Gedung Pernikahan Harus Ajukan Permohonan ke Pemprov DKI Buat Gelar Resepsi

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 06 November 2020
Gedung Pernikahan Harus Ajukan Permohonan ke Pemprov DKI Buat Gelar Resepsi

Ilustrasi. (ANTARA/Nur Aprilliana Br Sitorus)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Gedung pernikahan di Jakarta mendapat lampu hijau dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) untuk menggelar kegiatan resepsi di tengah PSBB transisi.

Hanya saja, mereka lebih dulu harus mengajukan permohonan pembukaan kembali acara resepsi pernikahan ke Pemprov DKI melalui Disparekraf.

"Mengajukan permohonan ke kami dengan melampirkan SOP (standar operasional prosedur) dan protokol kesehatan seperti apa," ucap Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Gumilar Ekalaya saat dikonfirmasi, Jumat (6/11).

Baca Juga:

Anak Buah Anies Bolehkan Gelar Akad Nikah Tapi Tidak dengan Resepsinya

Setelah mereka memasukan pengajuan pemohonan, ucap Gumilar, nantinya akan ada tim gabungan dari Disparekraf, Dinkes, Diskominfotik yang menilai, meninjau, dan mengevaluasi dari lampiran protap kesehatan itu.

"Sop nya sudah melalui standar belum, nanti ada dialog, dan sebagainya," tutur dia.

Gumilar menegaskan, bahwa bukan Wedding Organizer (WO) yang mengajukan permohonan kegiatan resepsi, tapi pihak gedung. Dengan catatan kalau WO sewa, WO harus mau mengikuti aturan gedung mengenai protokol kesehatan.

"Misal gedung A, mau mengadakan resepsi kembali, apabila sudah diizinkan, simulasi, dan sebagainya mereka sudah boleh tuh menyelenggarakan resepsi," paparnya.

Baca Juga:

Pemprov DKI Imbau Warga Tunda Resepsi Pernikahan Selama PSBB

Gumilar pun menyampaikan, sejumlah protokol kesehatan yang harus diterapkan bila menggelar acara pernikahan di gedung diantaranya tidak boleh makan prasmanan, makanan tamu harus dilayani, semua tamu harus duduk di bangku yang disediakan, dan tamu tidak boleh wara-wiri.

"Kalo nggak sesuai gedung harus menolak, karena ga sesuai protokol. Terus pakai masker, jaga jarak, sediakan fasilitas cuci tangan atau hand sanitizer," paparnya.

Gumilar menyampaikan, bila terjadinya klaster kasus corona yang wajib bertanggungjawab pihak gedung.

"Kalo ada kasus, pelanggaran, yang bertanggung jawab pihak gedung, bukan wo dan pengantin," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Peraturan Resepsi Pernikahan hingga Nonton Bioskop di PSBB Transisi

#Pernikahan #Virus Corona #DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Siswa SMAN 72 Boleh kembali Belajar di Sekolah Pekan Depan, Gubernur Pramono Harap Aktivitas Normal Lagi
Pramono berharap aktivitas di SMAN 72 Jakarta dapat kembali seperti sediakala pada pekan depan.
Dwi Astarini - 1 jam, 10 menit lalu
Siswa SMAN 72 Boleh kembali Belajar di Sekolah Pekan Depan, Gubernur Pramono Harap Aktivitas Normal Lagi
Indonesia
Jakarta Parade Hari Pahlawan Digelar Sabtu (15/11) di Kawasan Ancol, Banyak Bintang Tamu Seru Nih
Jakarta Parade ini menjadi panggung besar bagi seniman, komunitas kreatif, pelajar, dan masyarakat umum untuk mengekspresikan karya.
Dwi Astarini - Jumat, 14 November 2025
Jakarta Parade Hari Pahlawan Digelar Sabtu (15/11) di Kawasan Ancol, Banyak Bintang Tamu Seru Nih
Indonesia
Warga Baduy Jadi Korban Pembegalan, Walkot Jakpus Harap Polisi Tangkap Pelaku
Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat sepenuhnya mendukung upaya penegakan hukum atas kasus yang terjadi.
Dwi Astarini - Jumat, 14 November 2025
 Warga Baduy Jadi Korban Pembegalan, Walkot Jakpus Harap Polisi Tangkap Pelaku
Indonesia
Warga Baduy Korban Begal Ditolak RS di Jakarta, Dinkes DKI Telah Terima Rekaman CCTV Perlihatkan Perawatan Pasien
Kepala Dinkes DKI Jakarta Ani Ruspitawati memastikan seluruh fasilitas kesehatan di Ibu Kota memberikan pelayanan tanpa diskriminasi.
Dwi Astarini - Jumat, 14 November 2025
Warga Baduy Korban Begal Ditolak RS di Jakarta, Dinkes DKI Telah Terima Rekaman CCTV Perlihatkan Perawatan Pasien
Indonesia
Gubernur DKI Pramono Tegaskan Pekerja Air Mancur yang Tewas Tersetrum bukan PJLP Pemprov DKI
Pramono menyampaikan belasungkawa atas peristiwa tersebut, memastikan bahwa Pemprov DKI akan tetap memberikan bantuan kepada keluarga korban.
Dwi Astarini - Jumat, 14 November 2025
Gubernur DKI Pramono Tegaskan Pekerja Air Mancur yang Tewas Tersetrum bukan PJLP Pemprov DKI
Indonesia
Latar Belakang Pelaku Ledakan SMAN 72: Bapak dan Ibunya Terpisah
Pramono menilai tindakan siswa tersebut dipengaruhi konten kekerasan yang diakses melalui media sosial.
Dwi Astarini - Kamis, 13 November 2025
Latar Belakang Pelaku Ledakan SMAN 72: Bapak dan Ibunya Terpisah
Indonesia
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Sebelum raperda diketok, tiga fraksi DPRD DKI Jakarta mengajukan interupsi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Indonesia
PSI Desak Gubernur Pramono Ubah Aturan BPHTB, Era Anies Digratisiskan Rumah di Bawah Rp 2 Miliar
Kebijakan terbaru Pemerintah DKI itu tidak memberikan keringanan sama sekali apabila dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No. 23/2023
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 November 2025
PSI Desak Gubernur Pramono Ubah Aturan BPHTB, Era Anies Digratisiskan Rumah di Bawah Rp 2 Miliar
Indonesia
DBH DKI Dipotong Rp 15 Triliun, Tunjangan tak Dipangkas biar ASN Full Senyum
ASN yang murung bikin Gubernur enggak semangat.
Dwi Astarini - Selasa, 11 November 2025
DBH DKI Dipotong Rp 15 Triliun, Tunjangan tak Dipangkas biar ASN Full Senyum
Indonesia
SMAN 72 Kelapa Gading kembali Belajar Tatap Muka setelah Ledakan
Banyak siswa di SMAN 72 yang ingin tetap mengikuti pembelajaran di sekolah.
Dwi Astarini - Selasa, 11 November 2025
SMAN 72 Kelapa Gading kembali Belajar Tatap Muka setelah Ledakan
Bagikan