Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Pemerintah menggunakan operasi yustisi sebagai strategi menekan penyebaran COVID-19. Strategi itu diterapkan terutama di Jakarta yang mulai memperketat PSBB sejak Senin (14/9).
Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir menegaskan, operasi yustisi tak berarti pemerintah bersikap represif kepada rakyat.
Hal ini dilakukan agar protokol kesehatan ditegakkan secara disiplin.
Baca Juga:
Daerah Diminta Bikin Perda Biar Polisi Terapkan Pidana Operasi Yustisi
"Ini akan diprioritaskan pada masyarakat karena jumlah OTG (orang tanpa gejala) banyak. OTG ini bisa mengakibatkan fatality (kematian) kepada masyarakat yang punya kondisi komorbiditas," ujar Erick kepada wartawan, Selasa (15/9).
Menteri BUMN itu menyebut, pemerintah tengah bekerja keras agar gelombang kedua (second wave) virus corona tak terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, protokol kesehatan akan menjadi prioritas utama.
Erick mengatakan, sejumlah klaster kini menjadi pusat penyebaran baru COVID-19. Dia juga menyinggung perhelatan Pilkada 2020 yang dinilai cukup berisiko menjadi klaster baru.
Erick meminta kedisiplinan wajib dilakukan selama kontestasi pemilu yang digelar Desember 2020.
"Kita kemarin undang calon-calon (kepala daerah), kita buat statement keras. Pilkada sukses, COVID-19 gagal, itu kegagalan calon pemimpin," katanya.
Erick juga kembali menyinggung perihal pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang direncanakan digelar pada Desember mendatang. Terkait hal itu, pihak Erick sudah mengeluarkan pernyataan keras terkait penerapan protokol kesehatan di saat pelaksanaan pilkada.
"Kita kemarin undang calon-calon (kepala daerah), kita buat statement keras. Pilkada sukses, COVID-19 gagal, itu kegagalan calon pemimpin," katanya.
Erick juga menegaskan, pilihan pemerintah untuk tidak melakukan lockdown bukan semata-mata karena lebih mementingkan faktor ekonomi dibandingkan kesehatan.
“Pilihan pemerintah untuk tidak lockdown tentu bukan sesuatu juga keputusan yang seakan-akan hanya memproteksi untuk kepentingan ekonomi. Saya rasa tidak,” ujar dia.
Erick menjelaskan, tak ada formula yang dianggap paling benar dalam penanganan COVID-19 ini. Sebab, pandemi ini baru pertama kali terjadi di dunia.
“Karena ini semua negara tidak mempunyai formula apa yang bisa menangani COVID-19 dengan pemulihan ekonomi. Formula masing-masing negara sangat berbeda, karena memang belum pernah terjadi hal seperti ini, di mana kesehatan sangat berdampak dengan namanya usaha, moneter, yang ini kita bicarakan seperti perfect storm,” kata dia.
Baca Juga:
Menurut mantan bos Inter Milan itu, hanya Tiongkok yang saat ini kondisi perekonomiannya mulai pulih pasca-pandemi COVID-19. Sebab, Tiongkok adalah negara pertama yang terkena pandemi.
“Saya rasa Tiongkok yang memang terkena lebih dahulu, karena itu dia mempunyai proteksi yang lebih advance dari negara lain. Kita lihat pertumbuhan ekonominya sendiri sudah bisa recovery,” ucap dia.
Untuk Indonesia, lanjut Erick, kondisi perekonomiannya lebih baik dari negara G20 lainnya.
“Kalau kita lihat negara-negara G20 lainnya, apakah India yang terkena minus 23 persen, Inggris, Perancis, Amerika, kita dalam posisi yang sangat baik. Kalau dibandingkan negara Asia Tenggara juga sama seperti itu. Apakah dibandingkan dengan Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura, dan lain-lainnya,” ungkapnya. (Knu)
Baca Juga:
