Gubernur DKI Pramono Akui PBB Jakarta Naik, Tapi Tak Terlalu Besar

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku bahwa ada kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Hanya saja kenaikan itu tak terlalu tinggi seperti di daerah lain.

Maka lantas, ia meminta masyarakat Jakarta untuk tidak mengkhawatirkan kenaikan PBB-P2 yang tak sampai 10 persen.

"PBB jangan khawatir, Jakarta naiknya kecil sekali. Bahkan saya malah ngurangin kemarin. Jadi, Jakarta ini, naiknya enggak lebih dari 5 sampai 10 persen. Jadi, kecil banget lah," kata Pramono saat meninjau Slipi Skatepark, Jakarta Pusat, Kamis (14/8).

Baca juga:

Pramono Pertimbangkan Usulan untuk Bangun JPO di Stasiun Cikini, Terdekat Memperbanyak Pintu Masuk

Pagar Stasiun Cikini Ditinggikan, Penumpang KRL Justru Bikin Pramono Anung Pusing

Lagipula, Pramono menekankan Pemprov DKI telah menggratiskan PBB-P2 rumah dengan nilai jual objek pajak (NJOP) di bawah Rp 2 miliar.

Kebijakan sejak era mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini juga sempat dilanjutkan mantan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dengan ketentuan yang diubah hanya pembebasan PBB untuk rumah pertama.

Selain itu, Pramono kini juga menggratiskan PBB apartemen dan rumah susun di Jakarta dengan NJOP di bawah Rp650 juta.

"Berlaku bagi masyarakat yang NJOP-nya di bawah Rp2 miliar, PBB-nya 0 persen. Bagi masyarakat yang menggunakan apartemen yang harganya di bawah Rp650 juta, 0 persen juga," ucap Pramono.

Baca juga:

Gubernur Pramono Beri Akses Gratis untuk Disabilitas, Lansia, dan Pemilik KJP Masuk Wisata Jakarta

Pramono Pastikan Stok Beras di Jakarta Aman, Tata Kelola Food Station Bakal Diperbaiki

Menurut Pramono, persoalan pemungutan pajak di Jakarta berjalan transparan. Seningga, ia yakin warga Jakarta pun menjadi tertib dalam pembayaran pajaknya.

Fenomena kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terjadi di beberapa daerah. Di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, tarif sempat naik hingga 250 persen sebelum akhirnya dibatalkan.

Kabupaten Semarang mencatat kenaikan lebih dari 400 persen, sementara Kota Cirebon dan Kabupaten Jombang bahkan mencapai 1.000 persen. (Asp)