Andika Pratama
MerahPutih.com - Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut ada kader partai politik koalisi Jokowi-Ma'ruf banyak yang diam-diam mendukung pasangan Prabowo-Sandi.
"Jangan 'kan kader PBB, kader partai koalisi Jokowi/Ma'ruf banyak yang diam-diam mendukung kami," kata Muzani usai menerima Direktur Materi dan Debat BPN Prabowo-Sandi, Sudirman Said, di kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (28/1).
Hal itu dikatakannya terkait dengan dukungan resmi yang diberikan DPP PBB melalui rapat koordinasi nasional kepada pasangan Joko Widodo/Ma'ruf Amin.
Menurut dia, dukungan yang diberikan PBB itu sudah terlihat sejak Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra menjadi pengacara Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden RI Joko Widodo/Ma'ruf Amin.
Selain itu, kata dia, Yusril tampil sebagai pengacara Jokowi/Ma'ruf namun membicarakan pembebasan Abu Bakar Ba'asyir, padahal itu domain Presiden.
"Jokowi/Ma'ruf merupakan capres/cawapres. Namun, pembebasan Ba'asyir merupakan domain Presiden," katanya dilansir Antara.
Muzani mengatakan bahwa partainya menghormati keputusan PBB yang memberikan dukungan politik kepada Jokowi/Ma'ruf karena merupakan hak masing-masing parpol.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra mengatakan, partainya telah memutuskan dalam rapat pleno Dewan Pengurus Pusat PBB telah memutuskan untuk mendukung Jokowi/Ma'ruf Amin.
Keputusan memberikan dukungan politik kepada Jokowi Ma'ruf Amin, bukanlah keputusan pribadi Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra, melainkan keputusan mayoritas rapat pleno DPP PBB, 19 Januari 2019, kata Yusril dalam pesan yang diterima Antara, Jumat (25/1).
Rapat pleno menugaskan kepada Ketua Majelis Syuro M.S. Kaban, Ketua Umum DPP Yusril Ihza Mahendra, dan Ketua Mahkamah Partai Yasin Ardi untuk merumuskan kalimat-kalimat dukungan politis tersebut, yang hasilnya ditandatangani sebagai keputusan rapat pleno yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum PBB Eddy Wahyudin selaku pimpinan rapat pleno.
Hasil rumusan yang dituangkan dalan keputusan rapat pleno itu kemudian dituangkan lagi dalam surat keputusan DPP PBB yang ditandatangani oleh Ketum Yusril Ihza Mahendra dan Sekjen PBB Afriansyah Noor. (*)
