Headline

Elemen BAJA Dorong KPK Selidiki Rotasi dan Lelang Jabatan SKPD DKI

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 26 Oktober 2018
Elemen BAJA Dorong KPK Selidiki Rotasi dan Lelang Jabatan SKPD DKI

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Koordinator Elemen Bahagiakan Jakarta (Baja), Bobby Khana, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti rotasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI Jakarta. Diyakininya berlarut-larutnya proses pengangkatan sejumlah posisi strategis ada upaya kongkalikong.

"Belasan posisi kepala dinas di Jakarta sampai kini. Padahal, banyak pos-pos strategis dan menyangkut kepentingan publik. Ini, harus menjadi perhatian KPK," ujarnya di Jakarta, Jumat(26/10).

"Kami menduga, ada kepentingan elite birokrat sampai sejumlah SKPD belum punya pimpinan definitif. Apalagi, sejumlah PNS di sejumlah SKPD yang disebut-sebut terindikasi korupsi pada pemerintahan sebelumnya, masih asyik menjabat dan belum tersentuh hukum," imbuh dia memaparkan.

Kepala Satpol PP Jakarta
Kasatpol PP DKI Jakarta, Yani Wahyu Purwoko (MP/foto: Asropih)

Bobby kemudian mencontohkan dengan sejumlah pengadaan bermasalah di Dinas Kesehatan (Dinkes). Misalnya, pembangunan rumah sakit (RS) tipe D, pengadaan alat kesehatan (alkes), dan pembelian lahan RS Sumber Waras.

"Kasus-kasus tersebut, sudah sangat nyata sebagaimana temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Ini harus segera ditindaklanjuti, jangan sampai pelayanan publik terganggu nantinya," tegasnya.

Soal elite birokrat yang bermain, dia menduga, peran Sekretaris Daerah (Sekda) DKI, Saefullah, dominan. Terlebih, sampai kini kursi Wakil Gubernur masih kosong sejak ditinggalkan Sandiaga Salahuddin Uno yang maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

"Kami menduga peran Saefullah sebagai Sekda justru lebih dominan, terutama dalam menempatkan jabatan-jabatan SKPD tanpa mekanisme yang memunculkan pejabat pimpinan SKPD yang profesional, bersih dari rekam jejak korupsi," tutup Bobby Khana.(Pon)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Aksi Bela Tauhid, HMI Jakarta Bantah Geruduk Kantor PBNU

#KPK #Anies Baswedan #SKPD #Pemprov DKI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
KPK Beberkan Alasan Penyegelan Rumah Kajari Kabupaten Bekasi
Supaya tidak ada yang berubah, tidak ada yang memindahkan barang atau apa pun yang ada di ruangan tersebut.
Dwi Astarini - Sabtu, 20 Desember 2025
KPK Beberkan Alasan Penyegelan Rumah Kajari Kabupaten Bekasi
Indonesia
2 Jaksa HSU Diduga Terima Uang Rp 1,13 Miliar dari Kasus Pemerasan
Keduanya diduga menerima uang saat jadi perantara maupun di luar perantara Kepala Kejari Hulu Sungai Utara, Albertinus Parlinggoman Napitupulu (APN). ?
Dwi Astarini - Sabtu, 20 Desember 2025
2 Jaksa HSU Diduga Terima Uang Rp 1,13 Miliar dari Kasus Pemerasan
Indonesia
Kabur Saat OTT, KPK Buru Kasi Datun Kejari Hulu Sungai Utara
KPK memburu Kasi Datun Kejari Hulu Sungai Utara Tri Taruna Fariadi yang kabur saat OTT. Penyidik siap terbitkan DPO jika tak ditemukan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 20 Desember 2025
Kabur Saat OTT, KPK Buru Kasi Datun Kejari Hulu Sungai Utara
Indonesia
KPK Tetapkan Kajari Hulu Sungai Utara Tersangka Pemerasan Rp 1,5 Miliar
KPK menetapkan Kajari Hulu Sungai Utara Albertinus Parlinggoman Napitupulu sebagai tersangka kasus pemerasan OPD dengan nilai mencapai Rp 1,5 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 20 Desember 2025
KPK Tetapkan Kajari Hulu Sungai Utara Tersangka Pemerasan Rp 1,5 Miliar
Indonesia
KPK: Bupati Bekasi Diduga Terima Ijon Proyek Rp 9,5 Miliar, Total Suap Rp 14,2 M
KPK menduga Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang menerima suap ijon proyek dan penerimaan lain senilai Rp 14,2 miliar. KPK menyita uang dan menahan tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 20 Desember 2025
KPK: Bupati Bekasi Diduga Terima Ijon Proyek Rp 9,5 Miliar, Total Suap Rp 14,2 M
Indonesia
KPK Tetapkan Bupati Bekasi dan Ayahnya Tersangka Suap Ijon Proyek
KPK menetapkan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, ayahnya HM Kunang, dan pihak swasta sebagai tersangka kasus suap ijon proyek senilai Rp 9,5 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 20 Desember 2025
KPK Tetapkan Bupati Bekasi dan Ayahnya Tersangka Suap Ijon Proyek
Indonesia
KPK Tetapkan 3 Jaksa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Jadi Tersangka Pemerasan
KPK menetapkan Kajari Hulu Sungai Utara Albertinus P Napitupulu dan dua jaksa lainnya sebagai tersangka kasus pemerasan dan korupsi OPD di Kalsel.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 20 Desember 2025
KPK Tetapkan 3 Jaksa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Jadi Tersangka Pemerasan
Berita
Terungkap Lewat OTT KPK, Ini Modus Ijon Proyek dalam Kasus Bupati Bekasi
Ijon proyek adalah praktik pemberian uang muka untuk mengamankan proyek pemerintah sebelum proses resmi berjalan. Modus ini terbongkar dalam OTT KPK Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.
ImanK - Sabtu, 20 Desember 2025
Terungkap Lewat OTT KPK, Ini Modus Ijon Proyek dalam Kasus Bupati Bekasi
Indonesia
KPK Bongkar Skenario Jaksa Banten Peras WN Korea Selatan Berkedok Tuntutan Berat
Dalam operasi tersebut, KPK berhasil mengamankan uang tunai senilai Rp 900 juta yang diduga sebagai uang hasil pemerasan
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
KPK Bongkar Skenario Jaksa Banten Peras WN Korea Selatan Berkedok Tuntutan Berat
Indonesia
Terjaring OTT KPK, Bupati Bekasi Ade Kunang Punya Harta Rp 79 Miliar
Harta bupati termuda dalam sejarah Kabupaten Bekasi itu terdiri dari harta bergerak dan harta tidak bergerak.
Frengky Aruan - Jumat, 19 Desember 2025
Terjaring OTT KPK, Bupati Bekasi Ade Kunang Punya Harta Rp 79 Miliar
Bagikan