Fraksi Golkar Nilai Rem Darurat Anis Bukan Langkah Tepat

MerahPutih.com - Sekretaris Fraksi Golkar DPRD DKI Judistira Hermawan menilai keputusan Gubernur Anies Baswedan menarik rem darurat dan kembali ke masa PSBB total bukan langkah tepat menekan laju kasus corona di ibu kota.

Menurut dia, pengendalian COVID-19 di Jakarta harus dibarengi dengan semangat produktif, namun warga tetap aman dari serangan penyakit corona.

Baca Juga:

Anies Tarik Rem Darurat, Jakarta Kembali PSBB Ketat

"Penerapan PSBB yang akan berlaku per hari Senin depan kami nilai bukan langkah yang tepat untuk mengendalikan penyebaran COVID-19," ucap Judistira saat dihubungi wartawan, Kamis (10/9).

Judistira menilai, melonjaknya kasus corona di Jakarta lantaran Pemprov DKI tidak menghiraukan saran dari legislatif, seperti untuk tidak memberlakukan ganjil-genap di 25 ruas jalan.

"Ternyata pasien di Wisma Atlet rata-rata adalah pengguna transportasi publik, kemudian pembukaan bioskop, tapi tidak dihiraukan," cetus Judistira.

Lebih lanjut, banyak hal yang tidak konsisten dalam hal pengawasan protokol kesehatan dari Pemprov DKI di masa PSBB transisi. Salah satu contoh bagaimana penanganan terhadap warga yang diketahui terpapar dari hasil swab test. Apakah ada pengawasan yang dilakukan Pemda DKI selama isolasi mandiri di rumah.

"Saya temukan tidak ada pengawasan itu maupun perhatian dari pemerintah. Ini yang akhirnya menciptakan klaster-klaster baru penyebaran COVID-19 semakin tinggi," tutup dia.

Ia pun meminta Gubernur Anies dan jajarannya fokus kepada pengawasan dan edukasi masyarakat tentang pentingnya melakukan 3M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak) sampai ke pemukiman-pemukiman padat penduduk.

"Sampaikan bahwa masyarakat adalah garda terdepan dalam pencegahan COVID-19, tenaga medis sampai petugas makam adalah garda paling akhir," tutupnya.

Baca Juga:

Anies Tarik Rem Darurat, Tempat Hiburan dan Wisata Kembali Ditutup

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengambil kebijakan untuk menarik rem darurat dan kembali ke masa PSBB awal.

Keputusan ini diambil Pemprov DKI dengan mempertimbangkan sejumlah faktor yakni ketersediaan tempat tidur rumah sakit hampir penuh dan tingkat kematian yang tinggi.

Dengan kebijakan ini, aktivitas warga akan dibatasi kembali seperti, kerja di rumah, ibadah di rumah, transportasi dibatasi, ganjil genap ditiadakan.

"Dalam rapat Gugus Tugas Percepatan Gengendalian COVID-19 di Jakarta, disimpulkan bahwa kami akan menarik rem darurat yang itu artinya kami terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu," papar Anies Rabu (9/9) malam. (Asp)

Baca Juga:

Tak Mudah Lakukan Rem Darurat PSBB, Wagub DKI: Upayakan Cari Jalan Terbaik