Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Poin pidato Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Visi Indonesia, yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat menuai kecaman dari Partai Solidaritas Melanesia.
"Setelah membaca rangkuman pidato Presiden Joko Widodo. Saya memprediksi bahwa kawasan Melanesia tidak akan ada pembangunan nasional di bidang pengembangan instruktur yang telah di gadang - gadang Presiden Joko Widodo," kata Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Melanesia Abdullah Kelrey. kepada Merahputih.com di Jakarta, Selasa (16/7).
Baca Juga: Pidato Visi Indonesia, Jokowi: Kita Harus Tinggalkan Cara-Cara Lama
Menurut Kelrey, pada periode kedua Presiden Jokowi berjanji bakal fokus pada sentralisasi ekonomi. Namun, lanjut dia, persoalannya adalah infrastruktur di Kawasan Melanesia, yakni Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara saat ini saja masih jauh dari cita-cita kemerdekaan.
"Kalau saya kutip bahasa salah satu putra Melanesia ia katakan bahwa, "Jikalau lihat lima sasaran di atas. Tidak ada bagian dari desentralisasi nasional. Semua itu hanya lebih mengedepankan gaya orde baru yang sentralisasi di Pulau Jawa." Dan itu betul adanya. Karena kami butuh keadilan soal infrastruktur di berbagai sektor," tutur dia.
Padahal, kata Kelrey, kawasan Melanesia sudah banyak memberikan kontribusi kepada negara lewat kekayaan sumberdaya alam. Namun, sesal dia, sejauh ini negara belum mampu menghadirkan apa yang diharapkan oleh rakyat Melanesia.
"Mulai dari minimnya fasilitas penunjang pendidikan, kesehatan, hingga perekonomian tak menentu akibat kurang lapangan kerja," kritik dia.
Baca Juga: Mengenal Ragam Tarian Perang di Festival Budaya Melanesia
Kelrey memastikan dalam waktu dekat bakal berkumpul dengan sejumlah tokoh dan anak muda dari kawasan Melanesia membangun diskusi. Hasilnya bakal dijadikan bahan saat beraudensi langsung dengan Presiden Joko Widodo dalam strategi membangun kawasan timur Indonesia.
"Untuk itu kami dari Partai Solidaritas Melanesia akan menghadap ke Presiden Joko Widodo untuk memberikan pilihan kepada negara. Masih butuh kawasan Melanesia atau tidak masih akui atau tidak, kalau masih butuh dan akui, segera buat Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Melanesia," tutup Kelrey. (Knu)
Baca Juga: Puji Pidato Jokowi, Ikatan Sarjana NU Tawarkan Kadernya Masuk Kabinet
