Faisal Basri Kecewa dengan Pemberitaan Media Mengenai Petral

Luhung SaptoLuhung Sapto - Sabtu, 14 November 2015
Faisal Basri Kecewa dengan Pemberitaan Media Mengenai Petral

Pertamina Energy Trading Limited (Petral) (www.petral.it)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Bisnis - Pemerintah telah membubarkan Pertamina Energy Trading Limited (Petral). Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, audit investigatif dilakukan terhadap Petral. 

Seperti diketahui Petral telah selesai diaudit dan hasilnya akan diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apa pendapat mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri?  

"Kok beritanya gitu-gitu saja, saya tidak mau ngomong," kata Faisal ketika ditemui dalam sebuah acara di Jakarta, Sabtu (14/11). Faisal enggan memberikan pernyataan apapun terkait hal tersebut. Padahal sebelumnya Faisal bersemangat kalau menceritakan kasus Petral. 

Saat memimpin Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Faisal menemukan keganjilan dalam menentukan harga BBM dan proses tender tidak transparan. Namun, Faisal menyatakan Tim Reformasi Tata Kelola Migas sebenarnya tak pernah merekomendasikan agar Petral dibubarkan, meskipun hal itu dinilainya bagus. Berdasarkan temuan tim, Faisal membeberkan setelah Petral dibubarkan negara menghemat dana hingga US$1,41 per barel. Kalau dikalikan dengan produksi minyak per hari sekira 600 ribu barel per hari maka secara total penghematan yang dilakukan sebesar US$900 ribu per hari.

Dalam bagian terpisah, Faisal mengatakan calo mafia migas masih berkeliaran di Indonesia meski Petral sudah dibubarkan. 

"Sudah bukan rahasia lagi, anak usaha Pertamina itu justru bekerja sebagai calo pengadaan BBM untuk negara. Di situ menjadi sarang mafia, yang pada gilirannya menjadi benalunya aset negara, sedangkan mafia migas juga masih berkeliaran," kata Faisal di Surabaya, Rabu (11/11) malam lalu.

Faisal mengungkapkan setiap hari Pertamina membeli devisa dari perbankan sebesar 150 juta dolar AS per hari untuk menjalankan bisnis minyak yang banyak bertransaksi dengan dolar, sedangkan ketika impor minyak masih dilakukan oleh Petral bisa memperoleh diskon harga antara 0,3 dolar AS sampai 1,3 dolar AS per barel. Pertanyaannya adalah kemana larinya diskon tersebut, karena jika impor sehari sebanyak 400 ribu--500 ribu barel sehari saja, maka bisa dikalikan. 

"Salah satu kecurangannnya adalah pemenang tender harus National Oil Company (NOC), Namun fakta dan temuan menunjukkan banyak NOC pemenang tender tidak memiliki minyak sendiri, seperti Maldives NOC Ltd yang menjadi satu perusahaan dalam Daftar Mitra Usaha Petral, padahal Maldives tidak punya sumber minyak," lanjutnya.    

Faisal berharap informasi hasil temuan Tim Reformasi Tata Kelola Migas dibuka ke publik karena sudah tidak ada rahasia lagi.

"Laporan ini ada dua bagian, salah satunya bagian utuh analisis yang berisikan sekitar 70--80 halaman dan lampirannya yang banyak sekitar 350 halaman. Sebaiknya semua laporan itu bisa dibuka dan bacanya yang benar agar tidak ada kesimpangsiuran," tandasnya. 

Seperti diketahui, PT Pertamina (Persero) telah mengaudit Petral. Proses audit yang dilakukan melalui Kantor auditor global, KordhaMentha, dan berlangsung mulai 31 Mei hingga 30 Oktober 2015 tersebut memeriksa kegiatan bisnis Petral untuk periode 1 Januari 2012-31 Mei 2015 atau lebih dari 3 tahun.

