Esensi Hari Lahir Pancasila dalam Pemberantasan Korupsi

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 01 Juni 2023
Esensi Hari Lahir Pancasila dalam Pemberantasan Korupsi

Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di pelataran Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (1/6). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di pelataran Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (1/6). Upacara diikuti oleh seluruh insan KPK secara khidmat.

Bertindak sebagai inspektur upacara, Ketua KPK Firli Bahuri membacakan amanat dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Bahwa di tengah krisis yang melanda dunia, Indonesia termasuk satu dari sangat sedikit negara yang berhasil menanganinya.

“Capaian ini tidak terlepas dari hasil sumbangsih seluruh anak bangsa dengan semangat persatuan, kerja keras, dan gotong royong, sehingga mampu menghadapi tantangan dan terus melakukan terobosan,” kata Firli.

Baca Juga:

Jokowi Sebut Berkat Pancasila Kepemimpinan Indonesia Diakui Dunia

Firli melanjutkan, ideologi ini menjadi jangkar dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang harus dipegang teguh oleh rakyat untuk mendorong kemajuan dan pertumbuhan bangsa. Hal ini sesuai dengan tagline peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2023, “Aktualisasi Pancasila, Energi Pertumbuhan Indonesia”.

Saat ini, pemerintah dan seluruh komponen bangsa terus berjuang untuk menghadirkan pembangunan Indonesia sentris yang adil dan merata. Firli menuturkan melalui program-program kerja, pemerintah bekerja keras membangun daerah pinggiran, wilayah perbatasan dan pedesaan.

"Ini adalah perjuangan dari generasi ke generasi yang membutuhkan kesinambungan dan keberlanjutan," ujarnya.

Baca Juga:

Jokowi Pimpin Upacara Hari Lahir Pancasila, Puan Baca UUD 45

Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni juga memberikan makna yang sejalan dengan upaya pemberantasan korupsi di negeri ini. Pancasila menanamkan esensi kemanusiaan dan keadilan, di mana korupsi tentunya menjadi salah satu hambatan dalam upaya mewujudkannya.

Menutup amanatnya, Firli mengungkapkan seluruh rakyat dapat berjuang mewujudkan visi Indonesia 2045, yaitu menjadi Indonesia Maju, naik kelas dari negara berkembang menjadi negara maju, yang adil, sejahtera dan merata, serta berwibawa dalam percaturan pergaulan dunia.

"Tentunya, salah satu untuk mencapai tujuan besar itu adalah Indonesia harus bersih dari korupsi," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

BPIP Singgung Pancasila Jangan Hanya Dihafal

#KPK #Hari Pancasila
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kasus Dugaan Korupsi ATR/BPN, KPK Periksa Nusron Wahid Sebagai Saksi Hari Ini
Nusron Wahid diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN, Rabu (7/10).
Yusuf Abdillah - Rabu, 07 Oktober 2026
Kasus Dugaan Korupsi ATR/BPN, KPK Periksa Nusron Wahid Sebagai Saksi Hari Ini
Indonesia
Bupati Rejang Lebong Nonaktif Fikri Thobari Akui Terima Rp550 Juta
Bupati Rejang Lebong nonaktif Muhammad Fikri Thobari mengakui menerima uang Rp550 juta.
Yusuf Abdillah - Selasa, 29 September 2026
Bupati Rejang Lebong Nonaktif Fikri Thobari Akui Terima Rp550 Juta
Indonesia
Kembangkan Kasus OTT di Bogor, KPK Sita Duit Ratusan Juta di Kantor ART/BPN Jatim
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai sejumlah ratusan juta rupiah seusai menggeledah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur pada 24 September 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 September 2026
Kembangkan Kasus OTT di Bogor, KPK Sita Duit Ratusan Juta di Kantor ART/BPN Jatim
Indonesia
KPK Bantah Arif Sugiyanton Orang Kepercayaan Nusron Wahid Eks Pegawainya, Tapi Bekas Polisi
KPK tegaskan mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto bukan pegawai lembaganya usai terciduk OTT suap HGB Summarecon, bongkar status aslinya sekarang!
Wisnu Cipto - Rabu, 23 September 2026
 KPK Bantah Arif Sugiyanton Orang Kepercayaan Nusron Wahid Eks Pegawainya, Tapi Bekas Polisi
Indonesia
Hukum Tidak Pandang Bulu, Menko Yusril Persilakan KPK Periksa Menteri Nusron Wahid
Menko Yusril Ihza Mahendra persilakan KPK periksa Menteri ATR/BPN Nusron Wahid terkait dugaan suap HGB PT Summarecon Agung Tbk.
Wisnu Cipto - Rabu, 23 September 2026
Hukum Tidak Pandang Bulu, Menko Yusril Persilakan KPK Periksa Menteri Nusron Wahid
Indonesia
Pengusutan Kasus Suap HGB Berlanjut, KPK Geledah BPN Kota Mojokerto
KPK kembali menggeledah Kantor BPN Kota Mojokerto terkait penyidikan dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 23 September 2026
Pengusutan Kasus Suap HGB Berlanjut, KPK Geledah BPN Kota Mojokerto
Indonesia
KPK Dalami Aliran Rp 106,3 Miliar dalam Kasus Suap HGB Summarecon, Nama Nusron Wahid Disebut
KPK mendalami aliran uang Rp 106,3 miliar dalam kasus suap HGB Summarecon. Kini, nama Nusron Wahid ikut disebut.
Soffi Amira - Rabu, 23 September 2026
KPK Dalami Aliran Rp 106,3 Miliar dalam Kasus Suap HGB Summarecon, Nama Nusron Wahid Disebut
Indonesia
Bupati Bolmut Sirajudin Lasena Diduga Terima Gratifikasi Rp 11,14 Miliar
KPK menduga Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Sirajudin Lasena menerima gratifikasi dengan total Rp 11,14 miliar sepanjang 2023 hingga 2026.
Frengky Aruan - Selasa, 22 September 2026
Bupati Bolmut Sirajudin Lasena Diduga Terima Gratifikasi Rp 11,14 Miliar
Indonesia
KPK Tetapkan Bupati Bolmut Tersangka Kasus Pemerasan
Sirajudin Lasena ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolmut.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
KPK Tetapkan Bupati Bolmut Tersangka Kasus Pemerasan
Berita Foto
KPK Pamerkan Barang Bukti OTT Bupati Bolmut Senilai Rp200 Juta
Petugas KPK menunjukkan barang bukti uang tunai OTT Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 22 September 2026
KPK Pamerkan Barang Bukti OTT Bupati Bolmut Senilai Rp200 Juta
Bagikan