Headline

Elemen BAJA Dorong KPK Selidiki Rotasi dan Lelang Jabatan SKPD DKI

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 26 Oktober 2018
Elemen BAJA Dorong KPK Selidiki Rotasi dan Lelang Jabatan SKPD DKI

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (MP/Asropih)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.Com - Koordinator Elemen Bahagiakan Jakarta (Baja), Bobby Khana, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti rotasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI Jakarta. Diyakininya berlarut-larutnya proses pengangkatan sejumlah posisi strategis ada upaya kongkalikong.

"Belasan posisi kepala dinas di Jakarta sampai kini. Padahal, banyak pos-pos strategis dan menyangkut kepentingan publik. Ini, harus menjadi perhatian KPK," ujarnya di Jakarta, Jumat(26/10).

"Kami menduga, ada kepentingan elite birokrat sampai sejumlah SKPD belum punya pimpinan definitif. Apalagi, sejumlah PNS di sejumlah SKPD yang disebut-sebut terindikasi korupsi pada pemerintahan sebelumnya, masih asyik menjabat dan belum tersentuh hukum," imbuh dia memaparkan.

Kepala Satpol PP Jakarta
Kasatpol PP DKI Jakarta, Yani Wahyu Purwoko (MP/foto: Asropih)

Bobby kemudian mencontohkan dengan sejumlah pengadaan bermasalah di Dinas Kesehatan (Dinkes). Misalnya, pembangunan rumah sakit (RS) tipe D, pengadaan alat kesehatan (alkes), dan pembelian lahan RS Sumber Waras.

"Kasus-kasus tersebut, sudah sangat nyata sebagaimana temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Ini harus segera ditindaklanjuti, jangan sampai pelayanan publik terganggu nantinya," tegasnya.

Soal elite birokrat yang bermain, dia menduga, peran Sekretaris Daerah (Sekda) DKI, Saefullah, dominan. Terlebih, sampai kini kursi Wakil Gubernur masih kosong sejak ditinggalkan Sandiaga Salahuddin Uno yang maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

"Kami menduga peran Saefullah sebagai Sekda justru lebih dominan, terutama dalam menempatkan jabatan-jabatan SKPD tanpa mekanisme yang memunculkan pejabat pimpinan SKPD yang profesional, bersih dari rekam jejak korupsi," tutup Bobby Khana.(Pon)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Aksi Bela Tauhid, HMI Jakarta Bantah Geruduk Kantor PBNU

#KPK #Anies Baswedan #SKPD #Pemprov DKI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
KPK Menggali Keterangan Khalid Basalamah Terkait Perolehan Kuota Haji Khusus
Penyidikan ini bermula setelah KPK meminta keterangan dari mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, pada 7 Agustus 2025
Angga Yudha Pratama - Jumat, 12 September 2025
KPK Menggali Keterangan Khalid Basalamah Terkait Perolehan Kuota Haji Khusus
Indonesia
Lisa Mariana di Mabes Polri Bilang Terima Duit Banyak dari RK, KPK Janji Dalami Libatkan PPATK
Hari ini di Mabes Polri, Lisa Mariana mengaku menerima uang dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
Lisa Mariana di Mabes Polri Bilang Terima Duit Banyak dari RK, KPK Janji Dalami Libatkan PPATK
Indonesia
PN Jaksel Gelar Sidang Praperadilan Tersangka Rudy Tanoe 15 September, KPK Pastikan Hadir
KPK siap menghadapi upaya perlawanan praperadilan yang diajukan tersangka Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik (DNR Logistics) Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo alias Rudy Tanoe.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
PN Jaksel Gelar Sidang Praperadilan Tersangka Rudy Tanoe 15 September, KPK Pastikan Hadir
Indonesia
Jadi Tersangka Korupsi Bansos, Rudy Tanoe Ajukan Praperadilan Lawan KPK
Kakak dari bos MNC Group sekaligus pendiri Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo atau Hary Tanoe itu tengah mengajukan praperadilan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
Jadi Tersangka Korupsi Bansos, Rudy Tanoe Ajukan Praperadilan Lawan KPK
Indonesia
Heboh Tanggul Beton Laut di Cilincing, Pramono Segera Panggil PT KCN
Tanggul beton laut di Cilincing kini menjadi masalah. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, segera memanggil PT KCN.
Soffi Amira - Kamis, 11 September 2025
Heboh Tanggul Beton Laut di Cilincing, Pramono Segera Panggil PT KCN
Indonesia
KPK Telusuri Aliran Dana Kasus Korupsi Kuota Haji, Termasuk ke PBNU
Penelusuran aliran dana turut melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Frengky Aruan - Kamis, 11 September 2025
KPK Telusuri Aliran Dana Kasus Korupsi Kuota Haji, Termasuk ke PBNU
Indonesia
KPK Duga Putri Mendiang Eks Gubernur Kaltim Awang Faroek Kerap Minta Suap
Dayang Donna bernegosiasi terkait uang suap dengan calon pemberi suap sebelum perpanjangan IUP direspons ayahnya Awang Faroek Ishak selaku Gubernur Kaltim saat itu.
Wisnu Cipto - Rabu, 10 September 2025
KPK Duga Putri Mendiang Eks Gubernur Kaltim Awang Faroek Kerap Minta Suap
Indonesia
KPK Tahan Putri Eks Gubernur Kaltim Awang Faroek Terkait Suap Tambang Rp 3,5 M
Awang Faroek diketahui telah meninggal dunia pada 22 Desember 2024 lalu, sehingga penetapan tersangka menjadi gugur secara hukum.
Wisnu Cipto - Rabu, 10 September 2025
KPK Tahan Putri Eks Gubernur Kaltim Awang Faroek Terkait Suap Tambang Rp 3,5 M
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
KPK Menduga Ridwan Kamil Terima Uang Dugaan Korupsi Bank BJB saat Jabat Gubernur Jawa Barat
Hal ini seperti disampaikan Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (9/9).
Frengky Aruan - Rabu, 10 September 2025
KPK Menduga Ridwan Kamil Terima Uang Dugaan Korupsi Bank BJB saat Jabat Gubernur Jawa Barat
Bagikan