Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Menteri BUMN Erick Thohir enggan mengomentari silang pendapat terkait upaya mengatasi banjir dan memilih untuk membantu serta bekerja sama dengan semua pihak.
"Saya tidak mau mengomentari perbedaan pendapat antara pemerintah pusat dengan daerah. Itu bukan domain saya," ujar Erick Thohir di Jakarta, Minggu (5/1).
Baca Juga:
BNPB Beberkan Banjir di Beberapa Lokasi di Jakarta Sudah Surut
Sebagai Menteri BUMN, Erick hanya fokus agar korporasi negara mendukung semua pihak, dan berupaya semaksimal mungkin dalam membantu korban banjir. Mengingat ini merupakan bagian dari pembuktian BUMN hadir untuk rakyat.
Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan konsep normalisasi sungai maupun naturalisasi sungai keduanya butuh pelebaran sungai.
Menurut Basuki, upaya untuk menangani banjir di DKI Jakarta dilakukan dengan membangun infrastruktur baik di kawasan hulu maupun hilir.
Pembangunan di kawasan hulu yakni Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi. Sementara pembangunan di kawasan hilir yakni normalisasi atau naturalisasi sungai, meneruskan pembangunan sodetan Kali Ciliwung yang melimpahkan air ke Kanal Banjir Timur.
Namun demikian, beberapa pekerjaan itu terhenti akibat permasalahan pembebasan lahan.
Basuki menyampaikan bahwa yang penting untuk wilayah sungai maka Kementerian PUPR bertanggung jawab untuk pembangunannya. Sedangkan Pemprov DKI bertanggung jawab untuk pembebasan lahannya.
Baca Juga:
Diterjang Banjir, BNPB Sebut Drainase dan Serapan Air di Jakarta Buruk
Menteri PUPR tidak mempermasalahkan perbedaan istilah yang digunakan oleh pemerintah provinsi. Menurut dia, mau naturalisasi ataupun normalisasi, yang terpenting dikerjakan.
Sedangkan terkait pembangunan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi yang ditujukan untuk mengurangi debit banjir ke Jakarta, Kementerian PUPR menyampaikan bahwa kedua bendungan itu akan rampung pada 2020. (*)
