Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi salah satu saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang lanjutan perkara korupsi proyek e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto.
Dalam kesaksiannya, Ganjar mengatakan bahwa perkembangan pembahasan proyek pengadaan e-KTP dilaporkan bersamaan dengan pembahasan program lainnya yang ada di DPR kepada Ketua Fraksi PDIP saat itu, Puan Maharani.
"Semua biasanya ada laporan (kepada Ketua Fraksi)," kata Ganjar menjawab pertanyaan JPU KPK, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (8/2).
Meski demikian, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini tak menjelaskan secara detail terkait laporan yang biasa disampaikan kepada ketua Fraksi PDIP.
Mulanya, Ganjar ditanya mengenai tugas-tugas ketua fraksi di DPR. Menurut Gubernur Jawa Tengah ini, ketua fraksi memiliki tugas mengkoordinir seluruh anggota fraksi yang duduk sebagai anggota dewan.
"Mengkoordinir anggotanya. Kalau kita bicara ya, sampai memutuskan hal yang penting mengenai kebijakan," jelas dia.
Ganjar melanjutkan, ketua fraksi juga bisa memindahkan posisi anggotanya dari komisi yang satu ke komisi lainnya. Namun, terang Ganjar, ketua fraksi biasanya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan partai.
"Biasanya kalau diganti, ada juga, rapat sebelumnya keputusan fraksi dengan partai. Yang eksekusi pasti ketua fraksi, karena partai enggak bisa masuk," ungkapnya.
Selain itu, kata Ganjar, ketua fraksi bisa menolak sebuah program yang tengah dibahas di masing-masing komisi. Namun, ketua fraksi tak bisa semena-mena langsung tidak menyetujui, termasuk dalam proyek e-KTP.
"Bisa saja, tapi tidak semena-mena gitu, 'saya enggak setuju'. Biasanya mereka mengambil keputusan itu berdasarkan apa yang terjadi di sana dan berdasarkan usulan usulan," pungkasnya.
Sebagai informasi, sejumlah kader PDIP disebut-sebut menerima "uang panas" dari proyek senilai Rp5,9 triliun tersebut. Diantaranya Ganjar, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, serta Arif Wibowo.
Ganjar disebut menerima uang panas e-KTP sebesar US$520 ribu, Olly sebesar US$1,2 juta, Yasonna US$84ribu dan Arif US$108 ribu. Namun, mereka berempat kompak membantah menerima uang dari proyek
yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun itu.
Tak hanya itu, dalam dakwaan mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto, "uang panas" proyek e-KTP disebut turut mengalir ke Partai Golkar sebesar Rp150 miliar, Partai Demokrat Rp150 miliar dan PDIP kebagian jatah Rp80 miliar. (Pon)
