Geram, FKPPI Siap Dobrak Kedubes Australia

MerahPutih Nasional - Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI/Polri (FKPPI) mengecam keras sikap pemerintah Australia yang meminta pemerintah Indonesia menunda hukuman mati kepada dua terpidana mati kasus narkotika asal Australia Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.

Kegeraman FKPPI semakin memuncak ketika Perdana Menteri Australia Tony Abbott mengungkit bantuan sebesar $1 miliar Amerika Serikat saat musibah tsunami dan gempa bumi di Nangroe Aceh Darusslam (NAD) pada tahun 2004 silam. (Baca: Tony Abbott Ungkit Bantuan Tsunami, Hastag #KoinuntukAustralia Ramaikan Twitter)

"Kami beri waktu 7 kali 24 jam. Bila tidak, FKPPI akan turun mendobrak Kedutaan Besar Australia yang berada di Jakarta. Begitu juga dengan kantor perwakilannya di sejumlah daerah," kata Ketua FKPPI Jakarta, Arif Wibowo, saat konferensi pers di RM Daun Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (26/2).

Lebih lanjut, Arif menjelaskan sebagai putra-putri TNI dan Polri pihaknya akan mendukung penuh sikap TNI yang akan mengawal eksekusi terpidana mati duo bali nine.

Dalam banyak kesempatan, Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengaku siap mencegah segala ancaman dan kemungkinan yang terjadi atas pelaksanaan eksekusi duo bali Nine. Moeldoko sendiri mengaku sudah menyiapkan peralatan tempur, menyiagakan satuan intelijen dan satuan pasukan khusus.

"Eksekusi mati ini akan kita kawal," sambungnya. (Baca: Mayoritas Warga Australia Sepakat Eksekusi Duo Bali Nine Dilakukan)

Menurut Arif, pihaknya sudah melayangkan surat ke Kedubes Australia dan Kemenlu RI mengenai seruan permintaan maaf ini.

"Australia sudah campuri urusan Indonesia terlalu jauh. Indonesia merdeka dan narkoba itu kejahatan luar biasa," tandas Arif. (bhd)