Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Pakar Hukum Tata Negara, Prof Juanda menyarankan agar Front Pembela Islam (FPI) menghapus embel-embel 'Khilafah Islamiyah' dalam anggaran dasarnya. Menurut Juanda, bagian itulah yang selama ini menjadi polemik.
“Saya pikir ubah saja, diperbaiki saja, lepaskan syariatnya, lepaskan kata-kata Khilafah Islamiyah,” kata Prof Juanda kepada wartawan yang dikutip di Jakarta Pusat, Senin (2/12).
Baca Juga:
Upaya Pemerintah Perpanjang Izin FPI Dianggap Hanya Pancing Keributan
Juanda juga mengatakan pemerintah harus adil kepada FPI. Jika ormas itu sudah menaati peraturan yang berlaku, pemerintah tidak punya alasan untuk tidak mengeluarkan surat keputusan.
“Ketika tidak ada masalah, sudah dilepaskan kata-kata khilafah Islamiyah, saya kira tidak ada juga alasan Mendagri tidak mengeluarkan SKT, kan sudah diikuti,” bebernya.
Ia pun meminta agar Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian tidak terburu-buru memberikan ijin perpanjangan ormas FPI itu jika masih ada redaksional yang berkesan ambigu.
“Ini adalah sebuah preventive policy, kebijakan yang sifatnya preventif pencegahan,” ujarnya.
“Nah, mencegah jangan sampai ini terjadi berkembang hal-hal yang memecah belah, itu kewajiban dari Mendagri,” imbuhnya.
Juanda meminta FPI tidak perlu memusingkan hal tersebut. Menurutnya, FPI hanya perlu merevisi sedikit AD/ART-nya saja. “Makanya yang satu harus taat asas dan hukum,” jelas dia.
“Ketika ini sudah menaati, yang pihak pemerintah berkewajiban untuk mengeluarkan SKT, baru ketemu itu barang,” papar Juanda.
Plt Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar mengatakan, pihaknya bersama Kementerian Agama sedang mengkaji anggaran dasar Front Pembela Islam (FPI). Hal itu terkait pengajuan perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) FPI.
Baca Juga:
Hasil Survei: Mayoritas Publik Tak Peduli dan Bosan dengan Isu Kepulangan Rizieq Shihab
Bahtiar mengatakan, pendalaman perlu dilakukan lantaran surat pernyataan kesetiaan kepada Pancasila dan NKRI, diajukan terpisah dari anggaran dasar FPI.
Sementara, pasal keenam anggaran dasar FPI masih berbunyi sama dari sebelumnya. Yakni, menjalankan visi dan misi penerapan syariat Islam secara kafah di bawah naungan khilafah Islamiyah, menurut manhaj nubuwwah melalui pelaksanaan dakwah, penegakan hisbah, dan pengamalan jihad. (Knu)
