Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Sejumlah massa yang mengatasnamakan Laskar Pengemban Suara Kedaulatan (LPSK) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasikan Paslon nomor 02, Prabowo-Sandi. Mereka menilai pasangan 02 itu secara Terstruktur, Sistematis dan Massif terlibat dalam huru hara yang terjadi pada 21-22 Mei 2019.
Selain itu, Humas LPSK, Ichal Lubis, menyebut kubu Prabowo-Sandi menggunakan pengacara-pengacara bermasalah dalam gugatan di MK.
"LPSK mendesak MK mendiskualifikasi pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno karena adanya upaya pelanggaran Pemilu dan dugaan kecurangan yang dilakukan pasangan nomor urut 02 itu, secara, terstruktur, sistematis, dan masif (TSM)," ujar Ichal di Patung Kuda Indosat dan MK, Jakarta, Selasa (18/6).
Mulai dari para loyalisnya diduga terlibat sebagai dalang kerusuhan 22 Mei 2019. Kemudian dugaan terjadi kecurangan saat proses Pilpres 2019 di daerah basis pendukung Prabowo-Sandi. Seperti di Madura, Ketua relawan Prabowo Sandi Sampang menjadi anggota KPU.
Lalu anggota Komisioner KPU RI memiliki hubungan saudara dengan tim BPN. Maraknya caleg kubu 02, terjaring operasi tangkap tangan.
Lalu Ketua tim hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (BW) pernah menjadi tersangka kasus sengketa Pilkada Kotawaringin Barat dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2010, di mana keterangan palsu oleh saksi-saksi diduga telah disetting. BW saat itu menjadi pengacara pasangan calon bupati-wakil bupati Ujang Iskandar-Bambang Purwanto.
"Lalu Denny indrayana memiliki banyak catatan kontroversial. Sedangkan Nasrullah diduga terlibat pelecehan seks," jelas Ichal.
"Coba kita lihat dari awal yang banyak buat rusuh dari pendukung mana? terus yang banyak nyebar hoaks dari kubu mana? Seharusnya lewat bukti-bukti selama ini, sudah sepatutnya MK mendiskualifikasi Paslon 02," lanjut dia.
LPSK juga memprotes keras karena selama ini pendukung pasangan 02 kerap mengatasnamakan rakyat dalam memperjuangkan hasrat politik mereka. Padahal, yang diperjuangan hanyalah untuk kepentingan politik golongan mereka.
"Kalau sebut rakyat berarti itu semua warga negara, padahal yang dibawa-bawa hanya sebagian. Jadi jangan selalu menggiring opini karena bisa berdampak buruk bagi kelangsungan hidup bangsa," tandasnya. (*)
