Hadiri Rakornas APIP, Gubernur Pramono Dorong Kemandirian Fiskal Daerah

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendorong seluruh pemerintah daerah untuk menerapkan prinsip good governance dan memperkuat kemandirian fiskal guna memastikan pembangunan yang berkelanjutan.

Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang baik menjadi fondasi penting bagi Jakarta yang tengah bertransformasi menjadi pusat perekonomian nasional sekaligus kota global.

Hal tersebut disampaikan Pramono saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) Inspektorat Daerah Tahun 2025, di Jakarta Barat, Kamis (9/10).

“Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran yang sangat strategis, tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai strategic partner dan trusted advisor bagi kepala daerah dalam memastikan program prioritas berjalan sesuai prinsip good governance serta mendukung kemandirian fiskal daerah,” ujar Pramono.

Baca juga:

APBD DKI Jakarta 2026 Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur Pramono akan Kurangi Kuota Rekrutmen PJLP Tahun Depan

Pramono menjelaskan, peran tersebut dapat diwujudkan melalui pelaksanaan probity audit terhadap proyek strategis daerah, serta pengembangan berbagai alternatif creative financing guna memperkuat pembangunan daerah.

Ia menambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga konsisten berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk menyukseskan berbagai program strategis nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis, Penuntasan Tuberkulosis, Pembangunan Rumah Sakit Berkualitas, Lumbung Pangan Nasional, dan Pengawalan Pertumbuhan Ekonomi.

“Sebagai kepala daerah, kita memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan setiap kebijakan, anggaran, dan pelayanan publik dijalankan dengan menjunjung tinggi integritas, profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas,” tegasnya.

Sejalan dengan standar audit internal global, Pramono menekankan agar APIP Daerah bekerja secara independen, bebas dari pengaruh kepentingan pihak lain, serta memiliki akses pelaporan langsung kepada kepala daerah.

“APIP juga perlu menyelaraskan peran dan layanan dengan para pemangku kepentingan serta kompeten dalam memberikan insight untuk pengambilan keputusan,” tambahnya.

Baca juga:

Pramono tak Ikut Protes ke Menkeu Purbaya soal Pemangkasan APBD 2026, ini Alasannya

Ia berharap Rakornas Binwas 2025 dapat menjadi wadah produktif bagi seluruh kepala daerah dan jajaran APIP di Indonesia untuk bertukar pandangan, memperkuat sinergi, dan merumuskan strategi peningkatan kapabilitas pemerintahan.

“Semoga melalui forum ini, komitmen kita dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas, transparan, profesional, dan berorientasi hasil semakin kokoh, serta menjadikan APIP sebagai mitra strategis yang memperkuat fondasi pemerintahan daerah di seluruh Indonesia,” pungkas Pramono. (Asp)