Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Gerindra 'Palak' La Nyalla Rp 40 M, Satgas Anti Politik Uang Diminta Turun Tangan

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Jumat, 12 Januari 2018
Gerindra 'Palak' La Nyalla Rp 40 M, Satgas Anti Politik Uang Diminta Turun Tangan

La Nyalla saat mengambil formulir pendaftaran bakal calon gubernur di kantor DPD Demokrat Jatim, Jalan Kertajaya, Surabaya, Senin (17/7). (MP/Budi Lentera)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - La Nyalla Mattaliti‎ memberikan pernyataan mengejutkan terkait alasan dirinya gagal maju di Pilkada Jawa Timur 2018. Pasalnya, dia mengaku dipalak hingga Rp 40 miliar oleh Partai Gerindra sebagai mahar politik kalau dia ingin maju di Jawa Timur.

Menyikapi hal itu, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus meminta Satgas Anti Politik Uang yang dibentuk Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk berani merespons nyanyian La Nyalla‎ terkait dugaan pemalakan oleh Gerindra.

Mengingat, Satgas Anti Politik Uang dibentuk untuk melahirkan Kepala Daerah yang bersih dan bebas KKN serta menjunjung tinggi NKRI dan Pancasila.

Sebab, Petrus menilai peristiwa ini sudah masuk kualifikasi Tindak Pidana Politik Uang yang dilarang dan diancam dengan pidana penjara oleh ketentuan pasal 73 ayat (3) jo ketentuan pasal 187 A s/d D UU Pilkada No. 10 Tahun 2016, Tentang Pilkada.

"Maka Satgas Anti Politik Uang harus segera lakukan upaya paksa terhadap La Nyalla Mattaliti dan Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Gerindra guna mengungkap kebenaran materil," kata Petrus dalam siaran persnya yang diterima merahputih.com, Jumat (12/11).

Petrus menganggap, permintaan uang yang dilakukan oleh Gerindra seperti yang dilontarkan La Nyalla sebagai syarat dukungan untuk mendapatkan Rekomendasi atau SK DPP dari Gerindra dalam Pilkada 2018, harus dipandang sebagai sebuah informasi berharga untuk dijadikan dasar dimulainya sebuah penyelidikan dan penyidikan secara projustisia.

"Sesuai dengan KUHAP dan UU Pilkada serta menetapkan tersangkanya jika terbukti," tegas dia.

Oleh karena itu, dia menganggap La Nyalla merupakan sumber informasi sekaligus sumber fakta-fakta hukum dalam kasus ini.

Apalagi, mantan Ketua Umum PSSI mengklaim sudah memiliki alat bukti tentang permintaan uang dimaksud. Diantaranya rekaman pembicaraan permintaan uang melalui Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur, Supriyanto.

"Maka Satgas Anti Politik Uang Bareskrim Mabes Polri harus proaktif melakukan tindakan Kepolisian tanpa harus menunggu La Nyalla Mattaliti membuat Laporan Polisi," pungkasnya. (Pon)

#Prabowo #La Nyalla Mattalitti #Tito Karnavian
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Luncurkan B50, Prabowo: Berdosalah Pemimpin Yang Berbohong Kepada Rakyat
Presiden juga mengatakan sejak sebelum dilantik dirinya telah menekankan kepada tim inti dan para penasihatnya pentingnya mewujudkan swasembada pangan
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 09 Juli 2026
Luncurkan B50, Prabowo: Berdosalah Pemimpin Yang Berbohong Kepada Rakyat
Indonesia
Presiden Prabowo Subianto Luncuran Program Mandatori B50
Program B40 pada 2025 tercatat menghemat devisa negara sebesar Rp 133,3 triliun. Melalui Program Mandatori B50, penghematan devisa pada 2026 diperkirakan meningkat menjadi sekitar Rp 170 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 09 Juli 2026
Presiden Prabowo Subianto Luncuran Program Mandatori B50
Indonesia
PM Modi Senang Terus Bersama Presiden Prabowo Selama Tiga Hari Kunjungan
Modi menyampaikan penghargaan atas keramahan pemerintah dan masyarakat Indonesia yang menyambut kunjungannya dengan penuh persahabatan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 08 Juli 2026
PM Modi Senang Terus Bersama Presiden Prabowo Selama Tiga Hari Kunjungan
Indonesia
Prabowo Keluarkan Perpres LGBTQ, Kemenag Siapkan Konten Edukasi Cegah Penyebaran
Penyebaran budaya LGBTQ harus dicegah melalui edukasi resmi yang berpijak pada nilai agama, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 07 Juli 2026
Prabowo Keluarkan Perpres LGBTQ, Kemenag Siapkan Konten Edukasi Cegah Penyebaran
Indonesia
Perdana Menteri India Narendra Modi Dapat Tanda Kehormatan Tertinggi dari Indonesia
Pemberian Bintang Adipurna kepada PM India Modi dilakukan sebagai bentuk pengakuan atas kepemimpinan dan kontribusinya dalam mempererat hubungan Indonesia-India.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 07 Juli 2026
Perdana Menteri India Narendra Modi Dapat Tanda Kehormatan Tertinggi dari Indonesia
Indonesia
Indonesia dan India Sepakati 16 Kerja Sama, Termasuk Pengadaan Rudal Udara
Sebanyak 16 dokumen tersebut mencakup kerja sama antarlembaga pemerintah maupun antarperusahaan di berbagai bidang
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 07 Juli 2026
Indonesia dan India Sepakati 16 Kerja Sama, Termasuk Pengadaan Rudal Udara
Indonesia
Singapura Buka Kesempatan Pertukaran Pelajar Siswa Garuda
Pertukaran pelajar merupakan salah satu agenda penting dalam kerja sama people-to-people antara Indonesia dan Singapura yang dibahas dalam Leaders' Retreat kedua pemimpin.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 06 Juli 2026
Singapura Buka Kesempatan Pertukaran Pelajar Siswa Garuda
Indonesia
Ini 26 Kesepakan Presiden Prabowo dan PM Singapura, Implentasikan Perdagangan Listrik Lintas Batas
Indonesia dan Singapura sepakat memperluas kolaborasi di sektor pangan, rantai pasok, pertahanan dan keamanan, serta implementasi kerja sama pertanian.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 06 Juli 2026
Ini 26 Kesepakan Presiden Prabowo dan PM Singapura, Implentasikan Perdagangan Listrik Lintas Batas
Berita Foto
Momen Akrab Pertemuan Prabowo dan Lukashenko Perkuat Kemitraan Indonesia–Belarus
Presiden Prabowo Subianto (kiri) bergandengan tangan dengan Presiden Belarus Alexandr Lukashenko (kanan) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 02 Juli 2026
Momen Akrab Pertemuan Prabowo dan Lukashenko Perkuat Kemitraan Indonesia–Belarus
Indonesia
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Partai politik yang berada di barisan pemerintah menghormati semua pendapat dan pandangan yang berbeda. Karena itu, dia menilai posisi PDIP sebaiknya harus jelas.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Bagikan