Andika Pratama
MerahPutih.com - Ketua Koordinator Pelaporan Bela Islam (Korlabi), Damai Hari Lubis, menilai kunjungan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya ke Israel merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
"Jadi, jelas-jelas dia di sana. Itu kalau menurut saya melanggar UUD 45. Karena, kalau membaca UUD 45, bangsa kita menolak penjajahan," tutur Damai saat ditemui di Condet, Jakarta Timur, Rabu (13/6).
Gus Yahya diketahui merupakan Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Namun, sikap Gus Yahya memenuhi undangan menjadi pembicara di Israel tersebut dinilai bertolak belakang dengan sikap pemerintah Indonesia dan PBNU.
Damai menegaskan, pemerintah Indonesia menyatakan sikap berada di belakang Palestina untuk mendukung kemerdekaan. Selain itu, Indonesia juga tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel.
"Dia sebagai petinggi di PBNU. Padahal NU juga menghormati UUD 45. Hubungan bilateral antara Indonesia dengan Israel itu kan tidak ada. Pemerintah juga menyatakan sudah ada di belakang Palestina untuk kemerdekaan," tuturnya.
Karena itu, Damai yang juga menjabat Kepala Divisi Hukum Persaudaraan Alumni (PA) 212 ini meminta kepada Presiden Joko Widodo menegur Gus Yahya. Teguran perlu dilakukan, karena kapasitas Yahya sebagai Watimpres.
"Apakah Jokowi selaku presiden memberikan kesempatan atau bahkan memerintahkan atau mengizinkan atau tidak. Kalau tidak, saya harus mengajukan peringatan keras. Kita buktikan Jokowi mengeluarkan peringatan keras, karena berlawanan apa yang disampaikan dan dilaksanakan itu bertentangan dengan UUD 45," pungkasnya.
Sebelumnya, Gus Yahya menghadiri dan menjadi pembicara dalam konferensi tahunan Forum Global AJC (Komite Yahudi Amerika) yang digelar di Yerusalem, Israel pada 10 hingga 13 Juni 2018.
Kunjungan Gus Yahya tersebut menuai kecaman, terutama dari para pembela perjuangan Palestina. Kecaman ini terkait situasi di mana Israel sedang melakukan serangan terhadap demonstran Palestina di Jalur Gaza. (Pon)
