Eks Wakil Ketua KPK: Penegakan Hukum di Rezim Jokowi Bermasalah

MerahPutih.com - Dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, aspek penegakan hukum dinilai masih bermasalah.

Eks Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto memandang perlunya meningkatkan kepastian hukum.

Baca Juga

Komjen Paulus Waterpauw Dilantik Jadi Deputi BNPP Kemendagri

"Jadi dari CPI (indeks persepsi korupsi) kita itu juga menjadi melorot drastis dan ini sangat merugikan bagi upaya pemberantasan korupsi, di era Pak Jokowi ada besar-besaran sebagian orang-orang terbaik di KPK itu jadi keluar," ujar Bambang kepada wartawan, Kamis (21/10).

Ia berharap agar sisa tiga tahun pemerintahan Jokowi dimanfaatkan untuk meninggalkan warisan pemberantasan korupsi dan kepastian hukum yang lebih baik.

"Di tengah situasi seperti ini kita harapkan pemberantasan korupsi itu betul-betul bisa dilakukan dengan konsisten," ungkap Bambang.

Menurutnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca melandainya kasus COVID-19 harus didukung dengan upaya pemberantasan korupsi secara konsisten.

"Pertumbuhan ekonomi tidak akan mungkin bisa dilakukan kalau tidak ada kepastian hukum dan pemberantasan korupsi secara maksimal," tegas Bambang.

Menurut Bambang, waktu tiga tahun lebih dari cukup bagi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf untuk menunjukkan komitmen di bidang hukum dan pemberantasan korupsi.

“Masih ada waktu tiga tahun, mudah-mudahan ada reborn. Saya percaya itu bisa dilakukan kalau itu memang serius mau dilakukan,” jelas dia.

Ia mengungkapkan upaya pemulihan ekonomi Indonesia hanya akan sebatas wacana dan mimpi apabila tidak ada kepastian penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

"Apabila anda (pemerintah) saat ini hanya bermain-main ingin menciptakan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat namun tidak ada kepastian hukum, upaya-upaya pemberantasan korupsi tidak serius dan tidak konsisten dilakukan secara tegak lurus maka sebenarnya kita sedang bermimpi," tutup Bambang. (Knu)

Baca Juga

Jika Kasus COVID-19 Naik Lagi, Mobilitas Masyarakat akan Kembali Diperketat