Formappi Tunjuk Sekjen DPR Tersangka Potensial Dugaan Korupsi Rumah Jabatan

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Selasa, 27 Februari 2024
Formappi Tunjuk Sekjen DPR Tersangka Potensial Dugaan Korupsi Rumah Jabatan

Komplek Perumahan Anggota DPR Kalibata. Foto: Google Maps.

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengaku tak kaget dengan munculnya kasus dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah jabatan DPR RI yang kini tengah disidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Aroma penyalahgunaan anggaran pada sejumlah proyek janggal yang sempat heboh di DPR sesungguhnya bisa dijelaskan melalui kemunculan dugaan kasus korupsi pengadaan fasilitas rumah tangga DPR ini,” kata Peneliti Formappi Lucius Karus, kepada wartawan di Jakarta, Selasa (27/2).

Baca Juga:

Kasus Dugaan Korupsi di Setjen DPR Naik Penyidikan

Lucius memandang dugaan korupsi pengadaan barang memang yang paling mungkin terjadi di DPR khususnya yang bersumber dari anggaran APBN. Menurut dia, anggaran di DPR memang tak sebesar untuk kementerian, tetapi ada alokasi untuk pengadaan fasilitas penunjang di parlemen.

“Nah dari proyek pengadaan itu yang paling mungkin dijadikan celah penyimpangan barangkali dengan modus mark up,” ujar peneliti Formappi itu.

Bahkan, Lucius membeberkan sejumlah program pengadaan lain yang janggal, seperti gorden model peruntukkan bagi sejumlah rumah dinas DPR yang sempat viral. “Selisih antara harga satuan di pasaran dengan budget yang dianggarkan menjadi ceruk keuntungan yang bisa dimanfaatkan,” imbuhnya.

Baca Juga:

Ketua BURT Minta Setjen DPR Kaji Ulang Pengadaan Gorden

Tak hanya mark up, kata Lucius, permainan lain yang bisa dilakukan DPR ialah melalui penunjukan langsung ataupun tender dengan proses tertutup. Hal ini diperparah dengan mudahnya proses kongkalingkong terjadi antara penyedia anggaran dengan pelaksana proyek.

“Pihak yang potensial menjadi tersangka kasus pengadaan di DPR tentu saja adalah pihak kesekjenan DPR. Sekjen DPR lah yang mempunyai kuasa pengguna anggaran karena itu menjadi yang paling potensial terlibat jika dugaan korupsi pengadaan di DPR akan berujung pada penetapan tersangka,” kata Lucius.

Sebelumnya, KPK menyebut ada lebih dari dua tersangka dalam kasus tersebut, tetapi identitasnya baru dibuka ke publik saat nanti dilakukan penahanan. Objek yang diduga dikorupsi yakni pengadaan perabotan rumah dinas jabatan DPR untuk kelengkapan ruang tamu, kamar tidur, dan lainnnya. (Pon)

Baca Juga:

KPK Rekonstruksi Serah Terima Suap di Komplek DPR Kalibata

#Korupsi DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Penyidik KPK Dalami Keterangan Saksi Dugaan Korupsi CSR BI, Aliran Dana Yayasan Terus Ditelusuri
Dana CSR yang dikirim BI ke rekening yayasan diduga diolah dengan beberapa cara, seperti memindahkan ke beberapa rekening lain dan diubah menjadi aset.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 26 Juni 2025
Penyidik KPK Dalami Keterangan Saksi Dugaan Korupsi CSR BI, Aliran Dana Yayasan Terus Ditelusuri
Indonesia
Kejagung Diminta Tangani kasus Kredit Sritex Secara Transparan, Profesional, dan Tidak Tebang Pilih
Kejaksaan Agung menemukan bahwa pemberian kredit oleh Bank BJB dan Bank DKI kepada PT Sritex dilakukan secara melawan hukum
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Mei 2025
Kejagung Diminta Tangani kasus Kredit Sritex Secara Transparan, Profesional, dan Tidak Tebang Pilih
Indonesia
KPK Pastikan tak Ada Hambatan Jebloskan Anggota DPR Anwar Sadad ke Sel Tahanan
Ia menyebut Anwar Sadad belum ditahan bukan karena adanya hambatan dalam proses hukum, melainkan pertimbangan teknis soal minimnya jumlah penyidik di KPK.
Dwi Astarini - Senin, 14 April 2025
KPK Pastikan tak Ada Hambatan Jebloskan Anggota DPR Anwar Sadad ke Sel Tahanan
Indonesia
Formappi Tunjuk Sekjen DPR Tersangka Potensial Dugaan Korupsi Rumah Jabatan
Sekjen DPR yang mempunyai kuasa pengguna anggaran
Wisnu Cipto - Selasa, 27 Februari 2024
Formappi Tunjuk Sekjen DPR Tersangka Potensial Dugaan Korupsi Rumah Jabatan
Indonesia
Usut Dugaan Korupsi Rumah Jabatan, KPK Bakal Periksa BURT DPR
KPK menyebut ada lebih dari dua tersangka, tetapi Identitasnya baru dipaparkan ke publik saat dilakukan penahanan .
Wisnu Cipto - Selasa, 27 Februari 2024
Usut Dugaan Korupsi Rumah Jabatan, KPK Bakal Periksa BURT DPR
Indonesia
KPK Sebut Tersangka Korupsi Rumah Jabatan DPR Lebih dari 2 Orang
KPK meningkatkan status penanganan perkara dugaan korupsi kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI dari penyelidikan ke tahap penyidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 26 Februari 2024
KPK Sebut Tersangka Korupsi Rumah Jabatan DPR Lebih dari 2 Orang
Indonesia
Kapolda Metro Tolak Permintaan Yusril, Firli Bahuri Segera Diperiksa Kembali
Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto tak menuruti usulan Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra yang meminta kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo (SYL) dengan tersangka mantan Ketua KPK Firli Bahuri dihentikan.
Mula Akmal - Selasa, 16 Januari 2024
Kapolda Metro Tolak Permintaan Yusril, Firli Bahuri Segera Diperiksa Kembali
Indonesia
Harta Kekayaan Anggota DPR Fraksi PDIP yang Ditahan Kejagung
Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengungkapkan pihaknya menahan Ismail Thomas selama 20 hari pertama.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 16 Agustus 2023
Harta Kekayaan Anggota DPR Fraksi PDIP yang Ditahan Kejagung
Indonesia
KPK Tetapkan Tersangka Baru dari Pihak Swasta di Kasus Suap Mahkamah Agung
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan seorang tersangka, dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).
Mula Akmal - Jumat, 17 Februari 2023
KPK Tetapkan Tersangka Baru dari Pihak Swasta di Kasus Suap Mahkamah Agung
Indonesia
KPK Dalami Pengembalian Uang Proyek Gedung DPRD Morowali Utara
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan pengembalian sejumlah uang dari proyek pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, oleh pihak-pihak tertentu kepada Pemkab Morowali Utara.
Mula Akmal - Sabtu, 17 Desember 2022
KPK Dalami Pengembalian Uang Proyek Gedung DPRD Morowali Utara
Bagikan