Geger Film 'Dirty Vote', Gibran: Kecurangan Silakan Dilaporkan


Cawapres 02, Gibran Rakabuming Raka. (Foto: merahputih.com/Ismail)
MerahPutih.com - Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka angkat bicara mengenai film dokumenter Dirty Vote. Gibran mengaku belum menonton film tersebut.
“Saya belum nonton (Film Dirty Vote),” ujar Gibran, Senin (12/2) di Jawa Tengah.
Meskipun demikian, ia mendukung jika ada kecurangan Pilpres, maka laporkan kepada pihak terkait.
“Makasih ya masukannya. Kalau ada kecurangan silakan dilaporkan,” kata dia.
Baca Juga:
Simak Cara Cek Online Lokasi TPS Langsung Sambung Google Maps
Diberitakan sebelumnya, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menyebut jika film dokumenter Dirty Vote yang dirilis pada Minggu (12/2) tidak masuk akal dan tidak ilmiah.
Sebab, pernyataan Feri Amsari dalam film Dirty Vote soal penunjukan 20 penjabat kepala daerah di 20 provinsi, dikaitkan dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) 140 juta suara yang ekuivalen lebih dari setengah dari jumlah pemilih di seluruh Indonesia.
"Narasi ini sangat tidak ilmiah, dan sangat tidak masuk akal. Susah sekali kita mencernanya," kata Wakil Ketua TKN Habiburokhman, Senin (12/2).
Dalam dokumenter itu, Feri Amsari juga menyebut, bahwa Presiden Jokowi menunjuk 20 Penjabat (Pj) kepala daerah yang jumlah penduduknya lebih dari 50 persen, lalu dikaitkan dengan istilahnya orkestrasi pemenangan salah satu paslon dengan jumlah pemiih 50 persen lebih. Kemudian, sebarannya memenuhi ketentuan pasal 6 UUD yaitu 20 persen suara di setidaknya 50 persen provinsi. (Ismail/Jawa Tengah).
Baca Juga:
[HOAKS atau FAKTA]: KPU Hapus Undangan Fisik Pemilih Pemilu 2024
Bagikan
Berita Terkait
Surat Suara Bekas Pemilu 2024 Laku Dijual Rp 210 Juta dalam Lelang Daring

DKPP akan Luncurkan IKEPP 24 Oktober 2024
Artis Jadi Ketua Tim Sukses Pilkada Hanya Buat Naikkan Popularitas

Suka Cita Rayakan Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029

Puan Sebut Pemilu 2024 Harus Menjadi Koreksi

Puan Sesalkan Rakyat tidak Pernah Benar-Benar Berkuasa

Jamin Keselamatan Petugas Ad Hoc di Pilkada, Pemprov DKI Diminta Gandeng BPJS

Tak Setorkan LHKPN, 6.969 Caleg Terpilih Pemilu 2024 Berpotensi Gagal Dilantik

Caleg Terpilih Pemilu 2024 Belum Lapor LHKPN Terancam Batal Dilantik

KPU DKI Rekapitulasi Ulang Pileg DPRD di 233 TPS Cilincing