Berdasarkan hasil audit ini, Pertamina dan tim audit independen menemukan kecurangan dalam proses pengadaan, kebocoran informasi rahasia dan pengaruh pihak eksternal yang memicu mahalnya harga crude oil (minyak mentah) dan BBM. (rfd)

BACA JUGA:

  1. Mafia Migas Dikhawatirkan Menyerang Balik Pasca Audit Petral
  2. BPK Ungkap Keterlibatan Pihak Ketiga di Balik Kasus Petral
  3. Kerugian Negara oleh Petral Akan Diproses secara Hukum
  4. Sudirman Said Beberkan Hasil Audit BPK terhadap Petral
  5. Setahun Jokowi-JK, Bubarkan Petral Hingga Beroperasinya TPPI 

 

#Joko Widodo #Tim Reformasi Tata Kelola Migas #Faisal Basri #Petral
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
Sekjen PDIP: Tantangan Pemerintahan Prabowo Warisan Era Jokowi
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai tantangan yang dihadapi Presiden Prabowo Subianto merupakan warisan dari pemerintahan Jokowi.
Wisnu Cipto - Senin, 01 Juni 2026
Sekjen PDIP: Tantangan Pemerintahan Prabowo Warisan Era Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Dinobatkan Jadi Alumni Terbaik UGM
Beredar informasi yang menyebut Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dinobatkan sebagai lulusan terbaik UGM. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 27 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Dinobatkan Jadi Alumni Terbaik UGM
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pembuat Ijazah Jokowi Buat Pengakuan soal Adanya Modifikasi
Beredar informasi yang menyebut, pembuat ijazah Jokowi muncul ke publik dan membuat pengakuan.
Frengky Aruan - Sabtu, 09 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pembuat Ijazah Jokowi Buat Pengakuan soal Adanya Modifikasi
Indonesia
Kabar Jokowi 'Caplok' Partai NasDem, Jubir PSI Bestari: Tidak Benar, Coba Bentuk Opini Publik Negatif
Jubir PSI yang merupakan mantan kader NasDem heran Jokowi selalu disebut-sebut.
Frengky Aruan - Senin, 13 April 2026
Kabar Jokowi 'Caplok' Partai NasDem, Jubir PSI Bestari: Tidak Benar, Coba Bentuk Opini Publik Negatif
Indonesia
Bantah Isu Ambil Alih NasDem, Jokowi: Jangan Menuduh yang Tidak Benar
Jokowi membantah isu ingin mengambil alih Partai NasDem dan NasDem Tower. Ia menegaskan tudingan tersebut tidak benar dan tidak masuk akal.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 April 2026
Bantah Isu Ambil Alih NasDem, Jokowi: Jangan Menuduh yang Tidak Benar
Indonesia
Rismon Sianipar Harus Memohon Langsung ke Jokowi, Restorative Justice-nya Masih Dikaji
Polda Metro Jaya mengungkapkan syarat utama yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, sehingga restorative justice Rismon Sianipar bisa terpenuhi
Frengky Aruan - Minggu, 12 April 2026
Rismon Sianipar Harus Memohon Langsung ke Jokowi, Restorative Justice-nya Masih Dikaji
Indonesia
Jokowi Bantah Kasih Rp 50 Miliar untuk Restorative Justice, Sebut tak Masuk Akal
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, membantah isu memberikan Rp 50 miliar untuk restorative justice. Ia mengatakan, hal tersebut tak masuk akal.
Soffi Amira - Sabtu, 11 April 2026
Jokowi Bantah Kasih Rp 50 Miliar untuk Restorative Justice, Sebut tak Masuk Akal
Berita Foto
Kejagung Resmi Tahan 5 dari 7 Orang Tersangka Kasus Korupsi Petral Tahun 2008-2015
Tersangka dugaan kasus tata kelola minyak mentah Irawan Prakoso berjalan menuju mobil tahanan di gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (9/4/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 09 April 2026
Kejagung Resmi Tahan 5 dari 7 Orang Tersangka Kasus Korupsi Petral Tahun 2008-2015
Berita Foto
Jampidsus Kejagung Resmi Tetapkan 7 Tersangka Kasus Korupsi Petral 2008-2015
Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi saat memberikan keterangan pers terkait Korupsi Petral di Kejaksaan Agung.
Didik Setiawan - Kamis, 09 April 2026
Jampidsus Kejagung Resmi Tetapkan 7 Tersangka Kasus Korupsi Petral 2008-2015
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Buang Anggaran, Jokowi Tidak Setuju Program Koperasi Merah Putih
Jokowi melarang Purbaya membangun program Koperasi Merah Putih karena lebih baik anggarannya diberikan kepada rakyat.
Frengky Aruan - Rabu, 08 April 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Buang Anggaran, Jokowi Tidak Setuju Program Koperasi Merah Putih
Bagikan