Ganjar-Mahfud Bakal Bentuk Kementerian Digital kalau Jadi Presiden dan Wapres RI

MerahPutih.com - Capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memandang digitalisasi memiliki peran penting dalam kemajuan Indonesia masa mendatang.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan, bakal ada kementerian digital apabila Ganjar-Mahfud MD menjadi Presiden serta Wakil Presiden RI.

Dia berkata demikian saat berpidato dalam acara konsolidasi di kantor DPC PDIP Tangerang Selatan, Ruko Malibu, Jalan Pahlawan Seribu, Serpong, Banten, Senin (11/12).

Baca Juga:

Selain Hasil Debat, Ganjar Ingin Warga Lihat Rekam Jejak

Awalnya, Hasto bercerita bahwa Ganjar-Mahfud memiliki program yang dinamai KTP Sakti atau Satu Kartu Terpadu Indonesia untuk diterapkan saat memimpin Indonesia.

KTP Sakti menjadi tanda pengenal yang menggabungkan berbagai bilyet di Indonesia seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Menurut Hasto, PDIP punya sosok seperti Abdullah Azwar Anas yang bisa mewujudkan program KTP Sakti milik Ganjar-Mahfud.

"Terkait KTP Sakti. Semua menjadi satu. Lho, kok, bisa? Kita bisa. MenPAN-RB dari kita, namanya Abdullah Azwar Anas. Kita sudah diskusi," ujarnya.

Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) itu mengatakan, jawaban dari penyatuan atau penggabungan data KIS, KIP, dan KKS ke KTP Sakti ialah penguatan sektor digitalisasi.

"Berarti ada government technology yang akan mengintegrasikan agar pelayanan rakyat itu tunggal. Cukup klik, langsung. Urusan anaknya sakit, anaknya sekolah, bagaimana mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan sosial, cukup satu kali klik dan itu melalui digitalisasi, melalui satu data, sehingga KTP betul-betul membanggakan kita semuanya," ujarnya.

Baca Juga:

PDIP Tangsel Targetkan Ganjar-Mahfud Menang 55 Persen

Hasto mengatakan ada proses interoperabilitas saat beragam data disatukan ke KTP Sakti, sehingga perlu dibentuk lembaga baru yang dijabat menteri digital.

"Kalau sekarang masuk ke Kementerian Keuangan sendiri, mau mencari kredit, masuk ke Kementerian Koperasi sendiri, semua terpisah. Maka Pak Ganjar menyatukan itu dengan kebijakan satu data, sehingga nanti akan ada menteri digital, saudara sekalian," imbuhnya.

Hasto mengatakan, sosok Abdullah Azwar Anas sudah belajar ke berbagai tokoh untuk menyatukan data demi memudahkan rakyat mengakses layanan.

"Ini Pak Anas belajar dari Tony Blair, PM Inggris. Belajar dari Australia, belajar dari Jepang, belajar dari China, belajar dari India. India bisa mengalami loncatan kemajuan karena ada menteri digital. Maka, program KTP Sakti ini program yang wajib disampaikan di pintu-pintu rakyat saat door to door," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Survei LSI Denny JA: Prabowo-Gibran Unggul Vs Ganjar-Mahfud Selisih di Atas 20 Persen