Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Dewan Komisaris Garuda Indonesia menunjuk Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Fuad Rizal sebagai plt direktur utama.
Hal tersebut terjadi menyusul kebijakan Kementerian BUMN yang membebastugaskan IGN Askhara Danadiputra atau Ari Askhara dari jabatan Direktur Utama Garuda Indonesia yang berlaku sejak 5 Desember lalu.
Baca Juga:
VP Corporate Secretary PT Garuda Indonesia (Tbk) Ikhsan Rosan mengatakan, keputusan tersebut sesuai dengan SK Dewan Komisaris No. DEKOM/SKEP/011/2019 pada 5 Desember 2019.
"Penetapan Fuad Rizal Sebagai Plt Direktur Utama Garuda Indonesia akan berlaku hingga dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa [RUPSLB] Garuda Indonesia dalam waktu dekat," katanya dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (6/12).
Ikhsan menambahkan, plt direktur utama akan memastikan bahwa kegiatan bisnis dan operasional akan tetap berjalan sesuai dengan rencana kerja perseroan.
Selanjutnya, Garuda akan melaksanakan hal-hal terkait dengan pelaksanaan RUPSLB sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan terkait lainnya.
Garuda Indonesia akan melakukan evaluasi secara berkesinambungan dalam proses bisnis. Serta, berkomitmen untuk terus mengedepankan dan melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan mematuhi aturan yang berlaku.
Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memecat Dirut Garuda Indonesia Ari Askhara terkait kasus penyelundupan komponen Harley Davidson dan sepeda Brompton melalui pesawat baru Garuda. Dalam penyelundupan ini, diduga tidak hanya melibatkan satu orang.
Baca Juga:
IKAGI Bocorkan Kontroversi Ari Askhara Selama Jadi Bos Garuda
Untuk itu, Erick menyatakan akan terus mengusut oknum-oknum lain yang terlibat dalam kasus tersebut. Dia bilang, besok akan rapat dengan Komisaris Garuda.
"Saya akan ada rapat lagi dengan komisaris (Garuda) besok Sabtu, untuk me-review oknum-oknum lain yang juga masih terlibat," katanya.
Erick pun menyadari bahwa ada proses yang harus dijalani. Ia tidak mau seakan-akan pemerintah menghakimi orang-orang yang menjadi oknum dalam kasus ini.
"Saya tidak mau nanti seakan-akan kami kementerian ini menghakimi, tidak," ungkapnya.
Namun menurutnya, tindakan yang sudah dilakukan oleh oknum yang terlibat dalam kasus ini merupakan tindakan kriminal dan melanggar tata kelola perusahaan.
"Kalau kemarin mohon maaf tindakan kriminal. Itulah kenapa kemarin press conference yang dilakukan secara bersama-sama, saya rasa jarang lah press conference sama-sama. Ibu Menkeu dengan Dirjen Imigrasi, komisi XII juga hadir, itu sesuatu yang saya mungkin terlihat jelas bahwa memang menyalahi good corporate governance," tegasnya. (Knu)
Baca Juga:
Terbang ke Prancis, 4 Direktur Garuda Tak Dapat Izin Dinas dari KemenBUMN
