Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta perlu melakukan evaluasi dari langkah memperpanjang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiasyah menilai, angka angka kasus COVID-19 terus tinggi meski PSBB sudah diperpanjang beberapa kali. Bahkan belakangan, klaster-klaster baru bermunculan, seperti perkantoran dan kampus. Ditambah 35 RW kini berada pada zona merah.
Baca Juga:
Minta PSBB Diperpanjang, Golkar: Kontrol Ketat Kantor, Pasar dan Mal
"Sampai hari ini belum pernah ada evaluasi, Pemprov selalu beralasan karena tes masif," ujar Trubus kepada wartawan di Jakarta, Jumat (14/8).
Menurut Trubus, harus ada analisis penyebab munculnya klaster-klaster baru, seperti perkantoran.
Pada laporan 4 Juni, perkantoran hanya menyumbang positif 43 orang, tapi pada akhir Juli tanggal 29 meningkat 10 kali lipat menjadi 453 orang.
Untuk mengantisipasi, koordinasi dengan wilayah penyangga, di mana sebagian besar karyawan tinggal, juga menurutnya dibutuhkan.
"Bersinergi dengan wilayah-wilayah penyangga, mulai dari Tangereng, Depok, Bogor, dan juga Bekasi," kata pengajar di Universitas Trisakti ini.
Padahal, kata Trubus, daerah yang masuk zona rawan di DKI Jakarta adalah daerah sama sejak COVID-19 muncul, seperti Sunter Agung, Pademangan, Petamburan dan lainnya.
Artinya seolah-olah tidak ada evaluasi di zona merah tersebut, sehingga tidak ada perkembangan yang progresif. Semestinya, beberapa zona merah tersebut dilakukan lockdown klaster.
"Lockdown itu bukan berarti orangnya tidak boleh ke mana-mana, tapi penanganan protokol kesehatannya diperketat supaya tidak menjadi carrier ke tempat lain yang hijau," tambahnya.
Ia juga tidak menampik, meski penanganan COVID-19 orientasinya adalah kesehatan, tapi tetap harus dibarengi dari sisi ekonomi.
Evaluasi program jaring pengaman sosial juga menurutnya tak kalah penting. Apakah ia sudah sesuai sasaran.
Trubus pada dasarnya tidak menolak kebijakan pembukaan beberapa sektor usaha, misalnya hiburan, untuk beroperasi. Catatannya adalah soal penerapan protokol kesehatan dan kebijakan yang ketat.
"Jangan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kontroversial yang tidak ada kaitannya dengan penanganan COVID-19 misalnya kebijakan ganjil genap," ujar dia.
Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperpanjang PSBB transisi selama 14 hari ke depan hingga 27 Agustus mendatang.
"Dengan mempertimbangkan segala kondisi, setelah kami berkonsultasi dengan pakar kesehatan khususnya epidemiolog, dan berkoordinasi dengan jajaran Forkopimda pada sore tadi, kami memutuskan untuk kembali memperpanjang PSBB masa transisi di fase pertama ini untuk keempat kalinya hingga tanggal 27 Agustus 2020," ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Anies mengatakan bahwa setiap aktivitas sosial yang menyebabkan kerumunan akan dihentikan sementara, khususnya hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) atau car free day (CFD).
Baca Juga:
Sementara itu, peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang, seluruh lomba dan perayaan akan ditiadakan di DKI Jakarta.
Anies memaparkan, jumlah terkonfirmasi positif bertambah sebanyak 621 kasus baru sehingga total akumulasi kasus positif di DKI Jakarta menjadi 27.863.
Adapun kasus Aktif di DKI Jakarta, atau pasien yang sedang menjalani perawatan di RS maupun isolasi mandiri, saat ini bertambah 119, sehingga total kasus aktif menjadi 9.044 orang.
"Alhamdulillah masyarakat yang telah dinyatakan sembuh di DKI Jakarta bertambah 489 orang, sehingga total secara kumulatif mencapai 17.838. Dengan kata lain, 64 persen dari kasus konfirmasi positif di DKI Jakarta telah kembali beraktivitas," kata Anies
"Adapun kasus terkonfirmasi positif yang meninggal dunia bertambah 13 orang, sehingga total menjadi 981 orang. Berdasarkan data itu, tingkat kematian Jakarta sebesar 3,5 persen dan masih di bawah Nasional yaitu 4,5 persen," lanjut Anies. (Knu)
Baca Juga:
