Erick Thohir cs Diminta Bangkitkan Kementerian BUMN dari Keterpurukan

MerahPutih.com - Peneliti Alpha Research Database Ferdy Hasiman menilai Menteri BUMN Erick Tohir dan dua wakil menterinya Budi Gunadi Sadikin dan Kartika Wiryoatmojo bisa diandalkan mengubah kompetensi dan budaya bisnis perusahaan milik negara.

Menurut Ferdy, yang perlu dilakukan saat ini adalah Erick dan dua menterinya harus menciptakan good corporate governance di BUMN dan membendung laju korupsi di kementerian BUMN.

Baca Juga

Kelebihan Nadiem, Wishnutama Hingga Erick Thohir Jika Jadi Pembantu Jokowi

"Erick juga seorang leader. Di BUMN banyak sekali Dirut dan komisaris yang diutus dari partai politik dan beberapa kelompok bisnis dengan beragai kepentingannya. Ini membutuhkan seorang pemimpin yang berani agar tidak tersandra ego sektoral," kata Ferdy dalam keterangannya, Minggu (27/10).

Ferdy melanjutkan, Erick harus mampu mengubah budaya BUMN menjadi lebih kompetitif, mampu bersaing di pasar global dan beradaptasi dengan cara-cara berbisnis baru di jaman ekonomi digital yang tumbuh cepat sekarang ini.

"Erick, Budi dan Kartika diyakini bisa mengurus 142 perusahaan BUMN yang selama ini banyak mendapat injeksi modal negara, tetapi kinerja mereka banyak yang tak beres," jelas Ferdy.

Baca Juga

Erick Thohir Pelajari Permasalahan untuk Bikin Indikator Kinerja BUMN

Ia menyebut, Kementerian BUMN yang mencapai 142 perusahaan ini juga tidak bisa diandalkan menggenjot penerimaan negara. Dari 142 BUMN baru 13 BUMN yang mampu memberikan dividen bagi negara dan tahun 2019 hanya sebesar Rp 62 triliun.

"BUMN seharusnya bisa lebih besar lagi menghasilkan dividen agar bisa menambah penerimaan negara dan bisa mengurangi beban utang," imbuh Ferdy.

Baca Juga

Dirut Inalum dan Mandiri Jadi Wamen BUMN, Erick Thohir Dikasih 2 Pembantu

Ia mendesak tiga pemimpin BUMN ini perlu mendorong PT Pertamina (Persero) agar mempercepat proses penyelesaian kilang minyak dan mendorong Pertamina untuk melakukan ekspansi sampai ke luar negeri dalam rangka menaikan produksi minyak nasional.

"Percepatan penyelesaian kilang dan ekstensifikasi bisnis bisa menjadi solusi mengurangi defisit neraca perdagangan akibat impor migas yang terlalu tinggi," jelas Ferdy. (Knu)