Google Minta Izin Transfer Data Peta Presisi Tinggi ke Luar Negeri, Pemerintah Korea Khawatirkan Keamanan Nasional

MERAHPUTIH.COM - GOOGLE telah meminta pemerintah Korea untuk mengizinkan raksasa teknologi AS itu mentransfer data peta presisi tinggi negara tersebut ke luar negeri. Permintaan itu dikeluarkan setelah upaya yang gagal sebelumnya pada dua kesempatan.

Menurut Kementerian Tanah, Infrastruktur, dan Transportasi Korea Selatan, Google mengajukan permohonan kepada Institut Informasi Geografis Nasional yang dikelola negara pada 18 Februari, untuk meminta persetujuan mentransfer data peta presisi tinggi skala 1:5.000 ke pusat data mereka di luar negeri.

Saat ini, Google menyediakan peta Korea menggunakan data peta skala 1:25.000 resolusi rendah yang tersedia secara publik. Peta itu digabungkan dengan citra udara dan satelit. Hal itu menghasilkan layanan peta yang berkualitas lebih rendah jika dibandingkan dengan penyedia layanan peta domestik.

Google sebelumnya mengajukan permintaan serupa pada 2007 dan 2016, tapi pemerintah Korea menolaknya karena kekhawatiran terkait dengan keamanan nasional, merujuk pada potensi paparan pangkalan militer dan fasilitas sensitif lainnya. Pada 2016, pemerintah mengusulkan syarat yang mewajibkan Google mengaburkan situs-situs sensitif atau menyimpan data di server domestik. Permintaan itu ditolak Google.

Baca juga:

Kesal Nama Diganti Jadi Teluk Amerika, Meksiko akan Bawa Google ke Pengadilan

Kali ini, Google telah menyatakan kesiapan untuk mematuhi kebijakan pengaburan dan telah meminta data koordinat untuk fasilitas keamanan. Permintaan tambahan untuk data koordinat ini telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan komunitas keamanan pemerintah.

Pemerintah akan melakukan tinjauan internal dan mulai melakukan pertimbangan. Berdasarkan peraturan, keputusan harus disampaikan kepada Google dalam waktu 60 hari, dengan kemungkinan perpanjangan 60 hari jika diperlukan.

"Karena masalah keamanan, pendapat dari kementerian pertahanan dan Badan Intelijen Nasional akan sangat penting dalam pembahasan ini," kata seorang pejabat pemerintah.(dwi)

Baca juga:

Google Diam-diam Hapus Kebijakan Tak Gunakan AI untuk Senjata dan Pengawasan