Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Partai Gerindra mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membuat aturan yang melarang mantan narapidana mendaftar menjadi calon anggota legislatif pada Pemilu 2019.
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan, partai berlambang kepala burung garuda ini siap mengikuti persyaratan yang dibuat KPU dalam kontestasi demokrasi lima tahunan ini.
"Prinsipnya bahwa apa yang menjadi persyaratan formal kita akan patuhi. Artinya bahwa yang bersangkutan tidak pernah mengalami cacat hukum," kata Muzani di sela-sela Rapat Kerja Nasional Bidang Hukum dan Advokasi DPP Gerindra, di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (5/4).
Sebelumnya, Komisioner KPU Hasyim Asy'ari mengatakan pihaknya bakal melarang mantan narapidana kasus korupsi, narkoba, hingga kejahatan seksual terhadap anak menjadi calon legislatif.
Menurut Hasyim, larangan tersebut penting karena menjadi pejabat atau pemimpin merupakan amanah.
Gerindra, kata Muzani, mengutamakan bakal calon anggota legislatif, yang memiliki integritas dan tak cacat hukum. Dia menegaskan, wakil rakyat harus memiliki integritas lantaran memegang amanah dari rakyat yang memilihnya.
"Integritas akan kita utamakan, karena bagaimanapun juga kita akan memilih wakil rakyat yang dipercaya rakyat. Ini menyangkut tentang amanah dan kepercayaan publik kepada wakilnya," tegasnya.
Menurut Muzani, Gerindra memasang target menang pada Pemilu 2019, baik pemilihan legislatif maupun presiden. Karena itu, lanjut Muzani, Gerindra saat ini tengah fokus mempersiapkan pemenangan tersebut.
"Target Gerindra menang dalam pemilihan umum 2019 baik legislatif maupun eksekutif," pungkas Wakil Ketua MPR itu. (Pon)
Baca juga berita lainnya dalam artikel: Gelar Rakernas Bidang Hukum, Prabowo Akan Resmikan Setra Pandu Gerindra
