPK Bahas Pencegahan Korupsi Penyelenggaraan Haji
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan memberi salam usai pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jum'at (3/10/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 03 Oktober 2025
Menteri Haji dan Umrah Datangi KPK Bahas Pencegahan Korupsi Penyelenggaraan Haji
Indonesia
BPIH 2026 Diharap Bisa Diputus Bulan Depan, Penetapan Kuota Harus Merujuk Daftar Tunggu
Penetapan kuota harus merujuk daftar tunggu, agar prinsip keadilan bisa ditegakkan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 01 Oktober 2025
BPIH 2026 Diharap Bisa Diputus Bulan Depan, Penetapan Kuota Harus Merujuk Daftar Tunggu
Indonesia
Kuota Haji 2026 Tetap 221 Ribu, Menteri Irfan Ungkap Skema Baru Pembagian Berdasarkan Antrean Jemaah
Aturan baru akan memastikan kesetaraan dalam pembayaran maupun nilai manfaat bagi jemaah.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 Oktober 2025
Kuota Haji 2026 Tetap 221 Ribu, Menteri Irfan Ungkap Skema Baru Pembagian Berdasarkan Antrean Jemaah
Indonesia
Pakar Sebut Kewenangan Atribusi Menag tidak Melawan Hukum
Kewenangan Menteri Agama dalam menetapkan kuota tambahan bersifat atribusi, diberikan langsung oleh undang-undang.
Dwi Astarini - Kamis, 25 September 2025
Pakar Sebut Kewenangan Atribusi Menag tidak Melawan Hukum
Indonesia
KPK Temukan Praktik Jualan Beli Kuota Haji Antar Penyelenggara
KPK mendalami proses penjualan kuota haji tersebut untuk penyidikan kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023–2024.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 24 September 2025
KPK Temukan Praktik Jualan Beli Kuota Haji Antar Penyelenggara
Indonesia
Angin Segar untuk Calon Jamaah! Pemerintah Tengah Perjuangkan Haji Murah,
Dari total BPIH 2025, sebesar Rp55.431.750,78 dibayar langsung oleh jamaah (Bipih), sementara sisanya sebesar Rp33.978.508,01 ditanggung oleh nilai manfaat dana haji
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 September 2025
Angin Segar untuk Calon Jamaah! Pemerintah Tengah Perjuangkan Haji Murah,
Indonesia
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Penyelesaian kasus ini adalah ujian besar bagi kredibilitas KPK
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Indonesia
Selain Kuota, KPK Usut Keberangkatan Haji Khusus Tanpa Antre
Saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut calon haji khusus yang baru mendaftar, tetapi bisa berangkat tanpa mengantre di kasus dugaan korupsi penentuan kuota.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 September 2025
Selain Kuota, KPK Usut Keberangkatan Haji Khusus Tanpa Antre
Indonesia
BPKH Dukung Penyidikan KPK Terkait dengan Kuota Haji 2024
Pengelolaan keuangan haji oleh BPKH dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014.
Dwi Astarini - Rabu, 03 September 2025
BPKH Dukung Penyidikan KPK Terkait dengan Kuota Haji 2024
Bagikan